Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, siap memfasilitasi laporan kegiatan penanaman modal para pelaku usaha sebagai upaya mendukung capaian investasi daerah.
Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Jateng, Kamis, mengatakan kegiatan fasilitasi itu sebagai bentuk komitmen pemkot untuk membantu para pelaku usaha mengurus perizinan baik yang sudah kedaluwarsa maupun permohonan izin baru yang dilakukan secara daring.
“Oleh karena itu, kami mendorong para pelaku usaha agar bisa mendaftarkan usahanya melalui e-katalog lokal. Saat ini, jumlah pelaku usaha yang masuk ke e-katalog masih minim, terutama yang bergerak dalam pengadaan makanan dan minuman,” katanya.
Menurut dia, peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyebutkan semua pengadaan pemerintah di kabupaten/kota sudah harus menggunakan katalog elektronik.
“Sekarang semuanya harus melalui e-katalog. Untuk pelaku usaha katering dan sebagainya belum ada satu pun masuk e-katalog. Di satu sisi, kami dilema karena harus menerapkan aturan itu, sementara di sisi lain perputaran uang pemkot tidak masuk ke masyarakat di daerah sendiri,” katanya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan Beno Heritriono menjelaskan bahwa kegiatan fasilitasi itu sebagai rangkaian memperingati Hari Jadi Ke-117 Kota Pekalongan.
DPMPTSP melaksanakan fasilitasi laporan kegiatan penanaman modal pada para pelaku usaha dengan tujuan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya bisa melaporkan secara berkala baik secara tiga bulan sekali untuk usaha menengah besar dan enam bulan sekali untuk usaha kecil dan menengah.
“Melalui cara seperti ini maka nantinya bisa diketahui capaian nilai investasi di daerah secara berkala setiap tahun,” katanya.
Menurut dia, seiring dengan meningkatnya iklim investasi di daerah dan didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat diharapkan berimbas positif pada terciptanya lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran terbuka sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Beno menambahkan para pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha, namun belum bermigrasi ke OSS RBA didorong beralih, karena pihaknya siap melakukan pendampingan untuk migrasi ke OSS RBA.
Sumber Antara
