Palsukan Tanda Tangan, Kades dan Kadus Dihukum Penjara

oleh -94 views
BATANG – Pengadilan Negeri Batang memvonis hukuman 6 bulan penjara terhadap Kepala Desa Wonosegoro Abdul Manan dan Kepala Dusun (Kadus) Edy Saputra. Keduanya dinilai terbukti secara sah bersalah melakukan pemalsuan tanda tangan Ketua Badan Pengawas Desa (BPD) Wonosegoro dan stempel.

Hal tersebut dibacakan Hakim Anggota I Yustianita Hartati dalam sidang di Pengadilan Negeri Batang, Selasa. Terdakwa Abdul Manan dijatuhi vonis 6 bulan penjara dan ditetapkan masa penahanan yang telah dijalaninya serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Selain itu, juga menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Abdul Manan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan membayar biaya perkara Rp5.000,00.

Sementara itu, terdakwa Edy Saputra dalam surat putusan dengan nomor perkara: 156/Pid.B/2020/PN Btg yang dibacakan Hakim Anggota I Yustianita Hartati juga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut bersama melakukan membuat surat palsu itu.

Setelah pembacaan vonis hukuman, jaksa penuntut umum (JPU) dan dua terdakwa menyatakan masih berpikir terhadap keputusan vonis hakim sehingga PN memberikan waktu selama 7 hari untuk mengajukan banding.

Pengacara pelapor, Zamroni, mengatakan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Batang belum berjalan maksimal untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat sehingga keputusan dari hakim masih sepihak.

“Mungkin untuk rasa keadilan di pihak lain sudah memuaskan. Namun, rasa keadilan di pihak kami belum terpenuhi,” kata Zamroni.

Menurut dia, jika melihat ancaman pidana pada kasus yang menjerat dua terdakwa ini, yaitu Pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2 juncto Pasal 55 KUHP, semestinya mereka dapat dipidana maksimal 6 tahun penjara.

“Akan tetapi, pada pembacaan putusan oleh hakim ketua hanya divonis 6 bulan penjara. Hal ini menurut kami tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu masa inkrah selama 7 hari setelah putusan sidang.

“Jadi, 7 hari ke depan kami mencoba konfirmasi kepada pihak Kejaksaan Negeri Batang,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *