Rektor UNDIP Digugat Terkait Sengketa Lahan

oleh -358 views

Sengketa lahan seluas sekitar tiga hektar Universitas Diponegoro (Undip) Kota Semarang terjadi. Lahan yang kini menjadi bagian area kampus Undip itu dituding diperoleh secara tak sah. Rekayasa tanah diduga terjadi. Jika benar tidak sah, lantas siapa pemilik lahan sebenarnya ?

Seorang warga Tembalang, menggugat Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Kota Semarang. Gugatan dalam klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diajukan Rusdi Wasito bin Tampang, wiraswasta, beralamat di Kampung Jurang Blimbing RT. 03/RW. 04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Gugatan Rusdi diajukan tim lawyernya, Bambang Firdaus SH MH, Karmin SH MH, Mashudi SH, Erizal Rahman SH, Junfi SH Cla Cli. Mereka, Konsultan Hukum pada Kantor Moeldoko 81 & Partners, berkedudukan di Jl. Perjuangan Rt. 14, Rw. 10 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11520.

Gugatan diajukan melawan Kasmidjan, swasta, warga Tembalang RT. 01 RW 02 Kelurahan Tembalang Kota Semarang (TERGUGAT I), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI qq Pendidikan Tinggi qq Rektor Undip Semarang di Jalan Prof. Soedarto No.13 Tembalang Kota Semarang (TERGUGAT II).

Kepala Kelurahan Tembalang, di Jl. Banjarsari No. 35 Tembalang Kecamatan Tembalang, Kota Semarang (TERGUGAT III),Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Semarang (TERGUGAT IV).

Sidang perdananya digelar 17 Maret dan 24 Maret lalu di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, namun para Tergugat tak hadir. Sidang terakhir digelar pada Selasa, 21 April 2020 dan masih proses mediasi.

“Perkara masuk PN Semarang Selasa, 3 Maret 2020 dalam klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor perkara 104/Pdt.G/2020/PN Smg,” kat Heru Sungkowo, Panitera Muda Perdata PN Semarang mengakui.

Dalam dalil gugatannya, Rusdi Wasito menyatakan, tanah Yasan C. 374 persil 28 A Kelas D II seluas kurang lebih 3080 M 2, di Jurang Blimbing RT.03/RW.04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang merupakan tanah ulayat/adat. Tanah yang menjadi obyek sengketa itu diklaim miliknya.

Perolehannya, berasal dari tanah turun temurun, yaitu kakeknya bernama Karso, yang kemudian diberikan/diwariskan kepada anaknya yang bernama Tampang bin Karso. Pada tahun 1956 oleh Tampang bin Karso, diberikan/diwariskan kepada anaknya yang bernama Rusdi Wasito bin Tampang (PENGGUGAT).

Tanah Yasan itu, dalam Buku Tanah Desa Tembalang atau C Desa Kelurahan Tembalang pada tahun 1969 tercatat dan terdaftar menjadi atas nama Rusdi Wasito. Batas-batas bidang tanah, sebelah utara Jl. Kampung/gedung F Perikanan & Kelautan UNDIP; sebelah timur Jl. Kampung/gedung F Perikanan& Kelautan UNDIP. Sebelah selatan Sujari atau sekarang Jalan baru UNDIP; sebelah barat Ibu Bani alias Sariman sekarang FPerikanan & Kelautan Undip.

Sekitar tahun 1977, surat bukti kepemilikan yang sesuai dengan Surat Kutipan Daftar Tanah Yasan C. 374 persil 28 A Kelas D II seluas kurang lebih 3080 M 2 itu diminta Kantor Kelurahan Tembalang dengan alasan akan diperbaharui. Namun tidak kunjung diperbarui dan dikembalikan. Akan tetapi surat tersebut dikatakan hilang oleh pihak kelurahan.

Sampai saat ini atas tanah Yasan C. 374 persil 28 A Kelas D II diakui Rusdi selaku Penggugat tidak pernah dialihkan. Ia tidak pernah menggadaikan, menjual dan atau mengalihkan haknya kepada pihak manapun.

