Jakarta, GATRAnews – Selama bertahun-tahun, hampir tak ada sentuhan tangan pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur di Tanah Air. Banyak waduk, embung, saluran irigasi dibiarkan mendangkal, beralih fungsi, atau bahkan hilang sama sekali. Padahal, pengolahan air merupakan satu syarat mutlak bila pemerintah ingin menjadikan pangan sebagai salah satu komoditas andalan. Itu baru infrastruktur di sektor pengairan.
Sektor transportasi darat, laut, dan udara, juga menyodorkan cerita yang lebih kurang mirip. Kalaupun ada pembangunan, yang terjadi sebatas renovasi, bukan membangun sesuatu yang baru. Atau, dibangun di wilayah yang semula tidak memiliki infrastruktur tersebut.
Bambang Brodjonegoro, sewaktu menjadi Menteri Keuangan, menyebut kondisi infrastruktur kita sangat kuno. Kalau dikaitkan dengan masuknya investasi asing, kondisi tersebut tentu tidak menggiurkan bagi pemodal. Keminiman konektivitas satu wilayah dengan wilayah lain membuat para pemodal asing berpikir dua kali sebelum memutuskan menaruh uang di Indonesia.
Di awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo langsung membidik infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan sekitar 100-an infrastruktur strategis itu, pemerintah membutuhkan dana Rp 5.500 trilyun hingga tahun 2019 (setelah dipertajam ke dalam 30 proyek infrastruktur strategis, dibutuhkan Rp 1.500 trilyun).
Pembiayaan proyek infrastruktur strategis itu sebagian disokong APBN. Sisanya, menurut Presiden Jokowi, akan dibiayai BUMN dan swasta. Porsi APBN, menurut Presiden, hanya sekitar 30%. Meski hanya 30%, APBN juga menyimpan problem tersendiri, yakni: defisit. Terutama karena penerimaan dari pajak yang terus mengalami shortfall, penerimaan pajak selama beberapa tahun tak pernah mencapai 90% dari target.
Defisit anggaran yang lebih banyak disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dari pajak membuat Pemerintah memilih jalan penghematan. Kementerian dan lembaga dipaksa untuk mengetatkan ikat pinggang, pemerintah daerah diminta bersabar untuk tidak berharap terlalu besar pada dana transfer daerah dan dana alokasi khusus. Dari pengetatan ikat pinggang itu, pemerintah bisa menghemat sekitar Rp 130 trilyun.
Cover Edisi Khusus dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Beredar 20 Oktober 2016 (Dok Gatra/AK9))
Tax amnesty menjadi jalan keluar bagi upaya untuk menutup jurang defisit tadi. Terseok-seok di awal pelaksanaan periode pertama, program ini meraih sukses di ujung pelaksaan pertamanya. Pemerintah berhasil mengumpulkan lebih dari setengah target pencapaian, yang jumlahnya Rp 165 trilyun.
