PEKALONGAN – Pemenuhan hak-hak anak menjadi kewajiban seluruh masyarakat, termasuk institusi pendidikan.
Karenanya, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya menerapkan sekolah ramah anak di seluruh wilayahnya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan, Nur Agustina, menjelaskan, indikator utama sekolah ramah anak adalah sekolah yang memberikan perlindungan kepada peserta didiknya dari pelbagai kemungkinan adanya tindak kekerasan.
“Dari sekian banyak indikator (sekolah ramah anak), indikator yang penting adalah supaya kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan kalau bisa tidak terjadi lagi. Sehingga, pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak bisa kita optimalisasikan dengan terwujudnya sekolah ramah anak,” ujar Agustin, Selasa (28/7).
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Saelany Machfudz, menjelaskan, salah satu tujuan disusunnya kebijakan sekolah ramah anak adalah untuk memenuhi, menjamin dan melindungi hak-hak anak.
Selain itu, setiap satuan pendidikan dipastikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerja sama untuk semangat perdamaian.
Satuan pendidikan, lanjut Saelany, diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga secara emosional, dan spiritual.
Wali kota juga menjelaskan, pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah berupaya memberikan perhatian khusus kepada sekolah dan penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar pada era kebiasaan baru.
Pembelajaran secara daring, untuk sementara, dipilih sebagai solusi paling aman guna mencegah penularan Covid-19 di antara para murid dan guru.
“Sekolah sementara ini menjadi perhatian fokus kita semua, karena sekolah barangkali yang agak ribet. Bagaimana tentang menjaga protokol kesehatan, makanya pemerintah pusat tidak menyarankan semuanya harus langsung berangkat tapi dengan daring,” ujar Saelany.(eka)