Sampai kini, diakui fisik tanah “obyek sengketa” tetap dipertahankannya. Meski bidang tanah tersebut berada di penguasaan atau area lingkungan kampus Undip.

Persoalan atas obyek sengketa timbul dan berawal dari Kantor Kelurahan Tembalang yang pada saat itu dijabat Soenarto. Ia memerintahkan aparat kelurahan yang bernama Sowan meminta foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Sukarti alias Rumi atau Karti yang merupakan adik kandung Penggugat Rusdi. Rumi alias Karti sendri tak paham maksud permintaan itu dana hanya memberikan.

Usai memberikan copian KTP, beberapa hari kemudian, pihak Undip memanggilnya datang. Pihak Undip kala itu diwakili Mulyadi SH, serta dihadiri Soenarto, Kepala Kelurahan Tembalang dan Kasmidjan (Tergugat I).

Rumi atau Karti memahami kedatangannya itu untuk diminta kesaksian terkait dengan hak obyek sengketa, tanah yasan C. 374 persil 28 A Kelas D II seluas kurang lebih 3080 M 2 berikut bangunannya.

Beberapa hari kemudian usai pertemuan, Kasmidjan mengaku telah mendapat surat kuasa jual beli tanah seluas 600 M2 dari Sukarti (Rumi atau Karti). Menurut Rusdi, padahal adiknya tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada Kasmidjan.

Atas dasar pengakuan Kasmidjanyang mengaku-aku mendapat kuasa dari Sukarti, terjadilah jual beli tanah seluas 600 M2 dengan Undip. Tanah yang dijual tersebut, sebagian dari luas keseluruhan tanah Yasan C. 374 persil 28 A Kelas D II yang luas keseluruhan kurang lebih 3080 M 2.

Menurut Rusdi, atas transaksi jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II, lahan seluas 600 m2 itu, tanah miliknya berdasarkan tanah Yasan C.374 persil 28.a kelas D.II tidak lepas. Sementara perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan/membuat Daftar Buku C 374 persil 28 A Kelas D II dengan dibuat atas nama orang lain yaitu atas nama Rumi atau Karti tertanggal 12 Februari 1986, dan memberikan kuasa jual kepada Tergugat I.

Menurutnya, tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melawan hukum dan merugikan hak milik Penggugat. Sementara, Kasmidjan (Tergugat I), tanpa hak dan melawan hukum telah menjual tanah seluas 600 M2 yang merupakan bagian dari luas tanah Yasan C 374 persil 28 A Kelas D II milik Penggugat kepada Undip (Tergugat III).

“Pada 12 Februari 1986, pihak Kelurahan Tembalang (Tergugat III) juga dianggap secara melawan hukum membuat keterangan dalam Daftar Buku C 374 persil 28 A Kelas D II yang baru. Keterangannya, telah dijual tanah seluas 600 M2 dan seluas 720 M2 sehingga sisa luas tanah menjadi 1365 M2,” ungkap lawyer penggugat dalam dalil gugatannya.

Tanpa hak, Kasmidjan pada tanggal 15 Februari 1986 telah membuat surat pernyataan pelepasan tanah seluas 600 M2 dijual kepada Undip yang disaksikan dan ditandatangani Kepala Kelurahan Tembalang. Seharusnya, pihak kelurahan mencegah/melarangnya karena jelas tanah Yasan C 374 persil 28 A Kelas D II tercatat dalam Buku tanah Desa Tembalang atau C Desa Kelurahan Tembalang adalah milik Penggugat.

Menurut Rusdi, terdapat kejanggalan-kejanggalan, ketika di dalam Kutipan Daftar Buku C yang baru dibuat tanggal 12 Februari 1986. Pasalnya selain dibuat keterangan dijual seluas 600 M2 juga dibuat keterangan telah dijual seluas 720 M2 sehingga sisa 1365 M2.
Tetapi di dalam Surat Keterangan Lurah Tembalang (Tergugat III), tertanggal 29 Agustus 2006 Nomor: 592.3/245/VIII/2006 bukannya menerangkan masih ada sisa 1365 M2. Akan tetapi membuat keterangan “tanah tersebut sudah habis”.

Kejanggalan lain terjadi ketika Kelurahan Tembalang membuat Surat Keterangan tertanggal 29 Agustus 2006. Isinya bahwa Kelurahan Tembalang pada tanggal 29 Agustus 2006 telah menyatakan, Tanah Yasan C Nomor: 374 “tercatat atas nama Wasito bin Tampang. Bukan dinyatakan atas nama Rumi atau Karti sebagaimana Kutipan Daftar Buku C yang dibuat Kelurahan Tembalang pada tanggal 12 Februari 1986.

Kelurahan Tembalang juga menyatan bahwa dalam buku C Desa/Kelurahan tanah tersebut sudah habis. Padahal “hingga saat ini tanah tersebut tidak pernah dijual belikan oleh Penggugat Rusdi Wasito bin Tampang.

Atas kejanggalan-kejanggalan dan bukti-bukti kesalahan tersebut, menurut Penggugat akhirnya Tergugat I (Kasmidjan) mengakui kesalahan dan kekeliruannya. Kasmidjan disebut membuat surat keterangan tertanggal 20 Mei 2006.

Inti surat keterangan tersebut, Tergugat I (Kasmidjan) menerangkan dengan mengakui bahwa, tanah Yasan C 374 persil 28 A Kelas D II seluas 600 M2 atas nama Rumi atau Karti yang dijual olehnya kepada Undip melalui Surat Kuasa tertanggal 13 Februari 1986 adalah salah dan keliru. Menurutnya, yang sebenarnya tanah C 374 persil 28 A Kelas D II tersebut adalah bagian dari tanah milik Penggugat Rusdi Wasito bin Tampang.

Karena atas kesalahan Kasmidjan berkaitan jual-beli tanah 600 M2 dan seharusnya Tergugat III menjelaskan, bahwa tanah tersebut adalah bagian dari tanah yasan C. 374 persil 28 A Kelas D II seluas kurang lebih 3080 M 2. Akan Tergugat III justru membuat Kutipan Daftar Buku C 374 persil 28 A Kelas D menjadi atas nama Rumi atau Karti.

Sementara di atas bidang tanah C. 374 persil 28 A Kelas D II seluas kurang lebih 3080 M2 yang menjadi “obyek sengketa” tersebut pada sekitar tahun 1980 oleh Penggugat Rusdi telah didirikan bangunan rumah tempat tinggal permanen. Luas bangunan kurang lebih berukuran 7×16 meter dan untuk tempat tinggal Penggugat.

Pada tahun 1990, Rusdi kembali mendirikan lagi dua rumah tempat tinggal untuk kedua anaknya. Masing- masing luas bangunan kurang lebih 105 M2, serta dua bangunan semi permanen berupa warung yang masing-masing berukuran 42 M2 dan 72 M2. Sehingga di atas tanah C. 374 persil 28 A Kelas D II seluas kurang lebih 3080 M 2 di Jurang Blimbing RT. 03 RW. 04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang Kota Semarang tersebut terdapat 3 bangunan rumah permanen dan 2 bangunan semi permanen berupa warung.

Karena tanah Yasan C Nomor 374 milik PENGGUGAT telah tercatat dan masuk dalam daftar Lampiran alas hak Serttifikat Hak Pakai No. 27 atas nama Tergugat II (Undip Semarang) yang diterbitkan Tergugat IV. Sehingga dinilai secara tidak cermat dan berhati-hati dalam penerbitan hak pakai tersebut.

Atas ketidakcermatan Tergugat IV mengakibatkan tanah C. 374 persil 28 A Kelas D II seluas kurang lebih 3080 M 2 berada dalam penguasaan Undip Semarang dan “diklaim” sebagai wilayah lingkungan Kampus Undip. Meski hak kepemilikan tetap milik dan atas nama Penggugat Rusdi Wasito, karena bidang tanah tersebut belum pernah di jual belikan sampai saat ini.

Pada tanggal 19 Juni 2018, Penggugat Rusdi telah membuat Surat Pernyataan terkait dengan penguasaan fisik bidang tanah dan bangunan. Inti surat pernyataan tersebut adalah, tanah Yasan C.374 persil 28A Kelas DII seluas kurang lebih 3080 M2 dimiliki dan dikuasai Rusdi Wasito sejak tahun 1959.

“Tanah Yasan C. 374 persil 28 A itu belum pernah dimohonkan pendaftaran Hak Kepemilkan kepada Kantor Pertanahan BPN Semarang. Tanah Yasan C itu juga belum pernah dijual kepada pihak Undip Semarang,” bebernya.

Surat pernyataan tersebut disaksikan perwakilan masyarakat warga Jurang Blimbing Ketua RT Dan Ketua RW setempat, yaitu Ketua RT 003 dan Ketua RW 004 serta diketahui dan ditandatangani Dra. Sri Sukanti M.Si selaku Kepala Kelurahan Tembalang pada tanggal 28 Juni 2018 dengan Nomor: 590/46/VI/2018. Dengan catatan, bahwa: Surat tanah C 374 telah hilang dan mendapatkan copi surat tanah C 374 persil 28 A Kelas D II sebagai pengganti.

Menurut Rusdi, sepatutnya menurut Hukum, bahwa terhadap SUrat Pelepasan Hak atas tanah Yasan C.374 antara Tergugat I dengan Tergugat II menurut hukum dinyatakan tidak sah.

Atas terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 27/2012, maka Tergugat IV (BPN) terbukti telah salah dan keliru. Pasalnya, tanah yang menjadi obyek sengketa yang berada di dalam lokasi kampus dan diaku-aku bagian dari tanah milik Undip.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Semarang sebelum menerbitkan sertifikat, seharusnya mensurvey fisik atau lokasi dan mengecek legalitas surat-surat. Serta menganalisa terlebih dahulu bidang tanah yang dimohonkan.
Tindakan BPN Kantor Pertanahan Kota Semarang yang telah menerbitkan Setifikat Hak Pakai, hal tersebut dinilai melawan hukum. BPN dianggap bekerja tidak cermat dan telah mengabaikan hak-hak rakyat kecil.

Pada sekitar tanggal 15 Mei 2018, Undip Semarang dengan menggunakan alat berat merobohkan dan menghancurkan 3 bangunan rumah tempat tinggal permanen yang telah dengan susah payah didirikan oleh Penggugat. Serta dua bangunan semi permanen berupa warung yang berada di atasnya.

Tindakan itu dinilai melawan hukum dan kesewenang-wenang, serta melanggar hak asasi manusia. Tindakan arogan tersebut menurut pihak Rusdi dapat diancam baik secara pidana, perdata maupun piagam hak azasi manusia, sehingga sepatutnya dihukum memberikan ganti rugi.

Usai merobohkan dan menghancurkan ketiga rumah Penggugat dan anak-anaknya di atas obyek sengketa, pihak Tergugat II, Undip Semarang memagarinya keliling. Di sana ditempel tulisan “Tanah Ini Milik Undip”.

Penggugat beserta anak isteri, menantu serta cucu-cucunya akhirnya tidak punya tempat tinggal lagi. Setelah rumah dan warungnya dirobohkan, ia tetap mempertahankan hak atas tanah dengan mendirikan rumah tempat tinggal kembali di atas tanah “obyek sengketa”.

Dengan material seadaanya, berupa seng dan triplek serta kayu sisa-sisa bagunan yang dirobohkan dan dihancurkan ia membangun rumah sebagai tempat tinggal mereka. Dalam kondisi yang tak layak dan tidak, akhirnya ada kerabat iba kepada mereka tinggal bersamanya.

Dalam dalil gugatannya, Penggugat Rusdi mengaku dirugikan secara materiil dan immateriil. Materiil berupa, tiga rumah tempat tinggal permanen dan dua rumah warung semi permanen beserta perabotannya yang rusak akibat dirobohkan Tergugat Undip. Apabila dinilai uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Kerugian immateriil, bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat, Penggugat dan keluarganya mengalami stress berkepanjangan serta sakit-sakitan karena menempati rumah yang tidak layak. Penggugat dan keluarga telah kehilangan konsentrasi menjalani hidup sehari-hari dalam mencari nafkah.

