Muhammadiyah Juga Minta Pilkada 2020 Ditunda. Menteri-Menteri Perlu Dievaluasi

oleh -82 views
JAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta kepada KPU dan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 lantaran pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia belum usai. Pihak terkait diharapkan mengutamakan keselamatan masyarakat.

Pernyataan sikap PP Muhammadiyah itu disampaikan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti lewat konferensi pers yang disampaikan secara daring, Senin (21/9).

“Untuk menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan,” kata Mu’ti dalam konferensi pers secara daring, Senin (21/9).

PP Muhammadiyah lalu meminta Kementerian Dalam Negeri dan DPR untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini. Ia menegaskan bahwa keselamatan bangsa serta keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada.

“Kita lihat baru pendaftaran dan sosialisasi saja terjadi klaster-klaster baru. Bahkan kita liat kekhawatiran semua pihak pelaksanaan pilkada gak mematuhi protokol, perayaan-perayaan dilakukan, dan pengumpulan massa terjadi,” kata Mu’ti.

Diketahui, dorongan penundaan Pilkada serentak 2020 menguat setelah lantaran banyak pasangan calon yang melanggar protokol dengan membawa massa saat mendaftar ke KPU pada 4-6 September lalu.

Bawaslu bahkan telah mencatat sebanyak 316 bapaslon dari 243 daerah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pendaftaran.

Tak hanya itu, PP Muhammadiyah juga meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 yang dikerjakan selama ini oleh pemerintah. Jokowi perlu mengevaluasi menteri-menterinya agar penanganan corona bisa dilakukan secara optimal.

“Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” kata Mu’ti.

PP Muhammadiyah menganggap Jokowi perlu mengambil alih dan memimpin langsung penanganan corona di Indonesia agar lebih efektif, terarah, dan maksimal.

Kebijakan yang tegas dan komprehensif dalam penanganan Covid-19 juga perlu ada angka penularan bisa terus ditekan.

“Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian,” kata Abdul.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *