BATANG – Rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer mendapat tanggapan serius Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menurut Ganjar, penghapusan tenaga honorer akan membuat daerah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pegawai di sejumlah instansi.
“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?” ungkapnya, usai meresmikan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang, Kamis (23/1).
Ganjar menambahkan, apabila keputusan ini diberlakukan maka bidang yang paling terdampak adalah pendidikan. Selama ini bidang pendidikan banyak mengandalkan tenaga pendidik honorer.
“Selama ini negara belum mampu menyediakan pegawai sesuai kebutuhan. Beberapa pemerintah daerah menyiasatinya dengan mengangkat tenaga honorer untuk menutupi kebutuhan pegawai,” bebernya.
Menurutnya, bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. “Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” katanya.
Selama negara belum mampu memberikan pegawai sesuai kebutuhan, lanjut Ganjar, harus ada inovasi untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu.
“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” terangnya.
Selain itu, masih banyak inovasi lain yang bisa dilakukan untuk pemenuhan pegawai. Semua dapat dilakukan agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” pungkas Ganjar.(mht)
