Rektor UNNES, Rektor UGM dan Kapolda Jateng Digugat

oleh -243 views

Universitas Negeri Semarang (UNNES) tengah bergejolak. Rentetan kasus melibatkan Prof. Dr. Fathur Rokhman M.Hum, Rektor UNNES. Sejumlah kebijakan dan tindakannya banyak dipersoalkan.

Terhitung hingga kini, tahun 2020, sudah sekitar tujuh tahun Fathur Rokhman memimpin universitas berslogan “SDM Unggul, Indonesia Maju” itu. Sejak menjabat pada periode pertama hingga memasuki periode kedua, berbagai kebijakannya menimbulkan kontroversi tak berkesudahan dan menimbulkan berbagai reaksi dari mahasiswa serta alumni.

Mencari Jalan Tengah

Belum tuntas, kasus seorang dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Unnes, Dr. Sucipto Hadi Purnomo, MPd yang dinonaktifkan sementara sebagai pengajar. Muncul gugatan hukum terhadapnya.

Yunantyo Adi Setyawan (YAS), seorang pengacara yang juga anggota presidium Gusdurian Jawa Tengah-Yogyakarta menggugatnya. Gugatan terkait laporan dugaan plagiasi dalam disertasi Fathur Rokhman oleh YAS ke Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2018. Buntut atas laporan itu, YAS juga dilaporkan Sang Rektor ke kepolisian.

Perkara teregister nomor 107/Pdt.G/2020/PN.Smg. Sidang perdana digelar pada 1 April 2020 lalu dengan acara memanggil para pihak. Pada 5 Mei 2020 kemarin, pemeriksaan berlanjut dengan acar masih mediasi.

Perkara diperiksa majelis hakim, Fatchurahman (ketua), Dewi Perwitasari dan Eko Budi Supriyanto (hakim anggota).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) YAS diajukan lima pengacaranya. Michael Deo SH, Aryas Adi Suyanto SH MH, Deddy Soelistijono SH, Tri Djoko SH MH dan Anggoro Yukhaniawan SH MH. Advokat berkantor di Jalan Tengger 4 No. 124 Semarang.

Gugatan Yunantyo Adi Setyawan (YAS), mantan wartawan yang kini berprofesi pengacara itu juga diajukan terhadap sejumlah pihak. Tak hanya Fathur Rokhman, beralamat di Perum Trangkil Sejahtera, Jalan Savia Mitra Blok B 84 Rt 005 RW 10, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati.

Nama Prof. Ir. Panut Mulyono M.Eng.,D.Eng, IPU, ASEAN Eng, Rektor Universitas Gadjah Mada di Jl.Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta Kapolda Jawa Tengah turut “diseret” YAS, warga Jl. Tanjung No 39, Perum Mangunsari Asri RT. 07, RW. 04 Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang itu ke pengadilan.

“Gugatan didaftrakan 3 Maret 2020 lalu dalam nomor perkara 107/Pdt.G/2020/PN Smg,” kata Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri (PN) Semaran, Heru Sungkowo.

YAS mendalilkan, merupakan seorang pegiat sosial yang juga advokat yang peduli pada dunia pendidikan. Khususnya mahasiswa UNNES yang terkena skorsing. Serta mahasiswa lainnya yang dinilai korban tindakan sewenang–wenang Tergugat Rektor.

YAS mengakui, perhatiannya bermula, ia menemukan informasi adanya disertasi Prof Fathur yang diduga telah menjiplak skripsi S 1 dari mahasiswanya yang dibuat pada waktu menempuh program Doktoral / S 3 pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2003.

YAS lalu mengumpulkan data mengenai Disertasi S3 Sang Rektor dan ada bagian dalam skripsi mahasiswinya yang diduga telah dijiplaknya.

Usai YAS memperoleh cukup bukti mengenai adanya disertasi S 3 Prof Fathur yang diduga telah menjiplak skripsi dari mahasiswanya tersebut. Pada tanggal 23 Oktober 2018 ia berkirim surat secara tertutup dan rahasia ke Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Tujuan supaya UGM segera menindaklanjuti temuannya, sekaligus menanyakan kebenarannya.

YAS menilai, tindaknnya berkirim surat secara tertutup dan rahasia kepada UGM telah dilindungi Undang-Undang. Menurutnya, masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan evaluasi pendidikan.

Disebut di Pasal 91 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yaitu : (1). Masyarakat berperan serta dalam pengembangan pendidikan Tinggi. (2). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : c. Mengawasi dan menjaga mutu Pendidikan Tinggi melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat , j. peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 jo Pasal 54 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebut, “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan evaluasi program pendidikan”.

Pasal 54 Ayat (1) :“ Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”.

Menurutnya, tindakannya juga dilndungi oleh Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; (2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia ;

Atas surat yang dikirimnya tersebut, YAS mendapat balasan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan yaitu Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno M. Agr.

Di surat balasannya, pihak UGM menyampaikan, menangapi surat YAS tertanggal 23 Oktober 2018 perihal Pengaduan Dugaan Tindakan Plagiat Disertasi a.n Fatur Rokhman. Isinya;

“Bahwa Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 8 Jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksannan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan.

UGM mengucapkan terima kasih dan menghargai Saudara dalam menginformasikan dugaan tindak plagiat dalam Disertasi berjudul “ Pemilihan Bahasa dalam Masyarakat Dwibahasa : Kajian Sosiolinguistik di Banyumas” atas nama Fathur Rokhman pada program Doktor Ilmu Budaya (Linguistik) pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajahmada Yogyakarta Tahun 2003.

Setelah menerima surat pengaduan Saudara, UGM telah mengambil langkah konkrit dengan membentuk Tim Pencari Fakta Dugaan Plagiat Disertasi berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gajah Mada Nomor 1777/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tertanggal 26 Oktober 2018;

Bahwa tim akan menghimpun dan melakukan analisis terhadap dokumen yang terkait denga aduan dan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi akan digunakan oleh Rektor untuk mengambil Keputusan.

UGM berkomitmen untuk merespon dan menindaklanjuti pengaduan Saudara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap menjunjung atas praduga tak bersalah, independen imparsial, dan objektif,”.

YAS menganggap, surat balasan UGM itu membuktikan suratnya sah dan telah diterima dengan baik pihak UGM. Belakangan, YAS kaget dan tidak mengetahui, suratnya kepada UGM yang dikirim tertutup dan rahasia tersebut bocor keluar dan diketahui Prof Fathur.
Berbekal surat itu, YAS dilaporkan Prof Fathur ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah atas tuduhan pencemaran nama baik. Laporan kinitelah ditangani oleh Subdit IV, berdasarkan surat pengaduan tertanggal 9 Januari 2020.

Tindaklanjut laporannya, Polda mengirim panggilan klarifikasi kepada YAS, dan telah dihadiri Rabu tanggal 26 Februari 2020.

YAS merasa ditelikung dan dicurangi. Ia merasa keberatan dengan materi aduan Prof Fathur yang dinilainya menyalahgunakan Surat Pernyataannya tertanggal 12 Desember 2019.

Sebelumnya, Prof Fathur pernah mengajak mediasi dirinya. Kala itu, YAS menandatangani surat pernyataan itu. Ia mengaku telah dipaksa membuat Surat Pernyataan dan Surat Pencabutan Aduannya tertanggal 23 Desember 2019 kepada UGM.
Pada intinya, YAS telah mencabut pengaduannya kepada UGM. Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2019 dan Surat Pencabutan Aduan tanggal 23 Desemeber 2019 tersebut belakangan digunakan Prof Fathur sebagai dasar melaporkan ke Polda atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

Pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 317 dan Pasal 310 KUHP. Pasal 317 KUHP mengatur, “Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Pasal 310 KUHP mengatur : “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Tak hanya itu. YAS menduga, surat pernyataan dan pencabutannya yang seharusnya bersifat rahasia itu justru telah disebarluaskan melalui sarana sosmed (sosial media).
YAS merasa tidak menyerang kehormatan Prof Fathur, karena apa ia sampaikan kepada Universitas Gajah Mada Yogyakarta bentuk menanyakan benar atau tidaknya dugaan penjiplakan dalam disertasi S 3.

Sampai sekarang pihak UGM melalui rektornya belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hal tersebut. Bola panas saat ini berada di pihak UGM.

Akibat persoalan itu, YAS menduga telah terdapat korban akibat sikap otoriternya Prof Fathur yaitu dibebas tugaskannya dosen pada Universitas Negeri Semarang dan ia dilaporkannya ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

Di amar petitum gugatannya, YAS mengaku mengalami kerugian. Materiil berupa biaya untuk mengurus permasalahan ini baik perkara pidana maupun perkara perdata, termasuk biaya penasehat hukum sebesar Rp 50 juta.

