Sengketa Lahan Bubakan Baru, Pemkot Semarang Kalah Digugat di Pengadilan

oleh -102 views

Ilustrasi

Semarang – Walikota Semarang mewakili Pemkot Semarang kembali kalah menghadapi gugatan atas perkara sengketa kepemilikan lahan yang dicatatnya sebagai aset daerah. Sengketa terjadi atas 16 lahan Sertifikat Hak atas Tanah (SHGB) di Komplek Bubakan Baru, Kelurahan Purwodinatan dahulu Desa Taman Winangun, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

Gugatan diajukan 14 pihak, para Penggugat pemegang ke-16 SHGB itu melawan Pemkot Semarang cq Walikota Semarang (Tergugat 1), Kepala Kantor Pertanahan Kpta Semarang (T2), Kakanwil BPN Jateng (T3). Serta Turut Tergugat PT Pratama Eradjaya (Jalan Beteng Nomor 33 Semarang).

Di tingkat pertama, Pengadilan Negeri (PN) Semarang, gugatan ke-14 Penggugat dikabulkan. Putusan tingkat pertama 179/Pdt.G/2019/PN Smg dijatuhkan majelis hakim Suparno (ketua), Edy Suwanto dan Bakri anggota tanggal 5 Desember 2019 lalu.

Upaya banding ditempuh Pemkot Semarang dan BPN, namun kandas. Pengadilan Tinggi (PT) Semarang tetap memenangkan gugatan ke-14 Penggugat.

Putusan banding dijatuhkan pada 23 Juni 2020 lalu dalam perkara nomor 236/PDT/2020/PT SMG. Amar putusan bandingnya, menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III.

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 179/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 5 Desember 2019. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150 ribu,” demikian diputuskan majelis hakim PT Semarang, Shari Djatmiko (ketua), Murdiyono dan Fakih Yuwono (anggota) dibantu Panitera Pengganti Bawon.

Kepala Bagian (Kabag ) Hukum Setda Kota Semarang Satrio Imam Poetranto kepada wartawan mengaku, belum mengetahui putusan banding itu. “Pemkot belum menerima beritanya dari kuasa hukum yaitu jaksa pengacara negara,” katanya, 9 Juli lalu.

Gugatan

Gugatan diajukan 14 pihak Penggugat. Mereka, Kumala Murti (warga Jalan Anggrek VI/27 RT. 003 RW. 005, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang/Penggugat I).

Merry Pujianti Sugiarto (warga Jalan MT. Haryono Nomor 78 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur/P 2). Hartono Kurniawan Santoso (Anggrek I/6 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Pekunden/P3).

Foeng Tjie Sioe (Gang Besen Nomor 91 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah/P4). H Desmir (Jalan Padi II/B-199 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk/P5).

Wong Hera Wijaya (Kp. Setilahan 27 RT.002 RW. 001, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur/P6). Andi Cahyono anak alm.Tshai Seh ( Jalan Raden Patah No. 161 RT 001 RW 006, Kelurahan Mlatibaru/P7).

David Fabianto Sumarto anak alm.Lo Giok Tie (Jalan Suyudono Nomor 3 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan/P8). Hartono Budi Mulyono (Puri Eksekutif Blok A-1/1 RT. 010 RW. 002, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat/P9).

Liliyana Budi Muljono (Puri Eksekutif A/63 RT. 010 RW. 002, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat/P10). Yunus Anwar (Gang Gambiran Nomor 72 RT. 001 RW. 003, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah/P11).

Arya Dilaga (Jalan Tmn Lamongan II-2 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur/P12). Yayasan Hakka, diwakili Chandra Wijaya Kurniawan dan Sugiarto Luhur (P13).

PT Dirgantara Mitramahardi, diwakili Dirut H BL Mantiri (Jalan Tunjungbiru Nomor 48 Villa Duta RT. 002 RW. 014, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur/P14).

Gugatan diajukan melawan Pemkot Semarang cq Walikota Semarang (Tergugat 1), Kepala Kantor Pertanahan Kpta Semarang (T2), Kakanwil BPN Jateng (T3). Serta Turut Tergugat PT Pratama Eradjaya (Jalan Beteng Nomor 33 Semarang).

Gugatan diajukan tertanggal 12 April 2019 dan teregister nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Smg.

Para Penggugat mengklaim pemilik sah tanah dan bangunan di Komplek Bubakan Baru, Kelurahan Purwodinatan dahulu Desa Taman Winangun, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Kepemilikan berdasarkan sejumlah bukti Sertifikat Hak atas Tanah (SHGB).

Mereka menyatakan, perolehannya obyek sengketa berdasarkan jual beli. Obyek itu berasal dari tanah negara bekas hak barat yaitu sebagian Eigendom Verponding No. 862.

Eigendom Verponding No. 862 itu pada 20 April 1992 dijadikan Obyek Perjanjian Nomor 602/12/Tahun 1992 antara Pemerintah Kota Semarang (T I) dengan PT Pratama Eradjaya (Turut Tergugat).

Tindaklanjutnya, pada 4-12-1992 diterbitkan sertifikat HPL No.1/Taman Winangun seluas +4858 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Berakhir haknya selama tanah tersebut dipergunakan untuk perdagangan dan jasa.

Sebagian tanah di HPL No. 1, yaitu seluas 1482 M2 + 1603 M2 = 3086 M2 digunakan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa. Hal itu disepakati Pemkot Semarang dengan PT. Pratama Eradjaya.

Berdasarkan dua Surat Keputusan (SK) Kakanwil BPN Jateng Nomor SK 550.2 tertanggal 8 Februari 1993 dari sebagian tanah HPL 1 seluas 1.482 M2 dan 1.603 M2 dimatikan.

Pengelolaannya diberikan ke PT Pratama Eradjaya sesuai SHGB Nomor 642 seluas 1482 M2. Serta SHGB Nomor 643 seluas 1603 M2. Keduanya atas nama PT Pratama Eradjaya.

Kedua SHGB itu, Nomor 642 dan HGB Nomor 643 lalu dipecah menjadi 30 bidang dan dijual kepada pihak ketiga termasuk Para Penggugat.

Menurut Penggugat sejak dikeluarkannya dua SK Kakanwil BPN Jateng tertanggal 8 Februari 1993, Pemkot Semarang sudah tidak mempunyai hak.

(far)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *