Vonis Mading Kendal # Hakim : Korupsi Akibat Bupati Kendal dr Mirna Annisa Dkk

oleh -277 views

Semarang – Vonis perkara korupsi pengadaan majalah dinding pada Disdik Kendal tahun 2016 dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (1/7/2019). Terdakwa, Muryono (mantan Kadisdik/Pengguna Anggaran), Agung Markiyanto (PPKom) dan Lukman Hidayat (Direktur CV Karya Bangun Sejati).
Ketiganya dipidana 2 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan, dan khusus Lukman Hidaya dibebani Uang Pengganti (UP) korupsi Rp 4,409 miliar diperhitungan Rp 4 miliar (titipannya/ kurang Rp 409 juta) subsidair setahun penjara.

Majelis hakim, ketua Ari Widodo dan anggota Sastra Rasa dan Sininta Y Sibarani dalam putusannya menyatakan ketiganya terbukti bersalah korupsi atas pengadaan E Mading untuk 30 SMP di Kendal tahun 2016. Bahwa korupsi dengan mengakibatkan kerugian negara Rp 4,4 miliar itu terjadi akibat peran keterlibatan sejumlah pihak.

Dalam pertimbangan unsur Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP, majelis hakim mengurai keterlibatan itu, salah satunya Bupati Kendal dr Mirna Annisa.

“Sesuai fakta persidangan, korupsi dengan kerugian negara sekitar Rp 4,4 miliar oleh para terdakwa terjadi akibat perbuatan saksi dr Mirna Annisa sebagai Bupati Kendal,” kata hakim Sastra Rasa membacakan pertimbangan hukumnya padan sidang terbuka umum.

Tak hanya Mirna Annisa, sejumlah pihak dinilai majelis harus bertanggungjawab atas perannya sehinga mengakibat korupsi. Mereka, Joko Supratikno, Sobirin dan Albertus Hendri Setiawan selaku Tim teknis sekaligus Panitia Pembantu Teknis Kegiatan (PPTK).

Iman Santoso (Ketua Pokja 5), Muh Ari Widi Prasetyo (Sekretaris) dan Heri Susanto (Anggota). Serta Ivo Istiyono (ketua) guru SMKN 4 Kendal, Joko Susilo (Sekretaris) dan Fahrudin Furqon (anggota) selaku tim PPHP.

“Majelis menilai tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf,” kata hakim Sastra Rasa.

Dr Mirna Annisa, Bupati Kendal dinilai hakim terlibat atas disposisi, persetujuan permohonan perpanjangan pembayaran yang diajukan Muryono (PA) untuk CV KBS. PPTK dinilai bertanggungjawab atas rencana pengadaan yang hanya menyalin dari Disdik Tasimalaya.

Pokja dinilai berperan atas lelang pengadaan E Mading dan penetapan CV KBS selaku pemenang, meski nyatanya tidak memenuhi persyaratan. Sementara PPHP dinilai bertanggungjawab karena menyetujui penerimaan barang yang disediakan CV KBS selaku penyedian meski belum 100 persen selesai.

Menyikapi putusan tersebut, Endeono Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum pada Kejati Jateng menyatakan akan melaporkan hasil sidang ke pimpinan.

“Kami belum bisa menyatakan apapun terkait hasil sidang. Nanti akan kami sampaikan ke pimpinan,” kata dia usai sidang.

Dugaan korupsi terjadi atas Pengadaan Papan Informasi Digital Interaktif dan Portal Software pada Disdik Kendal tahun 2016 untuk 30 SMP dengan HPS Rp 5.996.850.000. Sesuai fajta sidang, pengadaan hanya menyalin spesifikasi teknis dari data di Disdik Kabupaten Tasikmalaya yang dibuat tahun 2013/2014.

Pengadaan mengarah merek Smart Mading yang tidak mendapat sertifikat merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pilihan ditentukan Muryono dan Agung mengacu usulan Drs. Joko Supartikno, M.M. selaku Tim Teknis, Sobirin, S.IP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Junaedi, S.Pd.

Selain penyusunan HPS tidak memedomani ketentuan, pemaketan pekerjaan ata pengadaan berbentuk package dinilai menyalahi. Meski sudah diingatkan Iman Santosa, S.ST selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 5 Unit Layanan Pengadaan (ULP) namun diabaikan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang mepet karena akan melewati batas akhir pengajuan SPP-LS untuk pencairan pembayaran.

Atas lelang yang dipaksakan, akhirnya dimenangkan CV KBS dengan tawaran Rp 5.844.300.000 dan akhirnya disepakati Rp 5.840.010.000 termasuk pajak dan pengiriman.

Selain tak mereknya tak terdaftar HAKI, CV KBS juga tak punya tenaga ahli. Okhas Saeful Shidiq, S.Kom dan Mastur Jaelani, S.Kom yang aku sebagai ahli ternyata pekerja di PT Software Farmer Indonesia.

Meski begitu, 1 Desember 2016, Pokja 5 ULP menetapkan CV KBS menang lelang. Pada 7 Desember, PPKom menetapkannya sebagai penyedia.

Sampai akhir Desember, proyek belum selesai. Pada 21 Desember, Muryono mengajukan perpanjangan waktu pencairan pembayaran atas pengadaan Mading. Permohonan itu disetujui Bambang Dwiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) dan Bupati Kendal dr Mirna Annisa.
Seharusnya, Permohonan Perpanjangan Waktu Pencairan (SPM-LS) harus diterima DPPKAD selaku BUD paling lambat tanggal 20 Desember 2016.

“Atas disposisi itu, dr. Mirna Annisa selaku Bupati Kendal pada tanggal yang sama memberikan disposisi TLSAP,” kata dia.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) diketuai Drs. Ivo Istiyono, M.Pd dan anggota sendiri tidak memeriksa langsung barang-barang yang diserahkan CV KBS. Penyerahan dan pemasangan instalasi jaringan seharusnya paling lambat 26 Desember 2016. Namun hingga akhir tahun anggaran 2016 pekerjaan belum selesai 100%.

Muryono dibantu Sobirin, selaku PPTK memanggil para Kepala Sekolah penerima bantuan ke kantor Disdik dan memerintahkan PPHP menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan. Atas dasar itu, pada 28 Desember CV KBS mengajukan pembayaran.

Muryono dan Agung menyetujui, menyatakan pekerjaan selesai 100 persen sesuai dengan perjanjian. Meski nyatanya tidak 100 persen dan tidak sesuai spesifikasi perjanjian, pada 30 Desember Muryono menyetujui pengajuan SPP LS-Belanja Modal serta penerbitan SP2D kepada Kepala DPPKAD.

Penbayaran diterima CV KBS melalui Bank BJB sejumlah Rp 5.229.463.500. Seharusnya, pembayaran tidak dilakukan. Pasalnya, pembayaran berdasarkan dokumen pendukung yang tidak lengkap dan sah serta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. (far)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *