Proyek e Mading Kendal Usulan Partai Pengusung Bupati Mirna Annisa

oleh -207 views
Bupati Kendal Mirna Annisa yang diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan e Mading tahun 2016.

SEMARANG – Pengadaan e Mading Disdik Kendal untuk 30 SMP tahun 2016 senilai Rp 5,8 miliar bersumber APBD Perubahan diketahui menjadi proyek prioritas. Proyek itu diketahui merupakan usulan prioritas salah satu partai pendukung Bupati Kendal dr Mirna Annisa.

Awalnya anggaran pengadaan diusulkan Rp 6,8 miliar ke eksekutif. Namun hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Kendal bersama Badan Anggaran DPRD akhirnya ditetapkan Rp 5,8 miliar lewat APBD Perubahan 2016.

Entah kenapa, usulan anggaran itu disetujui dan tetap dilaksanakan meski pelaksanaannya mepet di tahun anggaran.

Bupati Kendal dr Mirna Annisa mengaku, proyek pengadaan e Mading tahun 2016 sebesar Rp 5,8 miliar merupakan usulan prioritas. Usulan itu diakuinya berasal dari partai pengusungnya saat Pilkada 2016 lalu.

“Yang saya tahu 2016, saya lebih ke infrastruktur. Itu dari tim pengusung. Saat Pilkada tim pengusung membuat skala prioritas. Mereka dari partai pengusung. Keterlibatan saya sebagai bupati. Say jalankan apa yang jadi kebijakan aturan. Usulan dari dewan sebagai keterwakolam masyarakat. Saya tidak tahu masuk priorits tidak karena setahu saya prioritas itu infrastruktur,” kata Mirna saat diperiksa di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (22/4/2019).

Mirna diperiksa sebagai saksi atas tiga terdakwa, Drs Muryono SH (mantan Kadisdik Kendal selaku Pengguna Anggaran), Agung Markiyanto (PNS selaku Pejabat Pembuat Komitmen). Serta Lukman Hidayat (Direktur CV Karya Bangun Sejati).

Terkait nota dinas perihal persetujun bayar proyek e Mading yang bermasalah, Mirna lagi-lagi mengakui pernah membuatnya.

“Saya sendiri yang tanda tangan. Tidak secara pribadi (tapi bupati),”  kata Mirna di persidangan dipimpin hakim Ari Widodo.

Terkait surat keberatan terdakwa Muryono melaksanakan proyek e Mading yang diajukan kepadanya, Mirna membantah mengetahui.

“Saya tidak pernah menerima (surat keberatan Muryono),” katanya.

Berlindung pada Paraf

Menyikapi keterangan itu, ketua majelis hakim Ari Widodo menilai, saksi Mirna hanya berlindung pada tanda tangan dan parafnya saja.

“Ini sudah kejadian dan ada yang dirugikan. Saudara berlindung pada tanda tangan dan paraf. Lalu mereka harus berlindung ke siapa,” kata dia.