Sengketa Lahan RSUD Kraton, Jaksa Pengacara Negara Ajukan PK

oleh -35 views

Ilustrasi

Semarang – Upaya Peninjauan Kembali (PK) diajukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku kuasa hukum Tergugat Presiden cq Mendagri cq Gubernur Jateng cq Bupati Pekalongan, serta Direktur RSUD Kraton.

PK diajukan atas kekalahan para Tergugat menghadapi gugatan Kongregasi Suster Suster Santa Bunda Maria (Penggugat) terkait sengketa lahan RSUD Kraton. Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang atas lahan seluas sekitar 11.000 M2 itu.

Rina Virawati SH MH, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Jateng mengungkapkan adanya upaya hukum luar biasa itu.

“PK diajukan atasnama Pemkab Pekalongan, RSUD Kraton,” kata dia, Senin (11/1/2021).

“Ada novum atau bukti baru yang dijadikan alasannya,” kata dia.

Novum itu, kata dia, salah satunya surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 1950.

“Bahwa saat itu (Pemkab Pekalongan) masih di bawah Kemendagri. Kemudian kami lacak ke arsip nasional. Kami surati ANRI (Arsip Nasional RI),” katanya.

“PK sudah kami ajukan ke PN Pekalongan,” pungkasnya.

Kalah Gugatan

Gugatan Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria/Soeurs De Notre Dame melawan Presiden cq Mendagri cq Gubernur Jateng cq Bupati Pekalongan, serta Direktur RSUD Kraton atas lahan seluas sekitar 11.000 M2 dikabulkan.

Atas tuntutan pengembalian lahan dan bangunan serta uang uang sewa sejak 1970 sebesar Rp 403 juta-nya, dikabulkan pengadilan sebagian.

Arifin, Kabag Hukum, Pemkab Pekalongan kepada INFOPlus sebelumnya mengakui hal itu.

Perkara tahun 2019 ini bukan yang pertama diperiksa MA. Perkaranya pada 2014 pernah diajukan Kongregasi Suster-Suster ke pengadilan PN Pekalongan tanggal 20 Maret 2014 dan terdaftar nomor perkara 10/Pdt.G/2014/PNPkl.

Prosesnya, PN Pekalongan memberikan putusan sela bernomor 10/Pdt.G/2014/PN Pkl tanggal 27 Agustus 2014.

“Menerima eksepsi Para Tergugat. Menyatakan PN Pekalongan tidak berwenang mengadili perkara nomor 10/Pdt.G/2014/PN Pkl,” demikian isi putusan selanya.

Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan nomor 167/PDT/2015/PT SMG tanggal 3 Agustus 2015. Upaya kasasi diajukan tanggal 22 September 2015.

MA yang memeriksa menyatakan, perkara a quo merupakan perkara sengketa kepemilikan sebidang tanah berdasarkan bukti kepemilikan SK Mendagri Nomor SK.1/HM/DA/78 dan SHM Nomor 200 seluas 30.810 m² atas nama Yayasan Santa Maria di Pekalongan.

Sementara menurut Tergugat, tanah objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari penyerahan tanah dan bangunan RSUD dari pihak Provinsi Jawa Tengah kepada Pemkab Pekalongan pada tanggal 23 Januari 1967.

“Karena pokok permasalah dalam perkara ini mengenai sengketa kepemilikan atas sebidang tanah objek sengketa, maka adalah merupakan kewenangan PN dalam hal ini adalah PN Pekalongan untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,” kata MA dalam putusannya bernomor 2103 K/Pdt/2016.

MA mengabulkan permohonan kasasi Kongregasi Suster dan membatalkan putusan tingkat pertama dan banding.

Mengadili sendiri dan menyatakan PN Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili serta memerintahkannya memeriksa dan memutus pokok perkara perdata nomor 10/Pdt.G/2014/ PN.Pkl itu.

“Gugatan pertama di eksepsi dan dikabulkan terkait kompetensi absolut. Lalu penggugat mengajukan banding dan kasasi dan dikabulkan MA tentang kompetensi absolut. Lalu pokok perkara diperiksa lagi,” kata Arifin.

Atas putusan itu, akhir 2017 perkaranya kembali dibuka dan disidangkan di PN Pekalongan. Hasilnya, pengadilan mengabulkan gugatan Kongregasi Suster-Suster untuk sebagian. Atas putusan itu, para Tergugat mengajukan banding. Putusannya, Pengadilan Tinggi (PT) Semarang menguatkannya. Pihak Tergugat yang tak puas lalu mengajukan kasasi ke MA dan kembali kalah. Kini sedang diajukan PK.

(rdi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *