Rencana Pembangunan
Seiring dengan pengembangan Transsemarang, muncul rencana pembangunan sistem moda transportasi baru berbasis rel, yakni Light Rail Transit (LRT) di Kota Semarang untuk mengatasi kepadatan kendaraan.
Beragam pro dan kontra atas pengoperasian LRT muncul, antara lain karena pembangunannya yang menelan biaya besar yang automatis tidak cukup jika hanya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang.
Pakar transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menghitung estimasi pembangunan LRT membutuhkan anggaran kurang lebih Rp500 miliar/kilometer alias sangat mahal.
Jika diasumsikan mau membangun sejauh 30 km berarti sudah memakan anggaran Rp15 triliun, sementara APBD Kota Semarang setiap tahunnya hanya berkisar Rp4 triliun.
Bahkan, mantan Kepala Laboratorium Transportasi Unika Soegijapranata Semarang itu menyarankan lebih baik uang sebanyak itu untuk mengembangkan koridor BRT Transsemarang ketimbang untuk membangun LRT.
Pertimbangan lain, berkaca dari Bandung dan Surabaya yang sudah memiliki perencanaan matang untuk LRT sejak lima tahun lalu sampai sekarang belum apa-apa, apalagi Semarang yang baru saja memulai.
Pendapat itu didukung oleh kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang yang menilai tidak mungkin hanya mengandalkan APBD Kota Semarang untuk membangun LRT sehingga dibutuhkan dukungan pusat.
Sebagaimana ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso bahwa lebih baik Pemerintah Kota Semarang mengoptimalkan pelayanan BRT Transsemarang yang sudah ada daripada membangun LRT.
Bahkan, politikus Partai Gerindra itu beranggapan keberadaan LRT belum terlalu dibutuhkan melihat kondisi transportasi di Kota Semarang yang jumlah penggunanya masih bisa ditangani angkutan transportasi yang ada.
“Kecuali, jika pengguna angkutan umum yang sudah ada luar biasa. Artinya, sudah tidak memenuhi lagi. Bolehlah dibangun LRT atau sejenisnya. Sementara ini kan memang belum mendesak dibangun,” kata Joko.
Optimalisasi BRT Transsemarang tidak cukup dengan menambah jumlah koridor, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dengan membangun sistem transportasi yang terpadu, seperti adanya “feeder” (angkutan pengumpan).
Selama ini, diakui Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi, keberadaan angkutan kota (angkot) sudah semakin terdesak menghadapi persaingan, baik dengan adanya BRT Transsemarang maupun kian maraknya transportasi “online”.
Untuk itulah, politikus PDI Perjuangan itu menyarankan untuk memberdayakan angkot sebagai “feeder”, yakni angkutan pengumpan yang menghubungkan masyarakat di permukiman dengan “shelter-shelter” BRT Transsemarang.
