Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuturkan penghematan anggaran negara ternyata masih sangat bisa dilakukan dengan efektif asalkan ada niat untuk mengubahnya.
Susi pun mencontohkan dengan pengalamannya melakukan pemangkasan anggaran-anggaran yang selama ini tak efektif, hasilnya ternyata bisa memangkas sampai 32 persen dari anggaran yang dikucurkan.
Selama tiga tahun terakhir Kementerian Kelautan Perikanan berhasil mengembalikan sisa anggaran sebesar Rp 9 triliun. Sisa anggaran itu dikembalikan ke kas negara. Kebijakan penghematan ala menteri Susi ini lalu dijuluki Presiden Jokowi dengan istilah Susinisasi.
Dengan penghematan itu, Susi menuturkan kesejahteraan PNS, TNI, Polri bisa ditingkatkan bahkan hingga mencapai 200 persen tanpa ancaman defisit.
“Tunjangan Kinerja juga bisa naik 70 sampai 100 persen setiap tahun,” ujarnya.
Susi menuturkan dengan penghematan itu, tentu negara tak terbebani untuk berutang Rp 300 triliun demi menjalankan roda pemerintahan.
Hanya, Susi mengakui memang tak gampang mengubah setiap instansi agar melakukan seperti yang ia kerjakan. Banyak faktor yang bisa menjadi kendala untuk penerapannya.
Namun ia menilai, Susinisasi yang ia lakukan di kementeriannya lebih pada penghematan secara umum. Seperti disiplin mengoreksi perencanaan anggaran setahun selama empat kali untuk menemukan program-program yang tak efisien atau bertumpuk-tumpuk.
Cara Susi mengoreksi ini pun terbilang unik. Misalnya dalam rapat evaluasi rutin, ia akan mengumpulkan lalu memilah para pejabat dalam bentuk barisan kelompok. Ia lalu meminta pejabat mana yang menemukan dan tidak menemukan inefisiensi anggaran di masing-masing pos-nya.
“Kebanyakan mereka (pejabat di Kementerian Kelautan Perikanan) secara sadar berjalan masuk ke kelompok barisan yang merasa posnya ada inefisiensi anggaran, tak ada pejabat yang merasa efisien sepenuhnya, jadi saya minta pangkas program yang tak efisien,” ujarnya. Model evaluasi anggaran semacam ini dilakukan setahun empat kali di kementerian Susi.
Susi mengandaikan Kementeriannya seperti perusahaan profesional di mana para direktur jenderal adalah orang-orang di bawah CEO perusahaan yang harus tahu persis rencana kerja dan penggunaan anggaran.
