JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menilai, program kartu prakerja Presiden Joko Widodo, terkesan sebagai program bagi-bagi uang untuk pengusaha pelatihan digital.
Sebab, Rp1 juta untuk penerimanya dialokasikan untuk pelatihan digital. Padahal, menurut Sukamta seharusnya program tersebut dapat memberikan uang tunai kepada korban PHK di tengah situasi darurat Covid-19.
“Seperti ada pembelokan sehingga tidak semua uang dibagi kepada rakyat pencari kerja, tetapi Rp1 juta ditahan dan langsung dialokasikan untuk pelatihan digital. Sehingga sulit menghindari kesan bahwa ini menjadi bagi-bagi uang Rp5,6 triliun kepada para pengusaha digital,” ujar Sukamta kepada wartawan, Senin (20/4).
Sukamta heran dengan harga kursus yang diberikan karena tergolong mahal. Dia menilai, hal tersebut bukan pelatihan karena hanya disediakan bahan untuk diunduh penggunanya.
“Kalau dilihat dari isi pelatihan yang Rp 1 juta per orang, itu bukan pelatihan. Pilihannya hanya download bahan saja. Masa harga bahan sampai sejuta per orang. Kalau diakses 3,5 juta orang kan sudah Rp3,5 triliun itu harga mendownload materi itu,” ucapnya.
Belum lagi, materi yang disediakan tak sepadan dengan harga yang dipatok. Sukamta mengatakan, banyak kursus serupa yang bisa diakses gratis di internet.
“Bahan bahan itu sudah bisa ditemukan di internet secara gratis. Tidak ada yang istimewa sekali,” ucap Sukamta.
Sehingga, Sukamta melihat seharusnya program tersebut hanya bernilai beberapa ratus miliar dan tak sampai Rp5,6 triliun jika melihat modal materi dan pelaksanaannya.
Sumber : Merdeka.com
