Siapa Korupsi Insentif RSUD Kraton Pekalongan

oleh -586 views

PEKALONGAN – Korupsi pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan kembali terjadi. Usai korupsi pengadaan Alkes tahun 2012, dugaan korupsi pemotongan remunesasi atau insentif para pejabat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton diungkap.

Kasus terjadi tahun 2014 sampai 2016. Dalam kasus itu, kerugian negara ditaksir mencapai sekitar Rp 4,227,319.755. Sejumlah pihak telah ditetapkan tersangka. Pertama, Dr Muhammad Teguh Immanto Sp.B (ONK) M.Kes bin H Munir Cholil pada awal 2018 lalu.

Terbaru, penyidik Diektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng ternyata juga menetapkan Agus Bambang Suryadana SE MSi, Wadir Administrasi Umum dan Keuangan (AUK). Penetapan Agus Bambang dilakukan belum lama ini, atas pengembangan penyidikan perkara M Teguh Imanto.

Selain keduanya, sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Pekalongan dan RSUD Kraton disebut terlibat.Di antaranya, Bupati Pekalongan periode 2011 – 2016, Drs Ahmad Antono MSi, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH dan Wakil Bupati Pekalongan, Drs Mukaromah Syakoer MM.

Informasinya, mereka diketahui mengetahui perihal pemotongan. Dan, faktanya, mereka juga menerima aliran uang atas pemotongan insentif yang dianggap korupsi itu.

Sejumlah pimpinan SKPD termasuk pimpinan DPRD juga disebut-sebut terlibat dan menerima alirannya. Atas penerimaan itu, beberapa sudah mengembalikan ke penyidik. Di antaranya Ahmad Antono, Asip Kholbihi dan Mukaromah Syakoer.

Lantas apakah keterlibatan mereka bakal diungkap dan ikut diproses hukum ? Apakah pengembalian uang menghapuskan pidana terhadap mereka ? Hal itu masih menunggu kepastiannya.

Untung Buntung Pemotongan Insentif Pegawai RSUD Kraton Pekalongan

Awal Maret 2019 lalu, penyidik DItreskrimsus Polda Jateng memeriksa dr M Teguh Imanto, mantan Direktur RSUD Kraton Pekalongan di Rutan Kelas II a Pekalongan di Jalan Rajawali nomor 1 Pekalongan. Tersangka Teguh diperiksa sebagai saksi atas tersangka Agus Bambang Suryadana, Wadir AUK RSUD Kraton. Teguh didampingi pengacaranya dari kantor advokat ARVY counseloors at law (ARVY) alamat Jalan Taman Kemang Nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

“Tersangka M Teguh dan Agus Bambang Suryadana dijerat pasal 2 (1) subsidair pasal 3 UU RI nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU RI nomor 20/2001 tentang pemberantasan korupsi. Serta pasal 12 huruf (f) UU yang sama jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP,” kata seorang penyidik mengungkapkan, belum lama ini.

Atas jeratan pasal 55 itu, dipastikan, ada calon tersangka lain yang dibidik penyidik di kasus bermodus, pemotongan remunerasi atau intensif manajerial para pejabat struktural dengan kerugian negara Rp 4.227.319.755 itu.

Pemotongan intensif manajerial terjadi atas pejabat struktural RSUD Kraton bagi eselon II, eselon III a dan III b terjadi sejak 2014-2016. Sesuai ketentuan pemerintah, pejabat pengelola BLUD berhak atas remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab.

Pelaksanaannya, direktur menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberian insentif manajerial bagi 13 pejabat RSUD Kraton pada 2014 silam. Insentif manajerial ialah, penghasilan tambahan yang diberikan ke pejabat struktural eselon II, III dan IV pada RSUD. Pemberian berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58/ 2013 tentang remunerasi pada RSUD Kabupaten Pekalongan. Serta SK Direktur RSUD tentang penetapan sistem remunerasi bagi pegawai.

Eselon II yakni, Direktur RSUD. Eselon III, meliputi eselon III a (Wadir Pelayanan dan Wadir Adminitrasi Umum dan Keuangan), eselon III b (Kabag Adminitrasi, Kabag Perencanaan dan Pemasaran, Kabag Keuangan, Kabid Pelayanan, Kabid Keperawatan, Kabid Penunjang Medis dan Non Medis).

Untuk eselon IV meliputi, (Kasubag Umum dan Hukum, Kasubag Kepegawaian dan Diklat, Kasubag Akuntansi, Kasubab Aset, Kasubag Perbendaharaan, Kasubag Perencanaan, Kasubag Pemasaran dan Humas, Kasie Penunjang Medik, Kasie Penunjang Non Medik, Kasie Keperawatan, Kasie Etika dan Mutu Keperawatan/ Kebidanan)Nilai intensif dihitung sesuai rumusan ketentuan.

RSUD Kraton memiliki PNS terdiri 33 dokter 140 perawat 53 paramedis 117 pegawai. Sementara non PNS sebanyak 11 dokter 5 perawat 11 paramedis dan 332 pegawai.
RSUD Kraton menjadi BLUD sejak Januari 2012 berdasarkan keputusan Bupati Nomor 445/335 tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang perubahan keputusan nomor 445/ 96 tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010. Serta Permendagri Nomor 61 tahun 2017 dan PP nomor 23 tahun 2005.

Struktur organisasi BLUD RSUD Kraton periode 2014-2016 terdiri, M Teguh Imanto (Direktur), Pejabat Keuangan Agus Bambang Suryadana (Wadir Administrasi Umum dan Keuangan) serta Pejabat Teknis Ahmad Nurrohman (Wadir Pelayanan).

Ditampung

Insentif, eselon II rata-rara berhak Rp 70 juta perbulan, eselon III a Rp 30 juta dan eselon III b Rp 17,5 juta. Namun, intensif itu tak pernah diberikan, tapi ditampung bendahara keuangan, Rizky Tesa Malela dalam rekening penampungan atasnama dirinya. Termasuk jatah tersangka M Teguh Imanto dan Agus Bambang S.

Sesuai kesepakatan pejabat struktural, dana intensif ditampung sebagai dana taktis operasional RSUD. Sesuai kebutuhan, para Wadir, Kabag dan Kasubag dapat meminta pencairannya ke bendahara untuk kegiatan. Penggunaannya dilaporkan bendahara ke direktur.

Selain kepentingan RSUD, dana itu diketahui diberikan ke sejumlah pejabat Pemkab sejak 2014-2016. Setiap bulan, mereka disebut diberikan jatah tunai oleh bendahara yang juga keponakan Ahmad Antono itu.

Besaran dana yang ditampung sekitar Rp 120 juta – Rp 150 juta perbulan sejak 2014-2016. Aliran ke Amat Antono terjadi sejak 2013 sampai 2015. Bupati Asip Kholbi sejak 2015 – 2016 sekitar Rp 30 juta perbulan. Arini Harimurti, Wabup 2015 – 2016 sekitar Rp 25 juta. Sekda Mukaromah Syakoer 2014 sampai 2016 sekitar 20 juta perbulan serta instansi daerah terkait.

Ahmat Antono, Asip Kholbi dan Arini Harimurti sudah diperiksa dalam kasus itu, baik atas tersangka Teguh atau Agus Bambang. Status mereka masih saksi.
Arini menjadi salah satu penerima aliran dana insentif manajerial itu. Tiga kali ia diduga menerima, per bulan masing-masing Rp 20 juta atau totalnya Rp 60 juta secara tunai.

Ahmad Antono juga disebut menerima aliran Rp 30 juta per bulan selama menjabat. Ia telah mengembalikan sekitar Rp 400 juta. Informasinya, mengembalikan lagi setotal Rp 1,2 miliar. Sementara Arini diakui penyidik menerima Rp 60 juta. Bupati Pekalongan Asip Kholbihi sendiri informasinya mengembalikan Rp 90 juta bersama Sekda Mukaromah Syakoer dan sejumlah SKPD terkait.

Tersangka M Teguh Imanto pernah terlibat perkara dugaan korupsi pengadaan Alkes pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan tahun 2013. Ia divonis 6 tahun, denda 500 juta dan saat ini sedang menjalani masa hukumannya.

M Teguh diangkat dari RSUD Kraton sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Pekalongan nomor 821.2/2/283/2011 tanggal 5 Oktober 2011. Karena ada perubahan SOTK maka dikeluarkan SK Bupati Pekalongan Nomor 821.2/443/212 tanggal 3 Januari 2012.

Selaku direktur berdasarkan keputusan bupati nomor 069/376 tahun 2014 tanggal 24 November 2014, ia bertugas menyusun rencana strategis 5 tahunan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelayanan.

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang pelayanan, mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi, merencanakan kegiatan dan program pelayanan kesehatan. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan evaluasi pelaksanaan operasional, pengendalian pelaksanaan pekerjaan, penilaian prestasi kerja PNS, melaporkan pelaksanaan kegiatan tertulis maupun lisan kepada bupati.

Sesuai SK Bupati Pekalongan nomor 45/ 149 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 ditunjuk dewan pengawas RSUD Kraton, antara lain (Ketua merangkap anggota) Muhammad Afif Sos (Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra). (Anggota) Dr Hardi Warsono MTP (Sekretaris Prodi Doktor Administrasi Publik FISIP Undip Doktor), Sukartono Toposubroto Sp PD FINASIM (anggota dewan pertimbangan IDI Cabang Pekalongan). dr Budi Darmoyo M Kes (Kabid Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Dinkes Kabupaten Pekalongan), serta Susanto Widodo SE MSi Ak (Kabid Akuntansi dan Pembukuan DPPKAD Kabupaten Pekalongan).

Dewan pengawas, sesuai SK Bupati Nomor 445/ 221 tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014, posisi Budi Darmoyo digantikan Drg Titin Agustina (Sekretaris Dinkes Kabupaten Pekalongan). Dan sesuai SK Bupati Nomor 45/ 62 tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015 susunan dewan pengawas, posisi ketua digantikan Hari Suminto SH MH (Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra).

Selain dewan pengawas, dibentuk pula Satuan Pengawas Internal (SPI) terdiri lima orang. Pada tahun 2013 Ketua SPI dijabat dr Muhamad Hasyim, tahun 2014 – Maret 2016 dijabat dr Tanti Devi Indrawati, dan sejak Maret 2016 dijabat M Khoirudin S Kep Ns M Kes.

Alokasi anggaran digunakan belanja pegawai, termasuk tunjangan intensif dan gaji pegawai non PNS, pelayanan, pengadaan obat, pengadaan Alkes dan biaya lainnya yang terkait pelayanan. Pendapatan RSUD dan penggunaan secara rinci terdapat di DPA – BLUD dan yang mengetahui adalah Wadir Administrasi Umum dan Keuangan selaku Pejabat Keuangan dan Bagian Keuangan.

Proses dan mekanisme penetapan sistem remunerasi, diawali pembetukan Tim Analisa Jabatan pejabat struktural RSUD. Tim terdiri Ketua I Agus Bambang Suryadana, Ketua II drg Ahmad Nurrohman, Sekretaris Paula Ekayani dan Riski Tesa Malela dibantu 18 anggota lain.

Tim bertugas merumuskan remunerasi serta membuat draft SK Direktur usai dikaji berjenjang sesuai tufoksi, PPK dan PPTK. Kajian mendasarkan hasil studi banding dan atas pendampingan RSUD Cengkareng yang telah menerapkan remunerasi sebelumnya.

Hasil rumusan dibuat draft SK Direktur dan dikoreksi berjenjang. Diketahui draf SK yang seharusnya diajukan Bagian Umum, faktanya diajukan Bagian Keuangan.
Mengacu Permendagri Nomor 61/ 2007, remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.

Di RSUD Kraton, remunerasi berupa imbalan kerja berupa haji pokok, tunjangan posisi dan insentif. Penghitungannya, gaji npokok PNS dibayarkan bersamaan sesuai sistem penggajian, sementara gaji non PNS diberikan berdasarkan pendidikan yang dipersyaratkan dan masa kerja. Untuk tunjangan posisi, diberikan berdasar jabatannya dikalikan nilai kurs tunjangan posisinya. Sementara intensif diberikan berdasarkan hasil kinerja.

Remunerasi diberikan ke semua pegawai RSUD Kraton, baik PNS, karyawan BLUD/ Non PNS dan dokter mitra. Sesuai Perbup Nomor 58/ 2013 tanggal 30 Desember 2013, pemberian dimulai Januari 2014 dan dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulannya dan masuk ke rekening bersangkutan.

Khusus insentif manajerial, bagian dari remunerasi sebagai tambahan penghasilan pejabat struktural eselon II, III dan IV diberikan kepada 20 orang. Sesuai SK Direktur RSUD tentang penetapan sistem remunerasi pegawai, tertanggal 15 Januari 2014 atas perubahan SK tertanggal 4 Januari 2014 ditetapkan (Eselon II Rp 22,5 juta, Eselon III a (Rp 2 juta). Sesuai SK Direktur tertanggal 3 Maret 2014 besaran menjadi, (Eselon II Rp 70 juta, III a Rp 30 juta, III b Rp 17,5 juta). Nominal itu sama dengan SK ketiga tertanggal 3 April 2014.

Nominal sesuai SK tertanggal 5 Mei 2014, (Eselon II Rp 52,5 juta, III a Rp 30 juta, III b Rp 17,5 juta). Sk tanggal 3 Juli 2014, (Eselon II Rp 35 juta, III a Rp 20 juta, III b Rp 13 juta dan IV a Rp 5 juta). Sesuai SK tanggal 7 Juni 2016, nominal Eselon II Rp 28 juta, III a Rp 19 juta, III b Rp 9 dan IV a Rp 5 juta.

Dasar perhitungan intensif manajerial dikelola dan ditentukan Wadir Adminitrasi Umum dan Keuangan, Agus Bambang Suryadana selaku PPKom kegiatan tunjangan dan insetif serta Bagian Keuangan dibantu PPTK. Direktur menandatangani SK penetapannya.

Perbup yang Salah Konsideran

Siapa pencetus ide pemotongan insentif manajerial pejabat struktural RSUD Kraton. Penelusuran INFOPlus, pemotongan masuk dalam dana Peningkatan Pelayanan (PP) yang dikelola Bagian Keuangan dibawah Agus Bambang Suryadana untuk mengcover kebutuhan bersifat mendesak yang memang tidak dianggarkan.

Dasar hukum remunerasi pegawai RSUD Kraton mengacu Perbup Nomor 58/ 2013 tertanggal 30 Desember 2013. Perbup diketahui ditandatangani bupati, saat itu Ahmat Antono, dibuat mundur pada Juni 2014. Pasalnya, sampai April 2014, Perbup masih dibahas dan belum ditandatangani bupati. Pengaturan itu ditegaskan konsideran Perbup 58/ 2013 yang menyebut, mendasarkan Perbup Nomor 3 tahun 2014 tentang tata kelola BLUD RSUD Pekalongan.

“Ini tidak logis. Bagaimana Perbup dibuat tahun 2013 mendasarkan Perbup tahun 2014 yang belum lahir,” kata T Arsyad SH, pengacara M Teguh Imanto mengakui.

Penyusunan dan pengajuan draf Perbup 58 untuk dasar remunerasi RSUD Kraton dan RSUD Kajen dilakukan Agus Bambang S, Riski Tesa Malela, Paula, Eni dan Mustofa (unsur RSUD), Kabag Hukum Endang Murdiningrum) dan Asisten II Setda, Muh Afib. Teguh Imanto membantah meminta penanggalan mundur dan diberlakukan per Januari 2014.

Informasi yang dihimpun, tim perumus Perbup mengakui adanya permintaan komunikasi pendahuluan bupati. Tak diketahui pasti maksudnya. Namun informasinya, komunikasi dibangun antara Amat Antono dengan Kabag Keuangan Riski Tesa M yang juga keponakannya itu.
Salah satu pembahasan diduga terkait perubahan Jasa Layanan pola berbasis kinerja yang menjadi wewenang bupati.

Dalam pasal 3 huruf d Perbup 58/ 2013 disebut, “Bahwa Penetapan remunerasi bagi pemimpin RSUD harus ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan mutu dan manfaat bagi masyarakat,”.

Meski bertanggal dan berlaku mundur, direktur tetap mmenandatangi SK tentang penetapan sistem remunesasi sebagai ketentuan pelaksanannya. SK yang nyatanya dibuat Juli 2014 itu akhirnya menyesuaikan bertanggal 3 Januari 2014. Draf SK bersifat berjenjang dan diatur Wadir AUK.

Pelaksanaannya, SK Direktur mengalami lima kali perubahan tertanggal 15 Januari, 3 Maret, 3 April, 5 Mei dan 3 Juli 2014. Pembuatan perubahan SK itu diketahui tidak prosedural karena faktanya dibuat 31 Januari 2015. SK diajukan Kabag Adminitrasi (Enny Soelistyowati) semata menghadapi pemeriksaan BPK Jateng. Pasalnya, uang insentif dan remunerasi saat itu belum berpayung hukum.

Pemberian remunerasi khusus pegawai RSUD Kraton sendiri diduga baru dilakukan Juni 2014. Sementara insentfi pejabat struktural diduga sudah diberlakukan Januari 2014, sesuai Perbup 58 dan SK Direktur bertanggal mundur. PPK, PPTK dan tim remunerasi diduga mengaturnya.

Terkait perintah M Teguh Imanto perihal pemotongan insentif pejabat struktural dan penampungan dalam rekening penampung diketahui adanya dua bukti hasil notulensi rapat 17 Maret 2014 berbeda. Perbedaan antara hasil notulesi yang diduga direkayasa (disita penyidik) dan hasil scan hasil notulensi (bukti Teguh Imanto).

“Versi penyidik, tertulis “Remunerasi segera simulasi, apabila uang mencukupi akan segera dibagi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak disihkan uang dan dititipkan pada penerimaan pejabat struktual dan akan dibuat rekening tampungan di bagian keuangan”. Sementara hasil scan (versi direktur), hanya tertulis “Remunerasi segera simulasi, apabila uang mencukupi akan segera dibagi”. Belum diketahui pasti, keterangan mana yang benar,” kata T Arsyad SH, mengungkapkan.

Terkait penetapan sistem remunerasi, termasuk insentif majaerial di dalamnya, pengurusannya dilakukan oleh Kabag Keuangan secara informal. Mengenai insentif yang dipotong untuk mengisi dana PP, pengelolaannya dilakukan Kabag Keuangan, Riski Tesa M dibantu Kasubag Akutansi (Sartana) sebelum menjabat bendahara pengeluaran. Pengelolaan dibuat rekening tampungan di Bank Mandiri atasnama Sartana/ Risky Tesa Malela. Tak diketahui pasti total dana Peningkatan Pelayanan (PP) hasil pemotongan insentif pejabat struktural sejak 2014-2016 yang masuk ke rekening.

Mengalir ke Bupati, Wabup, Sekda, Pimpinan Dewan Dkk

Dana hasil pemotongan insentif diketahui mengalir ke beberapa pihak di Pemkab Pekalongan. Hal itu sesuai laporan keuangan Kabag Keuangan, Risky Tesa M selaku pengelola dana.

Penggunaan dana PP di antaranya untuk Bupati Pekalongan periode 2011 – 2016, Drs Ahmad Antono MSi, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH dan Wakil Bupati Pekalongan, Drs Mukaromah Syakoer MM. Penyerahan dilakukan Riski Tessa Malela bersama Wadir Pelayanan (drg.Ahmad Nurrohman MM), Wadir AUK (Agus Bambang Suryadana).

Informasinya, M Teguh Imanto sendiri tak terlibat atas pengeluaran dana PP sejak April 2015 sampai Oktober 2016. Ia tidak tahu dan tak pernah memerintahkan pengeluaran-pengeluaran itu.

Hal itu dilakukan karena atas pengelolaan tahun 2014 sampai Maret 2015, Wadir Adminitrasi Umum dan Keuangan, Agus Bambang Suryadana dan Riski Tesa Malela, Kabag Keuangan tidak membuat laporan jelas dan rinci.

Diketahui, penggunaan dana PP itu dilakukan tanpa persetujuan direktur. Direktur baru menerima laporan penggunaan dan pelaksanaannya. Beberapa persetujuan direktur atas penggunaannya diberikan lewat nota dinas.

Selaku Direktur RSUD Kraton dan dokter spesialias bedah, total insentif yang diperoleh Teguh sekitar Rp 109 juta (dipotong PPh menjadi Rp 92,8 juta).

Rinciannya insentif sesuai perhitungan kerja Rp 27 juta, insentif sebagai dokter Rp 40 juta, insentif manajerial (sesuai SK terakhir 2016) Rp 23,8 juta. Dari insentif itu, M Teguh mengakui hanya menerima insentif kinerja sekitar Rp Rp 67 juta.

Sementara insentif manajerial Rp 23,8 juta tidak diambil, dan ikut masuk ke rekening penampungan dana PP.

Informasi penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng, dalam keterangannya, sejak Januari 2014 sampai November 2016, M Teguh tidak pernah menerima inesntif manajerial seperti pejabat struktural lainnya. Insentif total baru diterima pada Mei 2017.

“Tersangka Teguh mengungkapkan pengelolaan dan pemberian uang kepada bupati dan pejabat lain di Pemkab Pekalongan dilakukan oleh Riski Tesa Malela,” kata penyidik.

Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapuskan Pidana

Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Achmad mengatakan, unsur dari perbuatan korupsi bukan pada kerugian negara. Ia menegaskan proses serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak korupsi yang mengembalikan uang hasil dugaan korupsinya tidak serta merta dihentikan.

Pasalnya, secara ketentuan undang-undang hal tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku tindak korupsi.

“Tentu tidak dihentikan dan menghilangkan pidananya,” kata dia kepada INFOPlus.

Dengan adanya peristiwa pidana yang telah dilakukan membuat pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) yang telah mengembalikan keuangan negara sebelum putusan pengadilan dijatuhkan proses hukumnya tetap berjalan.

Menurutnya, hal tersebut didasari sesuai pasal 4 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Dalam aturan itu disebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

“Acuan tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi,” ungkapnya

Ia menjelaskan, pengembalian kerugian negara hanya memengaruhi besar-kecilnya hukuman yang akan diterima. (tim)