Wow….Apel Kebangsaan di Semarang Habiskan APBD Rp 18 Miliar

oleh -143 views

Semarang – Apel Kebangsaan di Kota Semarang Jawa Tengah yang direncanakan digelar Minggu (17/3/2019) menarik perhatian publik. Pasalnya acara menggunakan APBD sebesar Rp 18 miliar.

“Rp 18 miliar ? Apakah tidak lebih baik untuk pembangunan di Jawa Tengah,” kata seorang warga Semarang menyesalkan, Jumat (15/3/2019).

Dalam website http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/lelang/14413042/pengumumanlelang disebutkan nama tender “Pengadaan Kegiatan Apel Kebangsaan Jawa Tengah Tahun 2019 Rampak Senandung Kebangsaan” memiliki nilai pagu paket Rp 18.764.420.000,00. Anggaran berasal dari APBD 2019 dengan instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan satuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sejumlah tokoh dijadwalkan akan mengisi orasi yakni Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, KH. Maimun Zubair, Habib Luthfi, Gus Muwafiq, KH Munif Zuhri, Prof Mahfud MD, KH Ahmad Daroji, Uskup Rubiatmoko (Keuskupan Agung Semarang), Pendeta Eka Laksa (PGI), Nyoman Suraharta (PHDI), Go Boen Tjien (Matakin) dan Pujianto (Walubi).

Artis nasional juga akan meramaikan acara yakni Slank, Letto, Armada, Virza, Nella Kharisma dengan MC Vincent-Desta dan Cak Lontong. Ada juga paduan suara mahasiswa, paduan suara gereja, Tari Saman dari siswa SMA, sholawat Kanzus Habib Ali Zaenal Abidin, dan ada juga Tarian Barongsai.

Acara tersebut digelar di kawasan Simpang Lima Semarang dengan 4 panggung yaitu panggung utama di Lapangan Simpanglima, kemudian panggung di Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran dan Jalan Ahmad Yani. kegiatan akan dibagi dalam dua segmen dan dimulai pukul 06.00 pagi. Segmen pertama yakni Suara Kebangsaan dan segmen kedua Orasi serta Deklarasi Kebangsaan.

Kepala Badan Kesbangpol Jateng, Achmad Rofai mengatakan diperkirakan peserta yang hadir sebanyak 130 ribu orang. Acara akan diamankan oleh 1.300 personel keamanan gabungan.

“Apel Kebangsaan ini akan melibatkan seluruh komponen yang ada di Jateng, seperti santri, pramuka, linmas, pekerja, petani, nelayan, pelajar, seniman, mahasiswa, pelajar, tokoh lintas agama hingga olahragawan dan kelompok difabel,” kata Rofai.

Rofai mengaku tidak ada kegiatan politik dalam acara tersebut. Peserta akan memakai ikat kepala merah putih selama acara berlangsung. Lokasi yang bebarengan dengan car free day juga diharapkan bisa menarik minat masyarakat di sana untuk ikut acara bertajuk “Kita Merah Putih” itu.

“Tidak ada atribut yang berkaitan dengan pilpres atau pileg, yang ada hanya merah putih. Semua nanti pakai ikat kepala merah putih. Ini hanya kebetulan saja pelaksanaannya mendekati pemilu, tapi tidak ada kaitannya,” tegasnya.

Penguasa Punya Cara

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Paslon Capres dan Cawapres 02, Sriyanto, mempertanyakan terkait anggaran Rp 18 miliar untuk apel kebangsaan. Pihaknya merasa aneh apel diadakan saat debat capres dan Cawapres pada malam harinya.

“Kegiatan itu sah-sah saja. Karena penguasa punya hak dan kegiatannya mungkin tujuannya positif. Cuma apakah proposional jika Rp 18 miliar,” ujarnya.

Terkait kegiatan tersebut anggota DPRD Jateng Komisi A mengaku belum mengetahui adanya pembahasan khusus mengenai anggaran tersebut.

” Penguasa punya cara. Silahkan saja kami tidak ada urusan dengan itu. Tadi ada yang mendesak KPK untuk menelusuri itu ,” jelasnya.

Menurutnya anggaran Rp 18 miliar itu kurang proposional. Pihaknya mengaku akan menanyakan kembali kepada ketua Komisi A.

“Komisi A itu banyak. Apakah pas bahas saya tidak tahu. Nanti saya coba ke pimpinan kami di komisi A,”tuturnya.

Ia mengatakan tidak mengetahui adanya apel kebangsaan yang diselenggarakan 17 Maret 2019. Pihak merasa aneh apel tersebut diselenggarakan sebulan sebelum Pemilu.

“Kenapa kok ga ngadainnya pas 17 Agustusan, hari Pahlawan, Kesaktian Pancasila. Membangkitkan rasa nasionalisme kok hari-hari sebelum coblosan,” katanya.

Pengerahan ASN

Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said apel diikuti pengerahan ASN atau perangkat pemerintahan. Hal itu menurutnya layak dicermati.

“Apel Minggu, kita belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi pengerahan ASN, maupun perangkat-perangkat pemerintahan di hari-hari terakhir pemilu itu mesti dilihat dengan cermat,” kata dia.

Pihaknya mempertanyakan penggunaan dana itu yng seharusnya digunakan untuk masyarakat keseluruhan, bukan kelompok tertentu.

“Kalau nanti terbukti dana APBD kemudian pesannya mengarah pada paslon tertentu, itu akan jadi perhatian,” pungkasnya.(dot)