Pendampingan mencakup pengembangan legalitas usaha, sertifikasi halal, pemasaran, hingga perlindungan kekayaan intelektual.
Agustina juga mendorong kerja sama dengan hotel, pusat perdagangan, dan pengelola kawasan wisata agar produk UMKM lokal memperoleh akses pasar yang lebih luas.
“Kami ingin UMKM menjadi tuan di Kota Semarang. Kami tidak ingin wisatawan membeli produk yang terlihat sebagai produk lokal, tetapi ternyata dibuat di tempat lain. Karena itu, kami terus memetakan kemampuan UMKM dan menghubungkan mereka dengan pasar yang sesuai,” jelasnya.
Selain penguatan pasar, Agustina merespons usulan Komisi VII mengenai peningkatan standar kebersihan pelaku UMKM, termasuk penggunaan sarung tangan dan masker. Ia menyatakan Pemkot Semarang akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui pembinaan kepada para pelaku usaha.
Menurut Agustina, perubahan kebiasaan membutuhkan proses. Namun, ia optimistis pelaku UMKM dapat mengikuti standar yang lebih baik jika mereka melihat manfaatnya terhadap kepercayaan konsumen dan peluang pasar.
Pada sektor ekonomi kreatif, Agustina juga mengembangkan jejaring melalui kegiatan Intellectual Property (IP) Meet yang mempertemukan pelaku usaha dengan pemilik dan pengembang kekayaan intelektual.
Kegiatan tersebut diharapkan membuka wawasan UMKM mengenai pengembangan produk, strategi pasar, dan peluang kolaborasi. Sementara itu, Creative Hub Kota Lama tengah menjalani pembenahan karena sejumlah bangunan mengalami keretakan akibat penurunan tanah.
Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyampaikan bahwa Kota Lama Semarang telah masuk dalam daftar tentatif Unesco sejak 2015.
Komisi VII mendorong kementerian terkait bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat peningkatan status tersebut.
Menurutnya, pembangunan seawall dan kolam retensi dapat menjadi bagian dari argumentasi penanganan persoalan banjir dan rob yang sebelumnya menjadi perhatian dalam proses pengajuan.
Agustina berharap kunjungan Komisi VII DPR RI menghasilkan tindak lanjut yang memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku usaha.
Ia ingin pengembangan Kota Lama tidak hanya menjaga bangunan bersejarah, tetapi juga memastikan kawasan tersebut tetap hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat. []










