Plt Bupati dan Sekda Kudus Dipanggil Kejati Jateng Soal Kasus PDAM

oleh -66 views

Pelaksana tugas Bupati Kudus M. Hartopo.

Semarang – Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Tengah, Ketut Sumedana mengatakan, penyidikan kasus suap penerimaan pegawai baru di PDAM Kudus terus berjalan.

“Kami terus periksa saksi-saksi. Sudah 40 an saksi kami periksa. Untik Plt Bupati Kudus minggu depan,” kata dia, kepada wartawan, Kamis (23/7/2020).

Ke- 40 saksi itu berasal dari berbagai unsur.

“Termasuk dari Kejari Kudus yang menangkap. Ada dari bank. Untuk korban ada 16 yang sudah mengakui (memberi uang),” kata dia.

Pelaksana tugas Bupati Kudus M. Hartopo mengakui mendapatkan surat panggilan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk dimintai keterangannya terkait kasus dugaan penyuapan dalam penerimaan pegawai baru di lingkungan PDAM Kudus.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai pemilik dari PDAM Kudus memang wajib mengetahui hal-hal yang terkait manajemennya.

Selain dirinya, kata Hartopo, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Sam’ani Intakoris juga turut mendapat surat panggilan dari Kejati Jateng.

Pemanggilan keduanya dimungkinkan terkait pengangkatan Direktur PDAM Ayatullah Humaini apakah sudah sesuai prosedur atau belum.

Sementara soal surat salinan penetapan tersangka Dirut PDAM Kudus Ayatullah Humaini, Pemkab Kudus hingga kini masih menunggu salinannya.

Hartopo mengatakan pihaknya juga akan mencanangkan pakta integritas di perusahaan daerah tersebut, sehingga benar-benar bersih.

Terkait surat pemanggilan Kejati Jateng, Sekda Kudus Samani Intakoris mengakui belum mengetahui.

“Kalaupun dimintai keterangan, tentunya siap,” ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejaksaan Negeri Kudus dengan mengamankan tersangka “T” yang merupakan pegawai PDAM dalam kasus dugaan suap penerimaan pegawai baru di PDAM menyeret Direktur PDAM dan orang di luar PDAM Kudus menjadi tersangka.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 12e, 11, serta 5 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

(far)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *