Praperadilan Tersangka Pencucian Uang Vs Bea Cukai Jateng. Siapa Menang ?

oleh -155 views

Semarang – Bambang Kuswanto, tersangka pencucian uang tindak pidana cukai, menggugat praperadilan bea cukai Jateng ke Pengadilan Negeri Semarang. Senin, 26 April 2021 praperadilan diajukan dalam perkara nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Smg.

Praperadilan diajukan Bambang Kuswanto lewat pengacaranya dari kantor Hukum T Yosep Parera. Bambang (36), merupakan warga
Karangmojo RT 006 RW 002, Kel/Desa Karangmojo Kec. Klego Kab. Boyolali.

“Praperadilan diajukan terhadap Kementerian Keuangan RI cq Dirjen Bea Cukai cq Kanwil Jateng dan DIY,” unhkap Noerma Soejatiningsih, Panmud Pidana pada PN Semarang, Kamis (29/4/2021).

Informasi yang dihimpun, praperadilan didasarkan atas penetapan Bambang Kuswanto sebagai tersangka oleh penyidik Bea Cukai Jateng sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor SPT-03/WBC.10/BD.04/PPNS/ 2021 tanggal 20 Februari 2021.

Kedua, pemblokiran dan/atau penyitaan deposito miliknya pada tanggal 22 Februari 2021
dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Bambang dijerat Pasal 3 dan/atau Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Menurut Pemohon penetapan dan pemblokiran dan atau penyitaan itu tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, UU Nomor 8 Tahun 2010 dan
UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Terpidana

Bambang Kuswanto sendiri berstatus Terpidana perkara cukai yang notabene telah divonis bersalah melakukan tindak pidana “turut serta
menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai”. Perkaranya diputus di Pengadilan Negeri Demak No. 109/Pid.Sus/2020/PN. Dmk tanggal 26 Agustus 2020.

Di putusan itu dinyatakan, Bambang ditahan di rumah tahanan (rutan) sejak 9 Mei 2020. Kerugian keuangan negara dalam kasus rokok tanpa dilekati pita cukai itu sebesar Rp145.600.000.

Bambang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan serta denda Rp 320.320.000, subsidair 2 bulan kurungan. Besaran denda diperhitungkan 2,2 x nilai cukai yang
seharusnya dibayar (kerugian keuangan negara).

Disebut juga di putusan, rekening yang digunakan Bambang untuk transaksi jual beli rokok tanpa cukai adalah rekening Bank BRI Unit Klego Boyolali dengan Nomor 665101027150530 atasnama dirinya.

Menurut kuasa hukumnya, sesuai Pasal 75 UU TPPU l, jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikannya dan memberitahukannya kepada PPATK.

Kedua, berdasarkan putusan No. 109/Pid.Sus/2020/PN. Dmk, terbukti rekening yang digunakan transaksi jual beli rokok tanpa pita cukai telah ditemukan sejak perkara tindak pidana cukai dilakukan penyidikan.

Atas hal itu penyidik, seharusnya menggabungkan tindak pidana pencucian uang tersebut kedalam satu kesatuan.

Ditambah lagi, atas penyidikan TPPU tersebut haruslah dimulai dengan proses penyelidikan lebih dulu sesuai KUHAP. Penyidik bea cukai juga dinilai tak berwenang karena, penyelidik sesuai KUHAP adalah kepolisian.

Alasan lain, penetapan Bambang K sebagai tersangka TPPU pada 21 Februari 2021 juga tidak didasarkan alat bukti cukup. Pasalnya penggeledahan dan penyitaan baru dilakukan pada tanggal 5 Maret 2021 atau 13 hari setelah penetapan tersangka.

Penyidik bea cukai dinilai belum memiliki alat bukti saksi saat
menetapkan tersangka. Belum pernah meminta keterangan ahli sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Bambang dikatakannya, pernah diperiksa sebagai saksi pada 18 Februari 2021 dan diperiksa sebagai tersangka pada 7 April 2021. Jika bea cukai mendalilkan ada alat bukti petunjuk dalam perkara ini, menurut pengacara Pemohon mustahil penyidik dapat membuktikannya.

Atas hal itu, Pemohon menilai Surat Penetapan Tersangka Nomor SPT-03/WBC.10/BD.04/PPNS/2021 tanggal 20 Februari 2021 tidak sah dan bertentangan hukum. Selain dinilai tidak memiliki kekuatan hukum apapun, penyidikannya juga cacat prosedural.

Atas dimulainya oenyidikan oleh bea cukai sendiri disebut Pemohon juga tanpa pemberitahuan. Pertama, Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: PDP-02/WBC.10/ PPNS/2021 tertanggal 16 Februari 2021 sampai kini tidak pernah diserahkan ke Pemohon. SPDP Nomor: PDP-02.1/WBC.10/BD.04/ PPNS/2021 tertanggal 22 Februari 2021, diberikan baru pada tanggal 27 Februari 2021.

Batal

Berdasar dalil itu, Pemohon meminta pengadilan membatalkan SPDP Nomor: PDP-02.1/WBC.10/ BD.04/PPNS/2021 tertanggal 22 Februari 2021.

Bambang Kuswanto sendiri disebut pemilik dana deposito Rp 1 miliar di BRI sejak 13 Juni 2019. Bahwa sejak 22 Februari 2021 usai ditetapkannya sebagai tersangka, rekening iti diblokir.

Pemblokiran dinilai telah melebihi 30 hari dari ketentuan UU TPPU. Pemohon meminta agar mengakhirinya.

Di amar petitumnya, Pemohon meminta permohonan praperadilannya dikabulkan. Menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah dan bertentangan hukum.

Menyatakan SPDP tertanggal 16 Februari dan 22 Februari 2021 yang dikeluarkan penyidik bea cukai tidak sah. Menyatakan pemblokiran sejak 22 Februari 2021 tidak sah dan meminta pembukaan pemblokiran itu.

(rdi)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.