Wartawan Semarang Demo Hari Buruh di  Gedung Menara Suara Merdeka 

oleh -190 views

Gedung Menara Suara Merdeka di Jalan Pandanaran Semarang yang diduduki wartawan.

Semarang – Peringatan May Day 2019 (Hari Buruh) di Kota Semarang digelar sejumlah wartawan. Mereka menggelar aksi jalan kaki dari kawasan Tugu Muda menuju gedung Menara Suara Merdeka di Jalan Pandanaran Semarang.

Di halaman depan gedung milik perusahan media di Jawa Tengah itu mereka menggelar aksi unjuk rasa. Wartawan secara bergantian menyampaikan aspirasi-aspirasinya.

Aksi unjuk rasa wartawan di depan gedung Suara Merdeka.

Salah satu pekerja Suara Merdeka, Abdullah Munififikasi yang memprotes kebijakan PHK sepihak perusahaannya. Munif mengaku sekian tahun bekerja sebagai Kepala Bagian Lay Out dan  belum lama ini diberhentikan tanpa pemenuhan hak-hak sesuai ketentuan.

”Saya di PHK karena meminta upah lembur pada perusahaan. Surat PHK tertanggal 30 April 2019, dan diantar sendiri oleh Senior Manager HRD ke rumah. Bagi saya, hal itu sangat janggal. Kan diterima saya diundang dulu, ”ungkap Munif, di sela-sela aksi, Rabu (1/5/2019).

Diketahui, kasus yang menimpa Munif bukan satu-satunya terjadi. Di Jateng sendiri, masih banyak pekerja media yang di-PHK sepihak oleh perusahaan lokal.

Seperti yang dialami kurang dari 93 karyawan PT Masscom Graphy (MG), yang sudah dirumahkan pada 1 Mei 2018 lalu. Karyawan perusahaan percetakan Grup Suara Merdeka ini di rumahkan tanpa menerima hak -haknya.

Kasus hampir sama juga terjadi pada Harian Koran Pagi Wawasan. Kurang lebih dari 50-an karyawannya, terkatung-katung tanpa kejelasan. 

Hak menerima selama satu tahun tidak disetujui, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) tertundanya. Koran legendaris ini pun, sudah tidak diterbitkan sejak akhir Maret lalu.

Kepala Disnakertrans Jateng, Wika Bintang mengatakan, banyak perusahaan media di Jateng menggaji karyawannya  tidak sesuai dengan standar UMK. 

“Saat ini ada dua media yang mengadu Disnaker karena upahnya di bawah UMK,” kata dia sebelumnya.

Pihaknya mencatat, dari hasil rekapitulasi Disnaker Jateng selama 2018, dari 3.122 perusahaan yang dikumpulkan, termasuk 437 perusahaan yang lolos. “Kurang lebih 13% perusahaan yang tidak memberi upah sesuai standar upah minimum,” paparnya mengaku siap menerima laporan pengaduannya terkait pekerja yang dirugikan. (dit)