Vonis Perkara Korupsi Mading Kendal, Tiga Terdakwa Dihukum 2 Tahun Penjara

oleh -223 views

Semarang – Tiga terdakwa kasus korupsi majalah dinding elektronik Kabupaten Kendal, Agung Markianto, Muryono, dan Lukman Hidayat hanya divonis dua tahun penjara. Vonis itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Putusan ketiganya dijatuhkan majelis hakim pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (1/7/2019). Ketiganya dinilai terbukti bersalah sesuai pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana yang tercantum dalam dakwaan subsider.

“Menjatuhkan pidana terhadap ketiga terdakwa dengan pidana 2 tahun penjara, denda Rp 50 jita subsidaor 3 bulan kurungan,” kata Ari Widodo, ketua majelis hakim membacakan putusannya.

Terdakwa Lukmam Hidayat

Khusus, terdakwa Lukman Hidayat (Direktur CV Karya Bangun Sejati) dipidana tambahan membayar Uang Pengganti (UP) korupsi sebesar sekitar Rp 4,4 miliar. UP dipehitungkan penitipannya Rp 4 miliar (kurang Rp 409.737.200) subsidair setahun penjara.

Vonis dipertimbangkan hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan korupsi pemerintah. Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, jujur dan memiliki tanggungan keluarga.

“Intinya. Terdakwa Muryono selaku Pengguna Anggaran (PA) dinilai bersalah karena menyetujui penayangan lelang meski bermasalah. Terdakwa Agung sebagai PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen), sudah tahu pekerjaan bermasalah, seharusnya tidak menayangkan lelang. Terdakwa Lukman Hidayat, selaku Direktur CV KBS sebagai penyedia seharusnya menyerahkan barang sesuai kontrak. Karena faktanya tidak punya tenaga ahli sehingga pemasangan instalasi tidak tepat waktu. Tidak ada merek terdaftar HAKI. Menerima pembayaran 100 persen meski padahal pekerjaan belum 100 persen,” jelas Ari Widodo didampingi hakim anggota Sastra Rasa dan Sininta Y Sibarani menjelaskan kepada terdakwa usai membacakan putusannya.

Terdakwa Agung Markiyanto.

Atas putusan itu, terdakwa didampingi tim kuasa hukumnya serta jaksa mengaku masih pikir-pikir antara menerima putusan atau banding.

“Kami pikir-pikir,” kata terdakwa.

Dugaan korupsi Pengadaan Papan Informasi Digital Interaktif dan Portal Software pada Disdik Kendal tahun 2016 untuk 30 SMP dengan HPS Rp 5.996.850.000. Pengadaan menyalin spesifikasi teknis dari data di Disdik Kabupaten Tasikmalaya yang dibuat tahun 2013/2014.

Pengadaan mengarah merek Smart Mading yang tidak mendapat sertifikat merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pilihan ditentukan Muryono dan Agung mengacu usulan Drs. Joko Supartikno, M.M. selaku Tim Teknis, Sobirin, S.IP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Junaedi, S.Pd.

Selain penyusunan HPS tidak memedomani ketentuan, pemaketan pekerjaan ata pengadaan berbentuk package dinilai menyalahi. Meski sudah diingatkan Iman Santosa, S.ST selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 5 Unit Layanan Pengadaan (ULP) namun diabaikan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang mepet karena akan melewati batas akhir pengajuan SPP-LS untuk pencairan pembayaran.

Atas lelang yang dipaksakan, akhirnya dimenangkan CV KBS dengan tawaran Rp 5.844.300.000 dan akhirnya disepakati Rp 5.840.010.000 termasuk pajak dan pengiriman.

Selain tak mereknya tak terdaftar HAKI, CV KBS juga tak punya tenaga ahli. Okhas Saeful Shidiq, S.Kom dan Mastur Jaelani, S.Kom yang aku sebagai ahli ternyata pekerja di PT Software Farmer Indonesia.

Meski begitu, 1 Desember 2016, Pokja 5 ULP menetapkan CV KBS menang lelang. Pada 7 Desember, PPKom menetapkannya sebagai penyedia.

Sampai akhir Desember, proyek belum selesai. Pada 21 Desember, Muryono mengajukan perpanjangan waktu pencairan pembayaran atas pengadaan Mading. Permohonan itu disetujui Bambang Dwiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) dan Bupati Kendal dr Mirna Annisa.
Seharusnya, Permohonan Perpanjangan Waktu Pencairan (SPM-LS) harus diterima DPPKAD selaku BUD paling lambat tanggal 20 Desember 2016.

“Atas disposisi itu, dr. Mirna Annisa selaku Bupati Kendal pada tanggal yang sama memberikan disposisi TLSAP,” kata dia.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) diketuai Drs. Ivo Istiyono, M.Pd dan anggota sendiri tidak memeriksa langsung barang-barang yang diserahkan CV KBS. Penyerahan dan pemasangan instalasi jaringan seharusnya paling lambat 26 Desember 2016. Namun hingga akhir tahun anggaran 2016 pekerjaan belum selesai 100%.

Muryono dibantu Sobirin, selaku PPTK memanggil para Kepala Sekolah penerima bantuan ke kantor Disdik dan memerintahkan PPHP menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan. Atas dasar itu, pada 28 Desember CV KBS mengajukan pembayaran.

Muryono dan Agung menyetujui, menyatakan pekerjaan selesai 100 persen sesuai dengan perjanjian. Meski nyatanya tidak 100 persen dan tidak sesuai spesifikasi perjanjian, pada 30 Desember Muryono menyetujui pengajuan SPP LS-Belanja Modal serta penerbitan SP2D kepada Kepala DPPKAD.

Penbayaran diterima CV KBS melalui Bank BJB sejumlah Rp 5.229.463.500. Seharusnya, pembayaran tidak dilakukan. Pasalnya, pembayaran berdasarkan dokumen pendukung yang tidak lengkap dan sah serta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. (far)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *