Laporan Khusus Kasus BPN Semarang (1): Kesaksian Jimny Suryo Pamungkas Soal Rekapan

oleh -437 views
Semarang – Sidang pemeriksaan perkara dugaan gratifikasi dan pungli di Kantor Pertanahan Semarang salah satunya memeriksa Jimny Suryo Pamungkas, selaku Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Dalam keterangannya, Jimny mengakui memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan pengecekan sertifikat. Yaitu setelah mendapat berkas dari loket pendaftaran (kwitansi, SPS/Surat Perintah Setor, bukti pembayaran senilai Rp 50 ribu untuk pengecekan sertifikat). Selanjutnya diserahkan ke staf buku tanah untuk mencocokkan apakah sesuai antara sertifikat dengan buku tanah atau data base mengenai tanah yang bersertifikat di Kota Semarang. Selanjutnya jika semua data sudah lengkap akan distempel kemudian dicatatkan di buku agenda  dengan istilah 307 atau data base mengenai sertifikat tanah.

Dalam tugas sehari-hari, Jimny bertanggung jawab kepada Windari Rochmawati selaku Kasubsi Pemeliharaan Data Hak Atas Tanah dan Pembinaan PPAT pada Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Jimny mengungkapkan, yang melakukan rekapan nama-nama notaris beserta semua berkas yang dipegang masing-masing notaris adalah Fahmi Yogi. Sedangkan pengecekan sertifikat dibutuhkan waktu kurang lebih 3 hari jika sesuai dengan SOP. Apabila pengecekan sertifikat dengan percepatan atau PPAT meminta tolong langsung kepada Windari dapat selesai dalam waktu kurang lebih 1 hari.

Terkait berkas yang meminta percepatan biasanya utusan notaris atau PPAT membawa foto copy kuitansi dan amplop. Kadang kala, kata dia, ada yang dimasukkan ke map ada juga yang langsung membawa amplop bersama kwitansi yang diberikan ke Windari yang kemudian diberikan ke Fahmi.

Dikatakannya, pengurusan rutin pengecekan tanah kurang lebih 250 sampai dengan 300 pengurusan per hari, sedangkan untuk percepatan 10 sampai 15 pengurusan per hari.

Diakuinya, penghasilan resmi Jimny setiap bulan sebesar Rp 1.700.000. Namun selain itu saksi juga menerima tambahan uang dari Windari antara Rp 250 ribu sampai Rp 300 ribu tiap minggunya. Sedangkan penerimaan dari pihak lain yang berkaitan dengan pengurusan tanah besarannya tidak tentu antara Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu.

Jimny mengungkapkan, beberapa notaris/PPAT sering mengeluhkan pelayanan yang dilakukan Windari terkait pengecekan sertifikat tanah, peralihan hak, IPPT (Ijin Perubahan Penggunaan Tanah), SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), GAKEL (Ganti Kelurahan).

Jimny mengaku pernah menanyakan ke beberapa utusan notaris perihal uang yang diberikan untuk pengurusan. Diketahui ternyata besarannya bervarias. Dicontohkannya untuk utusan notaris Jane Margaretha memberikan uang kirasan Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu untuk pengurusan berkas. Tujuannya agar berkas segera jadi.

Sedangkan utusan notaris Sri Ratnaningsih memberikan uang Rp 500 ribu agar berkas yang masuk pagi hari  maka sore harinya telah jadi.

Terkait lembar rekapan  permintaan pengecekan sertifikat dalam tulisan tangan berisi rekapan nama-nama notaris yang meminta percepatan pengecekan sertfikat tanah yang sudah memberi imbalan berupa uang kepada Windari diakui Jimny dibuat atas inisiatifya dengan Fahmi untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan.

Sumber PN Semarang