Pekalongan – Penanganan masalah pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) di wilayah Kota Pekalongan terus menjadi perhatian bersama. Masalah anggaran diakui menjadi masalah klasik dalam penanganannya. Meski begitu, optimalisasi penanganan akan terus dilakukan.
Hal itu terungkap dalam workshop penanggulangan PGOT yang digelar Polres Pekalongan Kota di Aula Polres Pekalongan Kota, Senin (14/5/2018). Workshop digelar bekerjasama dengan Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
Hadir sebagai narasumber dari Dinas Sosial, Satpol PP dan Sat Sabara Polres Pekalongan Kota. Workshop digelar dengan tujuan bertukar informasi terkait penanganan PGOT di wilayah Kota Pekalongan.
Diungkap, penanganan masalah PGOT, masih terus diupayakan jajaran Polres Pekalongan Kota dan Pemerintah Kota Pekalongan. Upaya yang telah dilakukan selama ini dengan cara memindahkan PGOT ke daerah lain. Namun penanganan dengan metode tersebut masih kurang efisien.
Kapolres Pekalongan Kota Polda Jawa Tengah AKBP Ferry Sandy Sitepu melalui KBO Satuan Binmas Iptu Suparji mengatakan, penanganan PGOT selama ini sudah dilakukan dengan penertiban. Iptu Suparji menambahkan, permasalahan dalam penanganan PGOT adalah minimnya anggaran, namun hal tersebut merupakan alasan klasik.
“Akan tetapi penangan PGOT tetap harus dilaksanakan secara optimal, karena hal ini merupakan tanggung jawab aparat pemerintah dan polri, yang pada akhirnya terkait dengan masalah ketertiban masyarakat,” kata dia.
Masalah PGOT merupakan kewajiban, tugas dan tangung jawab negara dan belum ditangani secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan, untuk itu, perlu dibentuk tim khusus. Tim khusus yang menangani meliputi Polori, Dinas Sosial, Departemen Agama, Dinas Kesehatan, Bagian Kesra dan Satpol PP.
“Untuk menunjang kelengkapan fungsi instansi terkait, fasilitas pendukung yang perlu dilengkapi yaitu adanya tempat penampungan sementara, pelayanan kesehatan dan tempat penampungan pelatihan kerja,” kata Iptu Suparji.(edi)
