Korupsi Proyek Pohon Tirus Kudus, Jaksa Tuntut Rikho Mahardika Gautama 5 Tahun Penjara

oleh -356 views
Rikho Mahardika Gautama saat sidang.

Semarang- Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa perkara korupsi, proyek kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim Tahun Anggaran 2016, penanaman pohon Tirus di Jalan Kabupaten Kudus pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dengan pidana 5 tahun penjara. Rikho Mahardika Gautama,terdakwa juga dituntut pidana denda Rp 200 juta.

“Terdakwa kami tuntut dengan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa tidak dibebani UP (Uang Pengganti),” ungkap Sri Heryono, JPU usai sidang pembacaan tuntutannya di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (28/5/2019).

Ditambahkan Sri Heryono, anak mantan Sekda Kudus, alm. Drs Badri Hutomo (38), warga Desa Garung Lor Kapling RT 11 RW 02 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus itu dinilai terbukti bersalah korupi.

“Terbukti Pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,” imbuhnya.

Tersangka Lain ?

Jaksa menambahkan, dalam tuntutannya pihaknya juga menuntut adanya pengembalian sejumlah barang bukti untuk penanganan perkara lain.

“Barang bukti untuk penanganan perkara lain. Cuma, kami tidak berwenang menyampaikan untuk perkara siapa,” ungkap dia.

Rikho Mahardika Gautama merupakan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atas proyek terkait. Tak diketahui perkara siapa barang bukti itu akan digunakan. Apakah Pengguna Anggaran (PA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) atau rekanan.

ASN pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus itu diitahan penuntut umum sejak 13 Februari 2019 lalu. Perkara Rikho terdaftar nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg diperiksa majelis hakim Andi Astara (ketua), Kalimatul Jumroh dan Edy Sepjengkaria (anggota) dibantu Panitera Pengganti Anggelina Priyantini Utami. Sidang perdananya digelar 5 Maret lalu.

Terdakwa Rikho selaku PPHP itu terjerat kasus yang terjadi pada Januari sampai Februari 2016 di kantor Lingkungan Hidup Jln AKBP R Agil Kusumadya No I/b Kudus.