Uang Korupsi PT Tradha Milik Yahya Fuad Ngalir ke Anak Isteri

oleh -537 views

Semarang – Pertama kalinya, Pengadilan Tipikor Semarang memeriksa berkas perkara dugaan pidana korupsi yang menjerat korporasi. PT Putra Ramadhan (Tradha), perusahaan milik mantan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad (terpidana korupsi) didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang.

PT Tradha didirikan di Kebumen lewat Akta Notaris Ny Sri Muryati, SH., No.30 tanggal 18 Nopember 1988 dan terakhir diperbarui dengan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Putra Ramadhan Nomor 69 tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Darmono, SH.

PT Tradha berkedudukan di Jl. Stasiun No.13 RT. 001/ RW. 005 Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, serta Jalan Yos Sudarso Nomor 523 Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen.

Bentuk kegiatan/ usaha di bidang Pembangunan, Konsultan, Percetakan, Perdagangan, Telekomunikasi, Pertambangan, Pertanian, Perindustrian, Pengangkutan, Real Estate, Restaurant dan Jasa.

Di persidangan, PT Tradha diwakili Direkturnya, Poniran (54), Dukuh Blekatuk Desa Purbowangi RT 001/ RW 006 Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

Kasus terjadi Juli 2016 sampai Desember 2017 di Jl. Stasiun No.13 RT 001/ RW 005 Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen. PT Tradha dinilai telah, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yaitu membelanjakan atau membayarkan uang hasil keuntungan atas pembagian pekerjaan yang tidak sah sebesar Rp 3.605.493.350.

“Uang itu diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi atas paket proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2017 pada APBD Kabupaten Kebumen,” ujar Joko Hermawan selaku Jaksa KPK pada sidang lanjutan, Rabu (13/6/2019).

Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan,PT Tradha sengaja mencampurkan uang tersebut ke dalam keuangan perusahaan sehingga seolah-olah merupakan hasil yang sah dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan serta kepentingan pribadi Mohammad Yahya Fuad.

Kasus bermula setelah unggul dalam perolehan suara Pilkada Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, dua hari sebelum pelantikanya sebagai Bupati Kebumen M Yahya Fuad mengundurkan diri dari kepengurusan PT Tradha. Meski mundur, PT Tradha di bawah tangan masih dikendalikan M Yahya Fuad sebagai beneficial owner nya.

Juli 2016 dilakukan pertemuan antara M Yahya Fuad, M Khayub Lutfi dan Adi Pandoyo di Hotel Ambarukmo Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta. Disampaikan M Yahya Fuad Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2016 akan mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp100 miliar.

Sebagai Bupati Kebumen, Yahya Fuad turut campur dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kebumen dengan membagi alokasi anggaran DAK kepada Hojin Ansori senilai Rp 15 miliar, Muji Hartono alias Ebung Rp 15 miliar, untuk Khayub M Lutfi Rp 36 miliar. PT Tradha sendiri mendapat Rp 24 miliar dengan kompensasi uang ijon/fee sebesar 7%.

“PT Tradha tidak dibebani uang fee perusahaan milik M Yahya Fuad,” ujar Joko Hermawan.

Sesuai pembangian alokasi anggaran oleh M Yahya Fuad kemudian PT Tradha pada tahun 2016 mendapatkan beberapa pekerjaan yang bersumber dari DAK pada APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 dengan menggunakan bendera perusahaan lain.

Di antaranya proyek peningkatan struktur pada Ruas Jalan Karanggayam-Klopogodo kontrak Nomor: 050/735/SP/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 menggunakan bendera PT Mahagra Adi Karya dengan nilai kontrak Rp3.863.713.000. P Tradha memperoleh keuntungan Rp 455.589.500.

Pemeliharaan berkala pada ruas Jalan Pandansari-Watulawang kontrak Nomor: 050/418/SP/IV/2016 tanggal 14 April 2016 menggunakan bendera PT Mahagra Adi Karya dengan nilai kontrak Rp 2.885.946.000. Tradha memperoleh keuntungan sebesar Rp182.369.500.

Peningkatan Jalan Gombong-Lawangawu kontrak Nomor: 050/1135/SP/IX/2016 tanggal 26 September 2016 menggunakan bendera PT Cipta Graha Birawa dengan nilai kontrak Rp 10.818.225.000. Tradha memperoleh keuntungan sebesar Rp1.299.210.600.

Peningkatan Jalan Rogodono-Pringtutul kontrak Nomor: 050/1136/SP/IX/2016 tanggal 26 September 2016 menggunakan bendera PT Sarana Multi Usaha dengan nilai kontrak Rp11.836.028.000 dengan keuntungan Rp1.280.337.000.

Dari pekerjaan-pekerjaan tersebut diperoleh keuntungan sebesar Rp3.217.506.600 dan dimasukan ke dalam keuangan PT Tradha. Selanjutnya antara bulan Desember 2016 sampai dengan Juli 2017 PT Tradha menggunakan uang tersebut dicampur untuk sejumlah pembayaran.

Selanjutnya untuk 2017 PT Tradha milik M Yahya Fuad mendapatkan pekerjaan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bantuan Provinsi pada APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017. Tradha menggunakan perusahaan lain.