Kerugian In materiil berupa telah dilaporkannya, ia ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Rasa takut, cemas, dan malu terhadap masyarakat karena telah diposisikan sebagai Terlapor/ Terperiksa di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Apabila dinilai dengan uang, layak dan pantas dinilai sebesar Rp 5 miliar.

Untuk menjamin supaya Prof Fathur tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya atas tuntutan itu, maka agar gugatan tidak illusionir, perlu diletakkan sita jaminan ( conservatoire beslag ) terhadap obyek sengketa dan aset miliknya. Yakni berupa, sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak Perum Trangkil Sejahtera, Jalan Savia Mitra Blok B 84 Rt 005 RW 10, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

Lucu-lucuan

Sementara, menyikapi persoalan itu, kuasa hukum Prof Fathur, Muhtar Hadi Wibowo menilai gugatan tersebut hanya lucu lucuan. Menurutnya, setiap orang berhak mengajukan gugatan, namun harus dilihat secara hukum.

Muhtar menduga gugataan tersebut bertujuan untuk mennumpang tenar atau merusak kehormatan seseorang.

“Dihimbahau agar Penggugat (YAS) kembali ke jalur kekeluargaan, mediasi sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Bahwa kita juga pernah membuka jalur mediasi tapi nampaknya penggugat belum terbuka hati,a’ kata dia ke media.

“Kami akan persiapkan jawaban, bahkan untuk mengajukan tuntutuan gugatan balik tentang perbuatan melawan hukum kepada yang bersangkutan atas ulah hal-hal yang dilakukan oleh penggugat apabila diperlukan karena aturan hukum juga mengatur untuk hal ini,” katanya.

Muhtar menilai gugatan tersebut berawal dari persoalan penggugat (YAS) yang mencari-cari kesalah Prof Fathur selaku Rektor UNNES dengan membuat pengaduan ke UGM.

“Tapi sangat aneh sekali membuang energi yang tidak ada manfaatnya. Karena desertasi yang dibuat 17 tahun lamanya di UGM waktu menempuh gelar S3 Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum tapi baru sekarang diributkan. Bisa jadi kurang kerjaan banget ini pelaporan ke UGM. Kita semua sesama anak bangsa harus focus dengan hal-hal yang produktif. Fokus hal-hal positif tidak menebar fitnah, hoax, mengarang cerita fiktif dan tidak mencari cari kesalahan orang yang beranggapan dirinya suci tidak pernah berbuat salah. Desertasi 17 tahun lalu kok dipersoalkan sekarang terus selama ini ngapain saja. Maka saya berpendapat sangat layak bahwa pelaporan ke UGM ada unsur mens rea (unsur niat jahat) pada Prof. Dr. Fathur Rokhman,” pungkasnya.

Apa Kata Alumni

Menyikapi masalah sang rektor, sekitar 271 alumni Unnes menyatakan sikapnya. Dalam pernyataan sikapnya ke media, mereka menjelaskan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI), kala itu Mohammad Nuh, melantik Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum sebagai rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Rabu, 5 Juni 2013.

Terhitung hingga kini, tahun 2020, sudah sekitar tujuh tahun Fathur Rokhman memimpin universitas berslogan “SDM Unggul, Indonesia Maju” itu. Sejak menjabat pada periode pertama hingga memasuki periode kedua, berbagai kebijakannya menimbulkan kontroversi tak berkesudahan dan menimbulkan berbagai reaksi dari mahasiswa.

Bermula dari kebijakan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) pada 2016 bagi mahasiswa baru jalur Ujian Mandiri yang ditolak para mahasiswa. Kebijakan SPI menuai kontroversi karena kampus sudah mengeluarkan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Akibat kebijakan itu, para mahasiswa Unnes melakukan demonstrasi, menuntut penghapusan SPI yang mereka rasakan memberatkan mahasiswa baru jalur Ujian Mandiri. Kemelut penuntutan penghapusan SPI belum juga usai.

Tahun berikutnya, pada 2017, pihak kampus melaporkan dua mahasiswa, Julio Belnanda Harianja dan Haris Ahmad Muzaki, yang lantang menolak kebijakan SPI, ke kepolisian. Perkara Julio Belnanda juga pernah diajukan ke pengadilan.

