JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi memulai proses pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi virus Corona beserta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat dan perekonomian.
Resmi mulainya pemeriksaan yang dilakukan BPK ini ditandai dengan kick off meeting pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam pandemi di Istana Negara, Selasa (8/9).
Menurut Ketua BPK Agung Firman Sampurna, sejumlah masalah yang sudah teridentifikasi dalam penanganan Covid-19 adalah ketidakandalan data, kurang transparannya aparatur negara serta ragam bantuan sosial dari berbagai kementerian yang berbeda dengan tujuan yang sama, sehingga berisiko tumpang tindih.
“Pemeriksaan ini disebut pemeriksaan semesta atau ‘audit universe’. Kami menyebut ‘risk based comprehensive audit’, dan Presiden pun dapat memperoleh hasil audit secara rutin setiap bulannya agar masalah tata kelola dan segala kedaruratannya bisa segera diawasi,” kata Agung.
Pemeriksaan juga akan menjadi yang paling masif selain Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
“Ini pertama kalinya dilakukan pemeriksaan, selain Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang biasanya dilakukan setiap tahun, dalam skala yang begitu besar dan masif,” katanya.
Agung mengatakan BPK memahami sikap pemerintah yang segera menerbitkan berbagai kebijakan untuk merespons pandemi virus Corona, mulai dari menetapkan kondisi kedaruratan yang diikuti dengan pembentukan gugus tugas, hingga menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2020 yang kini menjadi UU No. 2/2020.
Namun demikian, BPK perlu memastikan setiap respons pemerintah di tengah pandemi memenuhi prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas yang sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, proses pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat pemeriksaan, pelaksanaan, hingga pengawasan semua program. Adapun matra yang diperiksa meliputi penanganan kesehatan, program jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi nasional.
Agung menjelaskan audit kali ini juga berbeda dari biasanya yang hanya memeriksa entitas atau suatu program tertentu. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam pandemi virus Corona akan mencakup semua kementerian/lembaga yang terlibat dalam Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Sumber : antara
