SEMARANG – Sebanyak 1.647 ruang kelas SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Tengah rusak berat.
Untuk SMK negeri total ada 1.432 ruang kelas yang rusak berat dan tersebar di 235 sekolah. Sementara untuk SMA negeri ada sekitar 360 sekolah yang 177 ruangannya rusak parah, dan SLB negeri dengan total 39 sekolah dengan 38 ruang kelas yang rusak.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Jumeri mengatakan data itu diperoleh setelah melakukan pengecekan kondisi bangunan SMA/SMK/SLB Negeri yang ada di provinsi ini.
“Hasilnya ruang kelas yang terdata mengalami kerusakan baik berat, sedang, dan ringan, cukup banyak,” ujarnya, Jumat (29/11).
Sementara itu kondisi sekolah yang rusak sedang di Jateng terdapat 136 ruangan di SMK negeri, 284 ruangan di SMA negeri, dan 61 ruangan di SLB negeri. Sedangkan kerusakan ringan terdapat di 139 ruang SMK negeri, 3.881 SMA negeri, dan 403 ruangan di SLB negeri.
“Sementara ruang kelas yang kondisinya baik ada 8.780 ruangan di SMA/SMK dan SLB negeri,” imbuhnya.
Menurut Jumeri, anggaran yang telah disediakan untuk tahun depan akan diprioritaskan untuk perbaikan sekolah yang rusak parah.
“Ada anggaran Rp289,9 miliar untuk perbaikan sarana prasarana pendidikan,” jelasnya.
Pada 2019 lalu, anggaran untuk sarpras pendidikan di Jawa Tengah sebesar Rp181,2 miliar.
Berbagai upaya akan terus ditingkatkan sebagai upaya mewujudkan pendidikan berkualitas di Jawa Tengah. Selain sarana prasarana, pihaknya juga mengebut pendataan aset sekolah, mengingat banyak fasilitas pendidikan yang lahannya masih dimiliki pihak lain.
“Ada beberapa sekolah yang tanahnya bukan milik Pemprov Jateng, seperti milik Bondho Deso dan juga pihak lainnya,” katanya.
Jumeri, menyebut kasus robohnya aula SMKN 1 Miri Sragen, beberapa pekan lalu, membuat pihaknya mengambil langkah cepat. Ia menginstruksikan seluruh kepala sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jateng untuk melakukan pengecekan bangunan di sekolahnya.
Jumeri menyebutkan ada beberapa faktor yang membuat ruang kelas rusak. Pertama karena usia bangunan sekolah yang cukup tua.
“Selain itu, banyak sekolah yang konstruksinya belum tahan gempa, berada di daerah rawan bencana, dan salah perencanaan konstruksi. Persoalan itu akan kami jadikan bahan evaluasi dalam perencanaan pembangunan sarpras pendidikan ke depan,” tandasnya. (mht)