Unnes sebagai pelapor menggunakan dalil pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menjerat dua mahasiswa itu. Itu didasari langkah kedua mahasiswa yang mengunggah status di media sosial berkait dengan penolakan terhadap kebijakan SPI.

Setahun berikutnya, pada 2018, terjadi aksi demonstrasi kembali. Demonstrasi itu berkait dengan ketidaksetujuan para mahasiswa atas kebijakan SPI. Mereka menggelar aksi berhari-hari di depan gedung rektorat Unnes.

Akibat bentrokan dengan satpam dan pegawai kampus saat demonstrasi, beberapa mahasiswa mengalami luka-luka. Salah seorang dari mereka tertabrak saat mengadang mobil yang dikendarai Fathur Rokhman. Korban tertabrak adalah Naufal Sebastian, mahasiswa Fakultas Hukum Unnes.

Belum usai sampai di situ, salah seorang perwakilan Aksi Kamisan Semarang yang tergabung dalam massa aksi demonstrasi menolak SPI, dilaporkan ke kepolisian. Pegiat Aksi Kamisan itu, Samuel Bona Rajagukguk, dituduh melakukan kekerasan kepada salah seorang pegawai kampus.

Para dekan juga memanggil beberapa mahasiswa di fakultas masing-masing. Sanksi akademik dijatuhkan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Unnes bernama Julio Belnanda Harianja. Mahasiswa itu dikenai skorsing dua semester karena lantang menolak kebijakan SPI.

Dugaan Plagiasi

Saat kampus belum tuntas menyelesaikan persoalan uang pangkal, pada 2018 muncul dugaan kasus plagiasi yang dilakukan oleh Rektor Unnes, Fathur Rokhman. Berita menyoal plagiasi itu diunggah di media online, serat.id. Atas berita itu, Fathur Rokhman melaporkan wartawan yang menulis berita tersebut, yaitu Zakki Amali, ke pihak kepolisian.

Rentetan kasus itu membuat keadaan makin runyam saat dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Unnes, Dr. Sucipto Hadi Purnomo, MPd. dinonaktifkan sementara sebagai pengajar. Skorsing itu diduga berkait dengan aktivitas Sucipto sebagai anggota tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Padahal, sesuai dengan salah satu tugas tim itu, yakni menyelidiki dugaan plagiasi di seluruh universitas, tim EKA berusaha mengungkap dugaan plagiasi yang melibatkan Fathur Rokhman. Karena salah satu dalih itulah, Sucipto dinonaktifkan sementara.

Belum berhenti pada penonaktifan Sucipto Hadi Purnomo, Fathur Rokhman melaporkan seorang anggota presidium Gusdurian Jawa Tengah-Yogyakarta yang juga aktivis dan pegiat sosial, Yunantyo Adi Setyawan (YAS), ke kepolisian.

Menurut Fathur Rokman, Yunantyo dilaporkan ke kepolisian karena mencemarkan nama baiknya. Hal itu berkait dengan tindakan Yunantyo yang melaporkan dugaan plagiasi dalam disertasi Fathur Rokhman ke Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2018. Kini, laporan tersebut masih diproses oleh UGM.

Demi Marwah Kampus: Selamatkan Unnes!

Meninjau permasalahan di lingkungan Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang makin tidak kondusif, kami, Alumni Unnes Menggugat menyatakan kepedulian terhadap almamater. Oleh karena itu, kami berupaya menjunjung marwah kampus Unnes dengan bersikap tegas terhadap segala pembungkaman dan represi di dunia akademik.

Para alumni mengajak seluruh elemen kampus, baik para dosen, mahasiswa, maupun alumni untuk menegakkan prinsip kebebasan akademik. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menuntut dibukanya ruang berekspresi dan berpendapat seluas-luasnya di Unnes. Menghentikan segala tindakan represif dan kriminalisasi.

Fathur Rokhman harus bertanggung jawab atas segala tindakan antidemokrasi yang melibatkan dia di lingkungan Unnes. Mencabut surat keputusan pembebastugasan sementara dosen bernama Sucipto Hadi Purnomo dan segera mengembalikan nama baik yang bersangkutan.

Mencabut laporan di kepolisian terhadap Yunantyo Adi Setyawan. Menjunjung tinggi marwah kampus Unnes dengan memisahkan kepentingan pribadi dan lembaga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *