Sidang Suap Hakim Semarang. Waka PN Semarang Ungkap, Pembangunan Bukan dari DIPA

oleh -109 views

Semarang – Wakil Ketua PN Semarang tahun 2017, Abdul Halim Amran mengakui adanya sejumlah pembangunan fisik di kantornya terkait percepatan program akreditasi tahun 2017 silam. Hakim tinggi di Banjarmasin itu mengaku, pembangunan dan pengadaan untuk kepentingan penilai akreditasi banyak diurusi Lasito.

Ia mengaku tak tahu dari mana sumber uang kegiatan yang dinilai berlebihan itu. Menurutnya, tidak ada pengeluaran DIPA atas kegiatan itu.

Hal itu diungkapkan Abdul Halim saat diperiksa sebagai saksi atas perkara dugaan suap hakim Lasito dan Bupati Jepara nonaktif, Achmad Marzuqi di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (16/7/2019).

Di persidangan, Abdul Halim mengaku kenal Lasito sebagai hakim saat di PN Semarang pada 2017. Ia menjabat Waka PN, Lasito sebagai hakim.

Terkait struktur tim akreditasi, kata dia, Lasito menjadi auditor atau pengawas. Di luar itu, ia ditunjuk ketua tim percepatan oleh Ketua PN Semarang.

“Lasito aktif terkait pembangunan-pembangunan dan pengadaan. Contohnya pembuatan banner-banner. Pak Lasito dengan ketua sering mengawasi proyek rehabilitasi. Bersama semua hakim sering meninjau,” kata Abdul Halim.

Pembangunan di antaranya pergantian kusen ruang sidang. Dari kayu diganti almunium. Abdul tak tahu darimana sumber uang perbaikannya.

“Setahu saya. Saat rapat dibebankan ke masing-masing majelis yang punya ruang,” kata dia.

Terkait penunjukan Lasito sebagai ketua tim percepatan, menurut saksi hal itu sekedar guyonan dan sering disampaikan ketua saat rapat.

“Tapi ternyata ya seperti itu. Pak Lasito aktif. Ada pembangunan. Termasuk gapuro. Soal biaya tidak tahu. Setahu saya akreditasi tidak ada biaya. Apakah ada biaya lain tidak tahu. Saya pastikan ada yang tidak pakai DIPA. Karena tidak mungkin semua dicover DIPA. DIPA itu hanya ada untuk pemeliharaan. Jika diluar DIPA tidak tahu darimana.
Mungkin setahu saya itu partisipasi dari para hakim,” kata saksi Abdul.

Diakuinya, Ketua PN Semarang Purwono Edi Santosa yang kala itu menjabat, tahu semua pembangunan.

“Ketua tahu ada pembangunan fisiknya. Ada laporannya. Pak ketua tidak pernah cerita dan sampaikan uang darimana. Dan terus terang saya tidak tahu spesifiknya siapa yang paling berperan,” lanjutnya.

Saksi membenarkan konfirmasi terkait keterangannya di BAP yang mengatakan, sebagai ketua tim, Lasito sering berkoordinasi dengan Purwono Edi Santosa. Di BAP, ia menyebut adanya beberapa pembangunan yang tidak menggunakan DIPA. Salah satunya penggantian kusen ruang sidang yang disampaikan ketua agar masing masing hakim ikut tanggungjawab.

“Saat itu ketua membagi majelis hakim dengan kebijakan per ruang dengan majelis sendiri-sendiri. Mereka diminta ikut tanggungjawab atas ruangannya. Ada yang memasukan ac. Ada yang ganti jendelanya,” ujar dia.

Saksi menambahkan, dirinya juga pernah diminta Ketua PN menggerakan semua hakim agar terlibat perbaikam kantor.

“Tapi saya menolaknya. Dalam tiap rapat saya tidak mampu mengungkapkannya ke hakim. Ketua memerintahkan ke saya menggerakan agar semua hakim terlibat perbaiki kantor. Segal hal yang kurang dan perlu perbaikan. Itu yang saya tak mampu sampaikan langsung. Ada perintah itu,” lanjutnya.

Menurut saksi, kebijakan optimalisasi akreditasi dengan pengadaan dan pembangunan yang diketuai Lasito berlebihan. “Tapi dalam hati karena pimpinan menghendaki ya sudah,” imbuhnya.

Perintah perbaikan dan sejumlah pembangunan di PN Semaranv, kata dia, sering disampikan ketua di rapat-rapat. “Seperti soal fisik perbaikan toilet masjid. Seingat saya yang muncul di rapat hanya ruang sidang. Tapi toilet dan gapuro mendadak muncul saja,” kata saksi memastikan pembangunan itu bukan dari DIPA karena tidak ada pengeluaran SPM.(far)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *