SEMARANG – Kalangan DPRD Jawa Tengah meminta pihak pengelola SMA dan SMK di 35 kabupaten/kota untuk mengurangi atau bahkan tidak memungut sumbangan sama sekali kepada anak didik.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto mengatakan, saat ini Pemprov Jateng telah mengalokasikan bantuan bagi sekolah melalui APBD dan nominalnya cukup besar.
“Karena memang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus pemerintah saat ini,” ujarnya Jumat (15/11).
Apalagi, katanya, Provinsi Jawa Tengah akan menerima bonus demografi dalam 10-20 tahun ke depan sehingga alokasi anggaran pendidikan ditingkatkan.
Salah satunya, pada Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMA/SMK negeri Rp1 juta untuk setiap siswa per tahun.
“Kalangan DPRD Jateng terus berupaya agar sekolah, baik itu SMA maupun SMK negeri bisa tidak memungut biaya dari wali murid,” tegasnya.
