“Selain melakukan pembangunan sumber daya manusia, kami diminta untuk terus mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan,” kata Ganjar saat dihubungi melalui telepon dari Semarang, Rabu (5/9/2018).
Ganjar menjelaskan bahwa penerapan konsep perekonomian kerakyatan tersebut bakal dijalankan berbasis ekonomi lokal dengan tetap mengedepankan kearifan lokal di tiap daerah.
“Ada tiga hal yang sudah kita lakukan selama ini. Pertama potensi yang ada itu musti dipastikan butuh pengetahuan dan keterampilan, kedua butuh akses modal, ketiga butuh pendampingan,” ujarnya.
Kendati demikian, Ganjar akan memadukan dengan perkembangan teknologi dalam penerapan perekonomian kerakyatan berbasis kearifan lokal agar produk di Jateng mampu melakukan akselerasi yang kuat di pasaran.
“Pendampingan itulah untuk `quality control` agar kita bisa masuk pada standar pasar yang memang publik itu menghendaki produk-produk yang bagus. Jadi sisi ekonomi yang akan kita buat itu,” katanya.
Untuk menjalankannya, Ganjar tidak akan membiarkan jajarannya berdiam diri dan meminta pelaku ekonomi di Jateng mampu menyesuaikan kemampuan diri dan kualitas produk dengan zaman.
“Pemerintah membantu pemasaran dan itu tidak cukup dengan cara konvensional. itu mesti digunaklan teknologi informasi yang bagus untuk memperkenalkan produk-produk,” katanya.
Selain persoalan perekonomian kerakyatan, pasangan Ganjar-Yasin juga mengaku diwanti-wanti Presiden Jokowi mengenai investasi.
“Perizinan murah, mudah, dan cepat, tapi integritas tidak boleh hilang. Itu yang disampaikan (Presiden Jokowi, red),” ujarnya.
Terkait dengan dua pesan tersebut, Ganjar mengaku secara moral apa yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan sebuah peringatan besar agar semua pihak menggeruduk pembangunan perekonomian sehingga Ganjar akan semakin erat menggandeng bupati dan wali kota dalam upaya itu.
“Itu suatu meriam untuk para gubernur, PP 33/2018, di mana gubernur boleh memberikan penghargaan sekaligus boleh memberikan sanksi, maka kita ingin bangun integritas `government`, sudah kita usulkan apa yang perlu diperbaiki dalam perencanaan anggaran pelaksanaan monitoring evaluasi,” katanya.
Seperti diwartakan, Presiden Joko Widodo melantik sembilan orang gubernur dan wakil gubernur 2018-2023 dari provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Tenggara, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
