PKPU PT Pismatex Textile Industry oleh PT Maju Lancar Lestari Ditolak Pengadilan

oleh -133 views

Ilustrasi

Semarang – Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT Maju Lancar Lestari terhadal PT Pismatex Textile Industry, produsen sarung merek Gajah Duduk ditolak Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Majelis hakim pemeriksa perkaranya nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg memutuskannya pada sidang 10 Juli 2020 lalu. Majelis terdiri Dr. Agus Rusianto (ketua), Muhamad Yusuf dan Aloysius Priharnoto Bayuaji (anggota).

Hakim menilai permohonan PKPU PT Maju Lancar Lestari diajukan tak memenuhi ketentuan. Pasalnya, permohonan tidak menyebutkan jelas adanya kreditor lain PT Pismatex Textile Industry.

“Permohonan Pemohon yang demikian, sejalan pula dengan pendapat ahli Dr. M Hadi Subhan, SH.,MH., yang berpendapat bahwa pembuktian dalam perkara PKPU dan Kepailitan haruslah terbukti secara sederhana, terang, dan ceto, termasuk di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus secara jelas mencantumkan kreditor lain dalam permohonanya agar dapat dijawab oleh Termohon secara fair dan bukan dengan mengajukan dulu permohonannya kemudian baru dicari-cari kreditor lainnya,” kata hakim dalam pertimbangan putusannya.

Hakim menilai permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan syarat formal pasal 222 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H, M.H, C.N merupakan ahli hukum yang diajukan Termohon PKPU, PT Pismatex Textile Industry atas perkara terkait.

Majelis menyatakan, syarat-syarat materiil untuk dapat dikabulkannya permohonan PKPU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : “1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

Dua, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Tiga, kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada Kreditornya.

Untuk dikabulkannya suatu permohonan PKPU secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mensyaratkan permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (4). Syarat-syaratnya, debitor memiliki lebih dari satu Kreditor; Kreditor memperkirakan Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

“Sedangkan dalam permohonan a quo, ternyata Pemohon tidak menyebutkan secara tegas dan jelas siapakah kreditor lain dalam permohonan a quo, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatas,” kata hakim.

Dalam permohonan Pemohon tentang adanya Kreditor lain, Pemohon dalam permohonannya hanya menyatakan bahwa Termohon PKPU juga memiliki utang kepada beberapa kreditor lain yang akan dibuktikan pada saat pembuktian di persidangan.

“Maka permohonan Pemohon karena tidak beralasan maka haruslah ditolak,” kata hakim.

“Mengadili. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemohon;
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.602.000,” demikian amar putusan majelis hakim.

PKPU Diajukan

PKPU diajukan Bobby Johan, Direktur dari PT Maju Lancar Lestari terhadap PT Pismatex. Tim kuasa hukum Bobby Johan, Dedy Darmawan SH, Sururi El Haque SH, Adnan Kuntonugroho SH.

Utang piutang antara kedua bermula saat PT Pismatex melakukan pemesanan batubara dengan cara membuat Purchase Order ke bagian penjualan PT Maju Lancar Lestari. Pesanan itu lalu diteruskan ke Bagian Pengiriman untuk dipersiapkan.

PT Maju Lancar lalu membuat Surat Jalan / Surat Pengantar untuk menyertai barang pesanan yang sudah dipersiapkan untuk diantar ke alamat PT Pismatex di Jl. Sapugarut Bligo Buaran, Pekalongan.

“Batu bara pesanan itu diterima PT Pismatex dengan bukti menandatangani surat jalan disertai catatan dari jumlah batubara,” sebut tim kuasa hukum.

Berdasarkan catatan penerimaan yang dilampirkan PT Pismatex, PT Maju Lancar mempersiapkan salinan surat jalan yang sudah ditandatangani pihak Termohon untuk dikirimkan ke alamat Pemohon.

Karena PT Maju Lancar tidak mempunyai kantor cabang di Pekalongan, surat jalan dan catatan penerimaan barang asli dikirimkan melalui jasa pengiriman dan sudah diterima. Atas hal itu, PT Pismatex berkewajiban untuk melunasi kewajibannya dalam tempo 30 hari.

Catatan penerimaan barang itu menjadi dasar pengakuan utang jatuh tempo dan dapat ditagih. Jumlah keseluruhan tagihan PT Maju Lancar Lestari Rp 1.403.392.500. Atas tagihan itu, sampai sekarang tidak dibayar PT Pismatex.

PT Maju Lancar Lestari sudah berkali – kali menagih pihak PT Pismatex melalui telelepon agar melunasi hutangnya. Sejak periode transaksi 12 April 2017 hingga 13 Juni 2017 penagihan dilakukan.

“Namun Termohon PKPU belum menunjukkan keseriusannya dalam melunasi kewajibannya kepada Pemohon PKPU,” ungkap Pemohon dalam dalil permohonannya.

Diakui, atas tagihan itu, Pemohon dan Termohon sudah membuat perjanjian testrukturisasi hutang pada November 2017. Namun hal itu tidak diindahkan Pemohon.

Saldo Kurang

Salah satu hasil restrukturisasi, PT Pismatex pernah membukakan giro kepada PT Maju Lancar dengan memberikan cek yang di cross pada bagian kiri atas yang artinya menjadi giro dari Bank BCA tanggal 30 Januari 2018 No. DU 256828 dengan nominal Rp 95 juta.

Tetapi pada saat dicairkan ternyata giro tersebut dikembalikan bank berdasarkan Surat Keteragan Penolakan (SKP) Bank Central Asia cabang KCP Paskal Atas Bandung tertanggal 9 Februari 2018. Alasannya, saldo kurang.

Atas hal itu, PT Pismatex memberikan lagi cek lain yang juga di cross pada bagian kiri atas yang artinya menjadi giro dari bank BCA tanggal 30 Maret 2018 dengan No. DU 256830 senilai Rp 95 juta. Tetapi saat akan dicairkan ditolak karena saldo kurang, berdasar SKP Bank BCA tertanggal 2 April 2018.

(far)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *