Ratusan Orang dengan Gangguan Jiwa di Boyolali Direkam e-KTP Agar Bisa Ikut BPJS

oleh -61 views

Boyolali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali melakukan perekaman KTP elektronik atau e-KTP kepada warga yang mengalami gangguan jiwa.

Hal ini dilakukan untuk memberikan akses bantuan kepada para orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tersebut.

“Semua warga kan harus memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan). Ketika ada program-program bantuan itu basic-nya untuk memberikan bantuan kan NIK,” ujar Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Boyolali, Mudzakir, ditemui di ruang kerjanya Senin (5/4/2021).

Selain itu, perekaman e-KTP ini dilakukan juga untuk memberikan akses bantuan kesehatan kepada ODGJ tersebut. Setelah memiliki NIK, selanjutnya ODGJ akan diikutkan dalam program BPJS Kesehatan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang preminya dibayarkan oleh Pemkab Boyolali.

“Untuk yang sakit menahun, seperti ODGJ itu kan oleh Dinkes nanti akan diprioritaskan untuk mendapatkan BPJS (Kesehatan) yang lewat PBI itu yang anggarannya dari pemerintah. Jadi sambil nanti ODGJ ini yang terjaring kok belum punya BPJS, akan kami mintakan ke Dinkes agar nanti bisa masuk kepada BPJS yang preminya dibayarkan oleh pemerintah kabupaten,” urai dia.

Menurut dia, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Boyolali ada sekitar 2.550 ODGJ baik kondisi berat maupun ringan. Dari jumlah tersebut yang kondisinya berat, atau perlu penanganan pengobatan ada 1.789 orang.

“Masih ada sekitar 500-an yang belum punya e-KTP. Mudah-mudahan bisa tertangani semua,” jelas Mudzakir.

Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Boyolali, Tyas Tusara, mengatakan perekaman e-KTP bagi ODGJ ini dilakukan bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) dan relawan.

Tyas mengungkap perekaman data e-KTP para ODGJ sudah dilakukan sejak Desember 2020. Dalam program ini, Kecamatan Tamansari menjadi pilot project. Namun untuk pelaksanaan perekaman, sesuai prosedur pihaknya tetap menunggu permintaan dari pemerintah desa.

“Sejak Desember (2020) di Kecamatan Tamansari, Kami melibatkan relawan desa untuk rekam e-KTP itu,” kata Tysa.

Perekaman e-KTP dilakukan secara off line. Semua data kemudian diunggah ke database secara online di kantor Disdukcapil.

Tyas mengemukakan, tidak mudah melakukan perekaman e-KTP kepada para ODGJ. Perekaman pun dilakukan di sembarang tempat, bahkan ada yang dilakukan di jalan.

“Kalau yang nurut sama perintah kita, perekaman keseluruhan, sidik jari, iris mata, dan foto. Tapi kalau yang tidak nurut, kita ambil gambar fotonya saja, namun ambil gambar foto itu juga susah. Karena kamera tidak fokus ke mata, tidak bisa terkirim. Ada yang sudah siap mau difoto, tiba-tiba krubut sarung. Jadi satu orang itu (rekam e-KTP) bisa sampai setengah jam lebih,” ungkapnya.

Sumber Detik

Tinggalkan Balasan