Kades se-Jateng Diminta jadi Agen Pencegahan Korupsi

oleh

Semarang – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta kepala desa di seluruh Jateng menjadi agen pencegahan berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan masyarakat.

Hal itu disampaikan Wagub saat membuka acara Bimbingan Teknis Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Integritas, kantor Inspektorat Jateng, Semarang, Senin.

Dirinya ingin agar kepala desa dapat mengikuti kegiatan tersebut untuk mengetahui tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi dan upaya pencegahan-nya.

“Oleh karena itu, bapak ibu, kepala desa khususnya, mari kita mengikuti agenda bimbingan teknis desa antikorupsi kepada kepala desa di Provinsi Jateng pada tahun 2022 ini,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat dan mencontohkan salah satu oknum kepala desa Tlogotuwung di Kabupaten Blora yang diduga melakukan korupsi dana desa hingga mencapai Rp600 juta pada tahun anggaran 2019-2021.

“Sementara (berdasar) data KPK, ada 601 kasus korupsi dana desa di Indonesia. Kalau seorang itu Rp600 juta, 10 orang saja sudah Rp6 miliar, padahal datanya sudah mencapai 601 kasus,” ujarnya.

Menurut dia, kepala desa harus memiliki integritas dan tetap menjaga sumpah jabatan yang telah diemban bagi masyarakat sehingga harus bisa menunjukkan secara gamblang program yang telah dicanangkan berikut penggunaan anggarannya kepada masyarakat.

Kepala desa juga dituntut dapat membuat program yang tepat sasaran untuk pembangunan ekonomi di wilayah masing-masing.

“Ini yang perlu kita pikirkan, ini adalah merugikan masyarakat kalau mau memang gunakan dana untuk berdayakan masyarakat, gunakan. Dengan masyarakat yang berdaya, akan menumbuhkan perekonomian,” tuturnya.

Wagub juga meminta pemerintah desa beserta perangkat-nya turut aktif melakukan pencegahan tindakan korupsi.

“Terhadap antikorupsi, saya berharap perangkat desa jangan hanya apa kata kepala desa, namun sebenarnya perangkat desa ini juga untuk pengawasan bersama-sama,” imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Nuril Ghufron mengungkapkan pihaknya hadir ke Jateng sebagai bentuk komitmen bersama dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada tahun lalu.

Saat ini, lanjut dia, terdapat 26 desa di Jateng yang didampingi sebagai percontohan Program Desa Antikorupsi.

Ghufron berharap melalui kegiatan ini, dapat dicapai dua hal yakni komitmen kepala desa dalam melayani masyarakat dan tata kelola desa dimulai dari perencanaan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan.

“Itu yang akan menjamin, kami harapkan dari desa muncul kepemimpinan yang berbudaya anti korupsi,” katanya.

Sumber Antara