LBH Semarang dan Serikat Buruh Buka Posko Pengaduan THR Jateng 2021

oleh -125 views

Semarang – LBH Semarang dan sejumlah serikat buruh di Jawa Tengah, membuka posko layanan pengaduan bagi pekerja yang mengalami masalah THR. Baik THR yang dicicil, dikurangi, ataupun tidak dibayarkan.

Terbitnya, Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja di perusahaan, dinilai potensi menimbulkan pelanggaran hak atas Tunjangan Hari Raya.

“Sebagaimana terjadi pada 2020, banyak perusahaan memanfaatkan SE Menaker sebagai dalih untuk mengurangi hak-hak pekerja di masa pandemi Covid-19,” ungkap Alvin Afriansyah, aktifis LBH Semarang dalam siaran persnya, Kamis (6/4/2021).

SE Menaker, katanya, tampak bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh.

Dalam Permenaker ini, diatur bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja/buruh yang harus dibayarkan oleh pengusaha secara tunai selambat-lambatnya H-7 hari raya keagamaan.

“Adapun yang berhak menerima THR adalah pekerja dengan status pekerja tetap, pekerja kontrak, outsourcing, dan pekerja harian. Dalam Permenaker ini, tidak ada satupun ketentuan yang membenarkan pembayaran THR secara dicicil. Sementara itu, bagi pengusaha yang tidak membayarkan THR sebagaimana diatur dalam Permenaker ini, maka Pengawas Ketenagakerjaan wajib mengenakan sanksi berupa denda kepada perusahaan,” jelas dia.

Menurutnya, Jawa Tengah, sebagai daerah industri berbiaya murah, tak lepas dari ancaman pengurangan hak THR. Hal ini terindikasi dari pernyataan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah yang memperkirakan 20 persen dari total 1600an perusahaan di Jawa Tengah akan mencicil Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2021 untuk pekerja.

Meskipun SE Menaker tentang Pembayaran THR 2021 mensyaratkan bahwa bagi perusahaan yang bermaksud membayar THR secara dicicil harus melalui persetujuan pekerja dengan terlebih dahulu menunjukkan laporan keuangan.

Belum lagi, jauh sebelum pandemi, praktik pengurangan besaran THR atau bahkan digantinya THR dengan bingkisan merupakan sesuatu yang kerap terjadi. Timpangnya posisi pekerja dengan perusahaan seringkali membuat perusahaan dapat secara sepihak melakukan pelanggaran-pelanggaran ini.

Selain LBH Semarang, sejumlah serikat pekerja yang tergabung, yakni Kasbi Jateng, FSPIP-Kasbi, Federasi Serbuk Indonesia, FSBPI, FSPRIN, SP PUBG, dan SP Danamon.

Posko Bersama Pengaduan Online THR Jawa Tengah 2021 ini akan dibuka hingga tanggal 15 Mei 2021. Para pekerja yang mengalami pelanggaran hak atas THR dapat mengisi formulir pengaduan melalui link bit.ly/AduanTHRJateng2021.

Data yang diperoleh dari posko ini nantinya akan digunakan untuk melakukan advokasi bersama. Para pekerja yang telah mengisi formulir survey ini dapat menanyakan secara berkala mengenai proses advokasi yang dilakukan.

(rdi)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.