Atas seluruh dalil gugatannya, Penggugat memohon Pengadilan Negeri Semarang mengabulkannya. Menerima dan mengabulkan gugatannya untuk seluruhnya.
Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Tanah Yasan C. 374 persil 28 A Kelas D II seluas kurang lebih 3080 M 2 (tiga ribu delapan puluh meter persegi), yang terletak dan dikenal umum di Dukuh/kampong Jurang Blimbing RT. 03/RW. 04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Menyatakan demi hukum Penggugat adalah pemilik sah tanah C. 374 persil 28 A Kelas D II seluas kurang lebih 3080 M 2 di Dukuh/Kampung Jurang Blimbing Jurang Blimbing RT. 03/RW. 04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang Kota Semarang .

Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (on rechtmatigedaad). Menyatakan Surat Pelepasan Hak atas tanah Yasan C No. 394 antara Tergugat I dengan Tergugat II seluas 600 M2 dan beberapa transaksi jual belinya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Memerintahkan kepada Tergugat IV BPN Kantor Pertanahan Kota Semarang mengeluarkan bidang tanah Yasan C. 374 persil 28 A Kelas D II seluas kurang lebih 3080 M dari lampiran alas hak pada buku Sertifikat Hak Pakai Nomor: 27/2012 atas nama Undip Semarang.

Gugatan Serupa

Pada Oktober 2018 silam, gugatan serupa juga diajukan Rusdi Wasito ke PN Semarang dengan Tergugat Menriset Dikti RI dan Rektor Undip Semarang klasifikasi perkara objek sengketa tanah. Perkara terdaftar nomor 473/Pdt.Bth/2018/PN Smg.

Gugatan diajukan Rusdi Wasito bin Tampang alias Wasito kala itu diajukan lewat tim kuasa hukum Adie Siswoyo, Arwani, Roedi Setiawan, Kusriyanto, Andri Pribadi, Tony Hermawan, Giovannie Anke Karenthya.

Dalam dalil gugatannya, Penggugat Warsito mengklaim pemilik sah atas tanah di Desa Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang tercatat dalam C. Desa Tembalang No. 551. Tanah itu terdiri atas Persil 28a Klas II , Luas + 0.289 da dan Persil 28 b, Klas III Luas + 0.520 da.Persil 28b Klas D II , Luas + 0.615 da dan Persil 28 b, Klas D III Luas + 0.820 da. Serta Persil 28 b, Klas III Luas + 0.520 da yang diatasnya berdiri gedung Auditorium Prof. Soedarto Undip Semarang.

Penggugat mengaku pemilik atas obyek sengketa itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207 / 1983. Pdt. G . Smg tertanggal 11 Agustus 1984 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan penetapan No. 04 / Pdt. Eks. / 2010 / PN. Smg tertanggal 10 Pebruari 2011 tentang perintah memanggil Para Termohon Eksekusi untuk ditegur, diperingatkan.

Serta berdasarkan Penetapan Nomor 04 / Pdt. Eks./ 2011 / PN Smg tertanggal 02 Agustus 2011 tentang Perintah untuk melakukan Survey terhadap tanah yang terletak di Desa tembalang Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang yang tercatat dalam Buku C. desa Tembalang Nomor 551 .

Bahwa penetapan No. 04 tertanggal 10 Februari 2011 dan Penetapan Nomor 04 tertanggal 2 Agustus 2011 itu telah menunjukan hasil survey bahwa tanah obyek sengketa yang semula kosong. Namun oleh pihak kampus telah didirikan bangunan Gedung Fakultas Teknik Kimia Undip semarang dan Gedung Auditorium Prof. Soedarto Undip Semarang.

Penggugat sendiri mengaku tidak pernah mengalihkan hak atas obyek sengketa miliknya kepada siapapun. Menurutnya, Hak Pakai atas tanah obyek sengketa yang bukan berasal dari Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Meriset Dikti dan Rektor Undip dianggap tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik dinilai telah melawan hukum. Atas proses itu, diketahui tak dilanjutkan.

far)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *