Batang – Pembangunan ruas tol Semarang-Batang mendapat perhatian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank Mandiri akan mengucurkan kredit sebesar Rp 2,5 triliun untuk membiayai proyek itu. Pembiayaan tersebut dilakukan dengan skema sindikasi bersama enam lembaga keuangan lainnya.
Adapun total kredit sindikasi yabg dikucurkan untuk membiayai ruas tol sepanjang 75 kilometer tersebut mencapai Rp 7,731 triliun. Mandiri mengambil porsi penyaluran kredit sebesar 32,34 persen.
Kredit tersebut bertenor 15 tahun. Dalam skema ini, Mandiri bertindak sebagai Joint Mandated Lead Arranger & Bookrunner, serta sebagai agen Escrow dan Jaminan.
Senior Vice President Corporate Banking Mandiri Yusak LS Silalahi menyebut, penyaluran kredit ini menjadi implementasi konsistensi perseroan dalam mendukung sinergi antar BUMN pada program-program strategis pemerintah. Khususnya dalam percepatan penyediaan infrastruktur utama.
“Bank Mandiri memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur penting, seperti pembangunan jalan tol, dan pembangunan bandara maupun pelabuhan laut. Untuk itu, kami memiliki produk-produk pembiayaan yang bisa dimanfaatkan, termasuk pada tahap pembebasan lahan, pembangunan konstruksi maupun tahap pengoperasian,” jelas Yusak dalam pernyataan resmi, Selasa (17/4/2018).
Bank Mandiri telah memberikan komitmen pembiayaan senilai Rp 14,2 triliun untuk 14 ruas tol sepanjang 592 kilometer yang tengah dibangun. Adapun realisasi penyaluran sebesar Rp 7,6 triliun hingga Desember 2017.
“Hampir sekitar 75 persen kehadiran Bank Mandiri dalam berbagai proyek jalan tol tersebut direalisasikan secara sindikasi, baik dengan bank BUMN, bank swasta, maupun lembaga keuangan non bank. Hal ini merupakan salah satu strategi ini untuk mengelola risiko dan menjaga kualitas pembiayaan kami,” tutur Yusak.
Diketahui, pembebasan tanah proyek tol Semarang Batang masih menyisakan sekitar dua hektar. Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Semarang Batang, Tendi Herdianto mengatakan dua hektar tanah yang belum dieksekusi itu tersebar di lima desa di Kendal yaitu Sambongsari, Sumbersari, Protomulyo, Nolokerto dan Magelung.
“Jadi kalau ditotal yang belum dieksekusi hanya sebesar 1 persenan. Hal itu dikarenakan warga tidak setuju dengan harga yang telah ditentukan dalam apprasial,” katanya.
Meski warga tidak setuju, pihaknya akan tetap melakukan eksekusi. Hal itu dilakukan karena kejar target fungsional saat lebaran. Dari dasar hukum kami juga telah diatur jelas mengenai eksekusi dan adanya uang ganti rugi yang dititipkan di pengadilan negeri.(edi)
