Mantan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan Ajukan PK ke MA

oleh -132 views

Semarang – Taufik Kurniawan, mantan Wakil Ketua DPR RI, terpidana korupsi suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen 2016 mengajukan upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). PK diajukan melalui Pengadilan Tipikor Semarang.

“Taufik Kurniawan mengajukan PK. Sidangnya, Senin 8 Juni 2020. Agendanya sudah saksi. Terpidana mengajukan ahli Jamin Ginting. Dia didampingi penasehat hukumnya, Elza Syarif. Sidangnya digelar secara online “kata Edy Sepjengakria, salah satu hakim adhoc Pengadilan Tipikor Semarang yang menyidangkannya, Selasa (9/5/2020).

Diakui hakim Edi, PK diajukan dengan alasan adanya kekhilafan hakim. Tak dijelaskan alasan tersebut. “Alasan PK ada kekhilafan hakim dalam putusannya,” akunya.

Pada 15 Juli 2019 lalu, Taufik dipidana 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan, serta dicabut hak politiknya selama 3 tahun usai menjalani pidana. Terdakwa juga dihukum membayar Uang Pengganti (UP) atas suap yang diterimanya, Rp 4,240 miliar, diperhitungkan uang yang disetornya Rp 4, 240 miliar ke negara lewat KPK.

Taufik dinilai korupsi bersama-sama sesuai dakwaan kesatu, melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Taufik tak mengajukan banding. Permohonan PK baru diajukan Kamis, 16 April 2020 lalu oleh Taufik Kurniawan dengan Termohon penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tanggal 16 April 2020 PK diajukan,” kata Meylina Dwi P, Panmud Tipikor pada Pengadilan Tipikor Semarang menambahkan.

Belum Diproses Hukum

Penanganan perkara di kasus itu dinilai belum tuntas. Penyidik KPK belum memproses dua pihak yang disebut dalam putusan Taufik Kurniawan terlibat korupsi.

Ketua DPW PAN Jawa Tengah, Wahyu Kristianto disebut terlibat dalam peran sertanya. Selain Wahyu Kristianto,mantan anggota DPRD Jateng, nama Rachmat Sugianto, politis PAN, mantan Caleg PAN juga disebut terlibat.

Menurut majelis hakim dalam putusan perkara Taufik Kurniawan, tanpa peran keduanya, suap tidak akan terjadi.

Fakta itu diungkapkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang pada putusannya pada sidang perkara Taufik Kurniawan. Putusan dijatuhkan majelis hakim, Antonius Widijantono (ketua), Sulistiyono dan Robert Pasaribu (anggota).

Dalam pertimbangan unsur Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP, majelis hakim menyatakan adanya peran serta pihak lain dalam kasus suap yang dilakukan terdakwa Taufik Kurniawan.

“Sesuai fakta dari rangkaian perbuatan terdakwa tampak jelas rangkaian kerjasama sama dengan lainnya untuk perbuatan yang dituju. Nyatanya ada dua orang atau lebih yang melakukan peristiwa pidana,” kata hakim anggota Robert Pasaribu membacakan pertimbangan hukumnya,

Perbuatan Rachmat Sugianto dan Wahyu Kristianto telah memenuhi elemen pokok delik yang didakwakan.

“Tanpa peran masing-masing terdakwa tidak bisa melakukan. Sehingga terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan,” kata hakim.

Taufik sebelumnya didakwa menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 4,850 miliar Uang itu berasal dari Mohammad Yahya Fuad, Bupati Kebumen periode 2016-2021 melalui Rachmad Sugiyanto Rp 3,650 miliar. Dari Tasdi, Bupati Purbalingga periode 2016-2021 melalui Wahyu Kristianto Rp 1,2 miliar.

Pemberian Rp 4,850 miliar itu dilakukan agar Taufik Kurniawan memperjuangkan dan menyetujui penambahan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 untuk Kabupaten Kebumen dan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 untuk Kabupaten Purbalingga yang dibahas di DPR RI.

(far)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *