Sengketa Lahan Kawasan Industri Candi Semarang Berujung Pidana. Nenek Kasminah Hadapi Tuntutan Perampasan Kemerdekaan Orang

oleh -56 views

Ilustrasi

Semarang – Sengketa lahan di kawasan Industri Candi Semarang berujung pidana. Seorang nenek-nenek, harus menghadapi tuntutan pidana atas perkara dugaan perampasan kemerdekaan orang yang dilakukannya.

Hj Kasminah binti alm Pasijan (60), warga Desel Rt.03 Rw.09 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang disangka secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.

Atas perkaranya oleh penuntut umum, ia menjalani tahanan kota sejak 8 Juli 2020 lalu. Hj Kasminah akan diadili setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Perkara dilimpahkan penuntut umum Kejati Jateng ke pengadilan pada 21 Juli lalu dalam klasifikasi perkara kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

“Perkara teregister nomor 454/Pid.B/2020/PN Smg,” kata Noerma Soejatiningsih, Panmud Pidana pada PN Semarang, Kamis (22/7/2020).

Perkara akan diperiksa majelis hakim Bakri (ketua), Rochmad dan Casmaya (hakim anggota) dibantu Panitera Pengganti Mahmuda.

Kasus terjadi 16 September 2019 silam di Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto Kota Semarang, Kp. Desel, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, lahan itu disebutkan milik Soedibyo alias Kho Ing Tjok sesuai SHM Nomor: 04327/ Ngaliyan seluas 859 meter persegi. Peroleh berdasar jual belinya sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 659/2017 tanggal; 16 November 2017, yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Ratnaningsih Hardjomuljo selaku PPAT.

Pembangunan pagar dan talud pada bidang tanah di Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 25 dimulai awal 2019. Pelaksanaan proyeknya Sodibyo menyerahkan ke Bambang Raya Saputra sesuai surat kuasa tertanggal 11 Oktober 2019.

Pekerjaannya, Bambang Raya memerintahkan Listhari Nugroho (koordinator proyek) Tri Margono (pelaksana), Wahyu Kurniawan (operator alat berat). Suwito (mandor), Suratin (operator molen/ mesin pengaduk semen), serta pelayan tukang kurang lebih 23 orang.

Pada saat kejadian tanggal 16 September 2019, ketika perkerjaan pemagaran tanah dan talud sedang proses tiba-tiba datang sekira 30 orang. Mereka dipimpin Hj Kasminah.

Mereka ke lokasi proyek, membawa beberapa peralatan seperti kayu, palu, ingrin dan alat lainnya. Mereka memaksa para pekerja menghentikan pekerjaan dan mengeluarkan barang-barang pekerjaan dan material untuk proses pembangunan.

Beberapa pekerjaan yang sudah dikerjakan , antara lain bekesting, goplang, kaso dan tangga serta seng dan bahan lainnya juga dirusak. Mereka menutup akses menuju ke lokasi bidang tanah.

Pada pintu atau akses yang telah ditutup itu ditulisi “TANAH INI DALAM SENGKETA”.

Kepada para pekerja, Hj Kasminah juga mengancam membawa mereka ke kantor polisi.

”KALAU TIDAK MAU KELUAR , AKAN DI BAWA POLISI”.

Diduga Ada Oknum Polisi

Ketika itu, Hj Kasminah juga menunjukkan beberapa petugas berpakaian Polri yang bergerombol dengan jarak sekitar 10 meter dari lokasi.

Atas keberadaan orang berpakaian Polri itu, kepolisian membantah terlibat. Sebagaimana jawaban surat Ditreskirumum Polda Jateng No. B/111/2020/Sek. Ngaliyan tanggal 06 Marer 2020 menerangkan.

Kapolsek Ngaliyan tidak pernah menerima adanya permintaan tertulis / tidak tertulis terkait kegiatan penutupan pembangunan pagar dan talud sebagaimana diuraikan di atas.

Kapolsek Ngaliyan tidak pernah menerbitkan surat perintah tugas untuk menugaskan personil / anggota polsek ngaliyan untuk datang ke lokasi penutupan proyek tersebut di atas.

Selain mengancam, Hj Kasminah juga mengatakan, jika tanah masih sengketa dan belum dibayar.

BELUM DI BAYAR, JANGAN BEKERJA DI TANAH YANG SENGKETA NANTI ADA MASALAH”, katanya.

Akibat perbuatan Hj Kasminah, Sodibyo selaku pemilik proyek dan Bambang Raya srlaku pihak yang dikuasakan pembangunan menderita kerugian materiil dan imaeriil karena pekerjaan tidak selesai dan terbengkalai. Mandor dan tukang kehilangan pekerjaannya. Hj Kasminah dijerat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

(far)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *