Semarang – INFOPlus. Program 100 hari kerja Wali kota Semarang dan Wakilnya, Agustina-Iswar Aminuddin, sejumlah program di Dinas Perumahan dan Permukiman atau Disperkim Kota Semarang telah berhasil dijalankan.
Kepala Disperkim Kota Semarang, Yudi Wibowo menerangkan Pemkot Semarang telah melaksanakan berbagai program terkait perumahan, permukiman hingga infrastruktur.
Pemkot Semarang juga menyediakan berbagai bantuan rumah baru dan perbaikan rumah bagi masyarakat yang kurang mampu. Mencakup program seperti RTLH (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) dan pembangunan rumah baru bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.
“Ada program pembangunan rumah baru, tahun 2025 ini baru 10 rumah. Tapi kami sudah ajukan di Anggaran Perubahan, kemungkinan oleh Bu Wali akan tambah 10 rumah baru lagi,” kata Yudi lewat siaran pers diterima Jumat (30/5).
Untuk mendapatkan program rumah baru, lanjut Yudi, syaratnya harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), belum memiliki rumah, dan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Untuk program rumah baru, warga yang masuk dalam DTKS tetapi tidak punya rumah maka bisa mengajukan rumah. Kami akan cek dan upayakan bantu. Cuma nilainya terbatas hanya Rp 40 juta. Misal mereka punya uang dan ingin menambahi, bisa,” katanya.
Pembangunan 10 rumah baru tersebut akan menyasar pada beberapa titik wilayah, seperti di wilayah kecamatan Gunungpati, Mijen dan Genuk.
“Kebanyakan yang tanah di Gunungpati, Mijen dan Genuk. Kalau di kota-kota kan mahal. Ini sangat terbatas,” ujarnya.
Program pembangunan rumah baru ini, nantinya akan menyasar ke penghuni-penghuni rumah susun (Rusun) namun memiliki lahan dan ingin membangun rumah.
“Ke depannya kami akan mengalokasikan pada penghuni Rusun. Agar penghuni Rusun bisa keluar dan menempati rumah barunya. Selanjutnya akan ada yang masuk ke Rusun. Karena memang selalu penuh terus,” jelas dia.
Tak hanya itu, ada pula program RTLH. Program ini bertujuan untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, dengan bantuan material dan tenaga kerja.
“RTLH tahun ini kami intervensi sekitar 560-an rumah. Di 100 hari kepemimpinan Agustina-Iswar, sudah ada 70 unit hunian RTLH yang sudah kami bantu,” jelas dia.
Pihaknya memastikan akan segera menyelesaikan program RTLH secara serentak dengan sistem swakelola. Masyarakat bisa melaksanakan pembangunan rehab langsung menggandeng kelompok masyarakat (Pokmas).
“Misal setiap kelurahan ada 10 atau lima yang dapat (penerima bantuan RTLH), maka mereka bisa membentuk tim, bisa belanja sendiri, membangun sendiri, tapi harus ambil bahan di toko sekitar RTLH. Kami akan bayar ke toko tempat mereka ambil bahan bangunan. Kemudian kami transfer ke toko langsung dan tukang langsung. Pemilik rumah hanya mengelola saja,” lanjut Yudi.