Proyek peningkatan Jalan Pujotirto-Manisan kontrak Nomor: 050/0851/SP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 menggunakan bendera PT Cipta Graha Birawa dengan nilai kontrak Rp7.038.508.000 dengan keuntungan Rp 116.075.000.

Peningkatan Jalan Karangsambung-Sadangwetan kontrak Nomor: 050/0854/SP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 menggunakan bendera PT Lisna Jaya Utama dengan nilai kontrak Rp2.797.398.000 dengan keuntungan Rp 40.217.000.

Peningkatan Jalan Kenteng-Ketileng kontrak Nomor: 050/0850/SP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 menggunakan bendera PT Adikarya Putra Cisadane dengan nilai kontrak Rp6.877.456.000 dan mendapat keuntungan Rp 112.194.750.

Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Karangsambung-Sadang kontrak Nomor: 050/0849/SP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 menggunakan bendera PT Adikarya Putra Cisadane dengan nilai kontrak Rp 8.412.684.000 dengan keuntungan Rp 119.500.000.

“Dari pekerjaan-pekerjaan tersebut diperoleh keuntungan Rp 387.986.750.Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi, PT Tradha menempatkan uang tersebut ke dalam keuangannya,” ujar Joko Hermawan.

Selanjutnya antara bulan Agustus 2017 sampai Desember 2017 Tradha menggunakan uang tersebut dicampur dengan keuangan untuk sejumlah pembayaran.

PT Tradha mengetahui atau patut menduga uang Rp 3.217.506.600 dan Rp387.986.750 tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi dari hasil keuntungan atas pembagian pekerjaan yang tidak sah paket proyek DAK Tahun Anggaran 2016, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2017 pada APBD Kabupaten Kebumen.

PT Tradha didakwa melanggar pertama, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua, Pasal 4 Undang-Undang yang sama.

Dakwaan Kedua

Dan dakwaan kedua, PT Tradha didakwa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Penerimaan bermula atas permintaan M Yahya Fuad terkait adanya uang ijo atau fee usai kemenangannya di Pilkada. Hal itu ditindaklanjuti Hojin Anshori dengan meminta para pengusaha yang ingin mendapatkan proyek untuk menghubunginya dan memberikan uang ijon/fee untuk diberikan M Yahya Fuad yang menjadi Calon Bupati Kebumen terpilih yang semula “merintis turunnya paket proyek yang bersumber dari DAK. Selanjutnya Hojin mengumpulkan uang ijon/fee dari beberapa pengusaha yang ingin mendapatkan proyek.

Ainun pada 3 Februari 2016 Rp 300 juta yang langsung mentransfer ke rekening BRI CV Arta Sarana Tehnik yang terafiliasi dengan M Yahya Fuad. Pemberian untuk mendapatkan proyek peningkatan Jalan Tentara Pelajar, proyek peningkatan Jalan Banjar Reja Regodono. Pada 18 Februari 2016 memberi lagi Rp 250 untuk mendapatkan proyek peningkatan Jalan Blengor Wetan – Tlogo Depok.

Farid Ma’ruf pada 13 Februari 2016 Rp 300 juta mendapatkan proyek pembangunan Jalan Jatiroto Tahap 2. Muhson pada 13 Februari 2016 Rp 300 juta untuk mendapatkan proyek pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Mertokondo – Karangsambung dan proyek peningkatan Jalan Ruas Jalan Seruni – Kerakal.

Arif Ainudin pada 13 Februari 2016 sebesar Rp 1 miliar dan 15 Februari 2016 Rp 80 juta untuk mendapatkan proyek peningkatan Struktur Jalan Jatijajar – Candirenggo, proyek pemeliharaan ruas Jalan Jatisari – Kejayan dan proyek pemeliharaan ruas Jalan Demangsari – Boyowulung.

Andul Karnain akhir Februari 2016 Rp 50 juta dan Rp 100 juta untuk mendapatkan proyek pemeliharaan ruas Jalan Kembaran – Kedungbener, proyek pembangunan Jembatan Madurejo, proyek pemeliharaan ruas Jalan Sidomulyo – Wonoharjo dan proyek peningkatan struktur Jalan dan Jembatan Ngabean – Pekutan.

PT Sarana Multi Usaha akhir Februari 2016 Rp 250 juta dan Rp 400 juta untuk mendapatkan proyek pembangunan Jalan Rogodono – Pringtutul, proyek revitalisasi Pasar Rakyat Bocor, proyek pembangunan Pasar Demangsari Tahap II.

Atas penerimaan uang tersebut, Hojin melaporkan kepada M Yahya Fuad yang meskipun sudah tidak lagi menjadi komisaris namun merupakan beneficial owner dari PT Tradha meminta agar sebagian dari penerimaan uang ijon/fee dari paket proyek DAK Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.330.000.000. Penerimaan dilakukan lewat Agus Marwanto di Jalan Stasiun No. 13 Gombong Kabupaten Kebumen. Uang masuk dan tercatat dalam pembukuan komponen penerimaan PT Tradha.

“Atas penerimaan itu, Ainun Farid Ma’ruf, Muhson, Arif Ainudin dan Abdul Karnain dan PT Sarana Multi Usaha mendapatkan paket proyek yang bersumber dari DAK pada APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 sebagaimana yang mereka minta dengan mengatur proses pengadaannya, ujar Joko Hermawan.(far)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *