Jakarta – Sejumlah anggota DPR RI ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap. Kondisi itu menjadi keprihatinan sejumlah pihak. Terutama rakyat, yang telah mewakilkan suaranya kepada para anggota dewan ke parlemen.
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengakui keprihatinan itu. Menurutnya, ditengah pembenahan institusi DPR dan citra publik, Operasi Tangkap Tangan (OTT) bagi anggota DPR menjadi keprihatinan.
“Sebagai pimpinan DPR, saya tentu prihatin adanya anggota DPR RI yang kembali terkena operasi tangkap tangan KPK. Terlebih, saat ini DPR tengah berbenah diri untuk membangun citra dan kepercayaan masyarakat,” ujar Ketua DPR, Bambang Soesatyo, Sabtu (5/5/2018).
Hal itu membuat Bamsoet, sapaannya, mengharapkan para legislator di Senayan tak bermain-main dengan pengusulan anggaran.
Menurut dia, memperjuangkan anggaran untuk daerah pemilihan (dapil) merupakan tugas bagi anggota DPR, lantaran upaya itu sesuai dengan fungsi legislatif di bidang anggaran.
“Yang tidak boleh adalah menerima sesuatu dari anggaran yang diperjuangkan tersebut,” tegasnya.
Bagi dirinya, tak mudah membuat 560 wakil rakyat dari 10 partai politik dan beragam latar belakang kepentingan untuk kompak membangun dan menjaga citra DPR agar menjadi parlemen modern dan tepercaya.
“Tujuannya agar DPR RI tidak kalah dengan parlemen negara lain serta tertinggal perkembangan zaman. Berbagai perbaikan terus dilakukan untuk menuju parlemen modern sesuai dengan perkembangan dan kondisi era milenial,” tegasnya.
Bamsoet menekankan pentingnya mencegah perbuatan tercela. Menurut dia, membangun citra positif DPR tidaklah mudah.
“Mari bersama kita jaga amanah rakyat ini dengan bekerja sebaik-baiknya. Sehingga, lembaga ini bisa menjadi lebih berwibawa, dan bermartabat. Kita punya tugas besar mengawal demokrasi dan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan agar sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” harapnya.
Bamsoet juga mengharapkan OTT terhadap anggota DPR kali ini menjadi yang terakhir, mengingat masa kerja DPR periode 2014-2019 tinggal setahun lagi
“Sekali lagi saya berharap ini merupakan OTT terakhir bagi anggota DPR. Saya berpesan kepada anggota DPR agar fokus menyelesaikan tugas-tugas kedewanan yang hanya tinggal satu tahun,” tandasnya.
Mantan ketua Komisi Hukum DPR itupun mengharapkan KPK tidak hanya gencar dalam penindakan, tetapi juga aktif melakukan pencegahan.
“Saya mendukung langkah KPK melakukan OTT untuk memberantas korupsi. Hanya saja, KPK juga harus mengedepankan upaya pencegahan,” ungkapnya. (tribunjateng/cetak/tribunnews/edi)
