Sidang Bambang Teguh Setyo, Makelar Suap Jabatan Bupati Klaten

oleh -178 views
Bambang Teguh Setyo saat disidang di Pengadilan Tipikor Semarang.

Semarang – Bambang Teguh Setyo (55), warga Desa Pandan Simping RT 02 RW 01 Kel. Geneng Kec.
Prambanan, Klaten giliran diadili. Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Klaten atau Mantan Kepala
Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Klaten itu disidang di Pengadilan Tipikor Semarang.
Dia didakwa suap dan gratifikasi.

Bambang ditahan penyidik KPK di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK sejak 7 Desember 2018 lalu.
Pada 2 April 2019 penahanannya dipindah ke LP Kedungpane Semarang hingga kini. Bambang didakwa
menerima suap bersama Sri Hartini (dipidana), mantan Bupati Klaten periode 2016 – 2021 sebesar Rp
270 juta.

“Suap terkait pengisian jabatan sehubungan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
pada Perangkat Daerah Pemkab Klaten,” ujar Dody Sukmono, Yadyn dan Agung Satrio Wibowo jaksa
KPK dalam surat dakwaannya pada sidang perdananya, Rabu (24/4/2019).

Pada November 2016, Bambang menghadap bupati membahas SOTK baru pada Disdik yang
rencananya akan memisahkan antara Bidang SD dan SMP dan akan mulai diterapkan Januari 2017. Ia diminta bupati mengusulkan nama-nama pegawai yang akan menduduki jabatan yang kosong. Syaratnya memberi uang syukuran.

Besarannya untuk Kasie Rp 30 juta, Kabid Rp 200 juta. Bupati meminta Bambang berkoordinasi dengan
Slamet, Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten.

Bambang lalu menyampaikan hal itu ke Suramlan (dipidana), Agustinus Budi Utomo, Guntur Sri
Wijarnoko dan Slamet. Mereka berkeinginan menduduki jabatan yang ditawarkan bupati.
Suramlan dipromosikan menjadi Kabid SMP, Agustinus dimutasi ke kantor kecamatan yang dekat
rumahnya. Guntur dan Slamet menjadi Kasie di Disdik.

Bambang meminta Suramlan memberi uang syukuran Rp 200 juta, Agustinus Rp 10 juta sementara
Guntur dan Slamet masing-masing Rp 30 juta. Uang Rp 100 juta Suramlan diperoleh hasil pinjaman dari
Dandy Ivan Chory (rekanan pada Disdik). Total uang yang diberikan Rp 170 juta.

Uang diserahkan Suramlan langsung ke bupati dan lewat ajudannya, Nina Puspitasari. Bupati lalu
memberikan draft atau rancangan mutasi pejabat di lingkungan Disdik berisi nama-nama itu.