Semarang – Jawa Tengah menjadi pemerintah provinsi terbaik dalam penurunan stunting dengan posisi 20,9 persen atau jauh di bawah angka stunting secara nasional yang masih di posisi 24,4 persen dari target 14 persen pada tahun 2024.
“Jateng berhasil di angka 20,9 persen dan itu terendah dari yang lain. Meskipun begitu tetap harus diturunkan, karena komitmen kami menurunkan sampai di angka 14 persen,” kata Deputi bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso di sela Rakorda Program Bangga Kencana, di Semarang, Rabu (9/3/2022).
Rakorda mengusung tema Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting melalui Optimalisasi Sumber Daya dan Konvergensi Lintas Sektor. Tema tersebut dimaksudkan agar Rakorda bisa lebih fokus membahas Program Bangga Kencana dan permasalahan penanggulangan stunting agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Di Jawa Tengah tidak ditemukan wilayah dengan kategori merah atau prevalensi lebih dari 30 persen, bahkan sebuah prestasi, ada satu kabupaten yang masuk kategori hijau atau kurang dari 10 persen, yakni Kabupaten Grobogan.
Beragam upaya penanganan stunting terus dilakukan, karena berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.
Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) melaporkan selama tahun 2021 telah terjadi penurunan prevalensi angka stunting di Indonesia yaitu dari 27,67 persen (2019) menjadi 24,40 persen (2021) yang berarti upaya dan intervensi selama ini menunjukkan hasil yang baik.
“Kami sangat menyadari untuk mencapai hasil yang optimal, dibutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak khususnya mitra pemerintah daerah, untuk mensukseskan percepatan penurunan stunting di Indonesia menjadi 14 persen pada akhir tahun 2024,” kata Sukaryo.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Widwiono menambahkan untuk pencegahan stunting setidaknya ada lima strategi yang tengah diterapkan antara lain mencegah kelahiran bayi berpotensi stunting; pengasuhan 1.000 hari pertama kelahiran; memperkuat basis data intervensi dan monitoring stunting; promosi dan pelembagaan keterlibatan masyarakat; serta kemitraan penanganan stunting.
Upaya lain yang dilakukan yakni membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat provinsi hingga kabupaten kota yakni ditargetkan terbentuk paling lambat pekan ketiga Maret 2022.
Tim tersebut bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, termasuk di dalamnya menggerakkan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
BKKBN pada akhir 2021 telah melatih 26.083 TPK di Jawa Tengah yang terdiri dari bidan/ tenaga kesehatan, kader PKK, dan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) atau yang lebih dikenal dengan Kader KB.
Tiga komponen tersebut akan bahu membahu dalam mendampingi keluarga, ibu hamil, pascapersalinan, dan balita berisiko stunting agar terhindar dari kekerdilan karena dilakukan deteksi dini secara spesifik dan sensitif untuk menekan terjadinya risiko stunting.
Pada Rakorda tersebut, Pemkot Semarang dan Pemkab Grobogan dihadirkan untuk memaparkan succes story dalam menurunkan stunting di wilayahnya dengan harapan dapat menginspirasi daerah lain dalam menurunkan stunting.
Pada pertemuan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara BKKBN Jateng dengan sejumlah perguruan tinggi sebagai simbolisasi dukungan pada upaya penurunan stunting melalui berbagai Program Pengabdian Masyarakat di berbagai daerah.
Sumber Antara
