Semarang – INFOPlus. Pemprov Jateng akan menggelar retret yang diikuti oleh seluruh jabatan pimpinan tinggi (JPT) aparatur sipil negara atau ASN di wilayahnya. Kegiatan ini juga akan diikuti oleh wakil bupati dan wakil wali kota se-Jawa Tengah.
Retret yang digagas oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi itu untuk mengintegrasikan program pembangunan di wilayah Jawa Tengah. Sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Tanggalnya masih belum pasti, sementara di awal Juni,” kata Kepala oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah usai memaparkan kesiapan kegiatan retret kepada Gubernur Ahmad Luthfi, Jumat (16/5).
Rencananya, kegiatan retret ini kan diikuti dari sekitar 546 orang peserta yang memiliki jabatan pimpinan tinggi. Sementara untuk wakil bupati dan wakil walikota akan hadir pada hari terakhir.
Saat ini kurikulum untuk retret sedang dimatangkan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Pematangan akan dilakukan dalam dua hari ke depan sebelum nanti difinalisasi dan disetujui oleh Gubernur Ahmad Luthfi.
Tujuan dari penyelenggaraan retret ini adalah penyelarasan dari output program masing-masing kepala organisasi pemerintah daerah (OPD), termasuk di pemerintah kabupaten kota.
Secara teknis, retret nanti akan dibagi ke dalam beberapa kelas dengan materi dari narasumber seperti Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementrian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, dan lainnya.
“Tadi ada masukan dari Pak Gubernur untuk tambahan dua kelas khusus, yaitu kelas untuk wakil bupati dan wakil wali kota yang ikut pada hari terakhir. Kemudian kelas khusus terkait Asta Cita yang akan kita blend (campur) dengan kurikulum di Lemhanas,” lanjut Uswatun.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan retret untuk JPT di seluruh OPD ini akan menjadi yang pertama digelar oleh pemerintah provinsi. Ia terinspirasi dengan retret kepala daerah yang digelar oleh Kemendagri di Lembah Tidar pada Februari 2025 lalu.
“Ini penting agar program-program di Jawa Tengah dapat berjalan selaras, tidak sendiri-sendiri. Ego sektoral harus dihilangkan, sehingga program yang dilakukan bisa dirasakan betul oleh masyarakat,” tuturnya. []
