R Dody Kristianto Dihukum 32 Bulan Penjara di Kasus Kasda Semarang

oleh -387 views
Sidang pemeriksaan R Dody Kristianto.

Semarang – Pengadilan memvonis R Dody Kristianto, mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kas Daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dengan pidana 32 bulan penjara.

Terdakwa terbukti bersalah sesuai Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Serta menjatuhkan pidana denda Rp50 juta subsider penjara kurungan selama dua bulan, ”kata Antonius Widijantono, ketua majelis hakim membaca amar putusan pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, 8 Juli 2019.

Menanggapi putusan itu, terdakwa dan JPU yang sebelumnya menuntut hukuman Dody dihukum empat tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara mengaku masih pikir-pikir.

Dody dinilai korupsi bersama dengan mantan pegawai BTPN Semarang, Diah Ayu Kusumaningrum, pada 2008 hingga 2016. Akibat korupsi merugikan negara Rp 21 miliar lebih. Kerugian telah dibebankan ke DAK.

Tuntutan Pidana

Jaksa sebelumnya menuntut pengadilan menjatuhkan pidana 4 tahun penjara terhadap R Dody Kristiyanto. Serta pidana denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan juga diajukan.

Dody sejak 12 Nopember 2004 ditunjuk selaku Yang Menjalankan Tugas (YMT) dan pada 30 Desember 2008, diangkat selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kasda. 

Korupsi dilakukan Dody bersama Diyah Ayu Kusumaningrum (DAK), selaku Personal Bangking Manager (PBM) BTPN Semarang. Kasus terjadi sejak 16 Januari 2008 sampai 22 Januari  2014 terkait penempatan uang kasda Pemkot Semarang di rekening BTPN Semarang.

Bahwa sejak Januari 2014 sampai 2014, selaku pengelola dana kasda, Dody menyetorkan total sekitar Rp 36 miliar atau sebanyak 306 kali ke BTPN lewat DAK. Namun dari jumlah itu, hanya sekitar Rp 12 miliar yang disetorkan DAK. Ada selisih sekitar Rp 25 miliar yang tidak disetorkan DAK ke BTPN.

Selaku Kepala UPTD Kasda, Dody menyerahkan uang dan hanya menerima slip setoran tanpa validasi bank sebagai bukti sah. “Hal itu tidak sesuai ketentuan pengelolaan keuangan,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *