Menurut dia, hal itu disebabkan kebijakan penegakan hukum di Indonesia jika dilihat sejak tahun 1981 berorientasi pada pidana penjara.
“Oleh karena itu, bapak, ibu bisa lihat bagaimana lapas (lembaga pemasyarakatan) itu penuh. Lapas over kapasitas sehingga negara ‘belum mampu’ mengimbangi sarana prasarana yang ada. Dengan demikian, pemikiran Pak Burhanuddin ini ke depan kalau terus dikembangkan dengan perkara, dengan nilainya, Insya Allah ke depan akan imbang, mengurangi over kapasitas yang ada,” kata pakar hukum pidana itu.
Sumber Antara
