Penundaan Pilkada Serentak Dipersoalkan DPD

oleh -99 views
Ketua Komite 1 DPD RI Teras Narang dan Wakil Ketua Abdul Kholik

JAKARTA -Komite I DPD Ri menyesalkan proses penundaan Pilkada serentak 2020  menjadi Desember 2020 tidak melibatkan dan meminta pertimbangan DPD RI. Apalagi penundaan ini kurang memperlihatkan sense of crisis yang sedang dialami oleh bangsa ini.

Pernyataan itu disampaikan komite I saat rapat kerja Komite I dengan Mentei Koodinatir Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Jumat (8/5). Raker  diikuti oleh seluruh anggota Komite I DPD RI juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono. Dalam Raker ini dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang.

Komite I berpandangan bahwa persoalan Pandemi Covid-19 membutuhkan optimalisasi kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah, optimalisasi anggaran, optimalisasi upaya pelindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan tindakan yang diperlukan lainnya.

Selain itu, penundaan Pilkada di Desember 2020 membutuhkan kerja-kerja yang mendesak dan cepat dalam mempersiapkan payung hukum, validitas Data Pemilih, anggaran, penyelenggara, dan peserta di tengah Pandemi.

”Komite I menilai tentunya pelaksanaan Pilkada di Desember 2020 kurang memperlihatkan sense of crisis dan akan mengurangi kualitas demokrasi di tingkat lokal karena dilakukan secara tergesa-gesa”, tegas Teras Narang.

Dalam Raker ini, Komite I DPD RI juga menyoroti soal lemahnya koordinasi kebijakan baik antar Kementerian/Lembaga ditingkat pusat maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Raker juga membahas 5 isu strategis dalam penanganan pandemi Covid – 19, diantaranya soal pilkada serentak 2020, RUU Cipta Kerja, otonomi khusus Papua, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan kebijakan Kemenko Polhukam dalam penanganan Covid–19.

“Kami di Komite I DPD RI mendesak Menko Polhukam RI mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 baik antar Kementerian/Lembaga ditingkat Pusat maupun antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah”, tegasnya.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik memperkuat pandangan rekan–rekannya di Komite I. Menurut senator dari Jawa Tengah ini, soal pandemi Covid– 19 ini pemerintah mendesentralisasi wabah tetapi meresentralisasi penanganan.

“Terkait pilkada, saya melihat perppu ini sangat minimalis karena hanya bicara soal penundaan dan anggaran,’kata Abdul Kholik.

Abdul Kholik minta Menko Polhukam agar kesempatan penundaan ini digunakan untuk benahi kualitas pilkada. Kami Komite I DPD RI sudah rumuskan draft RUU Pilkada, bisa menjadi masukan untuk Pak Menko Polhukam”, ungkap Abdul Kholik.

Menjawab pertanyaan terkait Perppu Pilkada Mahfud MD menjelaskan awalnya adalah adanya permintaan dari KPU untuk menunda pilkada serentak 2020 lantaran pandemi Covid–19.

Lalu diadakan pertemuan tripatrit antara KPU, DPR dan Pemerintah yang diinisiasi oleh KPU. Dalam pembahasan berikutnya Mahfud setuju agar DPD RI didengar pendapatnya dan diajak bicara soal pilkada ini.

”Mengingat Pilkada ini soal daerah maka DPD perlu diajak. Walapun akan ada perdebatan. Hari ini saya akan sampaikan ke DPR agar DPD diajak bicara, tegas Menko Polhukam,’katanya.

Sumber Wawasan.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *