Korupsi PD BPR Bank Boyolali, Mantan Kepala Kantor Kas Karangede Didakwa Rugikan Rp 4 Miliar

oleh -207 views

Semarang – Kasus korupsi PD BPR Bank Boyolali tahun 2014-2016 dengan terdakwa Sumanto SE bin Marto Dikromo (53), Kepala Kantor Kas Karanggede mulai diperiksa. Warga Dukuh Blandongan, RT. 003 / RW. 006, Desa Sranten, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali itu diadili atas dugaan korupsi Rp 4 miliar lebih yang dilakukannya.

Sidang perdana pemeriksaan perkaranya digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (21/5/2019). Korupsi diduga terjadi saat Sumanto SE menjadi Kepala Kantor Kas Karanggede PD BPR Bank Boyolali 2014 sampai 2016. Ia diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 32/I.V/2014 Tertanggal 31 Mei 2014.

“Sumanto didakwa korupsi memperkaya diri sendiri  Rp 3.413.060.000, atau orang lain Deni Setyawan Rp 98 juta, Suratmi Rp 88,2 juta dan Yuniyanto Rp 88,2 juta,” jelas Romli Mukayatsyah, Jaksa Penuntut Umum Kejari Boyolali dalam surat dakwaannya.

Akibat perbuatannya merugikan negara Rp 4.073.860.000 sesuai penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah  Nomor : SR-197/PW11/5.1/2018  tertanggal 16 april 2018.

Di hadapan majelis hakim diketuai Aloysius P Bayuaji, jaksa menjelaskan, kantor kas Karanggede PD BPR Bank Boyolali merupakan satu dari 16 kantor kas PD BPR Bank Boyolali. Kantor Kas Karanggede mempunyai bentuk usaha antara lain yaitu melakukan pemasaran penghimpunan dana baik berupa tabungan maupun deposito kepada nasabah dan melakukan pemasaran penyaluran dana berbentuk kredit kepada  nasabah. 

Selama kurun waktu 2014 sampai 2016, Sumanto melakukan penyalahgunaan dalam pengelolaan kredit di Kantor Kas Karanggede PD BPR Bank Boyolali. 

Kredit Fiktif

Terdakwa membuat pengajuan kredit fiktif dengan cara mengcopy kembali dokumen kredit nasabah yang telah lunas tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Meminta kepada staf untuk membuat Laporan Analisa Kredit seolah-olah benar telah dilakaukan analisa. Mengambil langsung pencairan dari kasir, sehingga pencairan tidak langsung kepada debitur.

“Terdakwa melakukan penyalahgunaan dengan cara membuat pengajuan kredit fiktif  tersebut yaitu sebanyak 7 perjanjian kredit dengan total nilainya Rp 840 juta,” kata jaksa.

Dari pencairan Rp 840 juta dikurangi biaya provisi Rp 16,8 juta sehingga totalnya Rp 823,2 juta. Dari jumlah itu, untuk kredit atas nama M Arif Hidayat digunakan Deny Setiawan Rp 98 juta. Sisanya Rp 725,2 juta dipakai Sumanto.

Terdakwa juga membuat pembaharuan kredit fiktif dengan cara membuat permohonan fiktif dengan cara mengcopy kembali dokumen kredit nasabah yang telah lunas tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. 

Meminta kepada staf untuk membuat Laporan Analisa Kredit seolah-olah benar telah dilakaukan analisa. Mengambil langsung sisa pencairan dari kasir setelah dikurangi saldo kredit yang sebelumnya, sehingga pencairan tidak langsung kepada debitur.

“Terdakwa melakukan penyalahgunaan dengan cara membuat pembaharuan kredit fiktif tersebut dengan nilai total  sebesar Rp 1.882.000.00,”jelas jaksa.

Dari Rp 1,882 miliar dipotong biaya provisi Rp 37,6 juta sehingga totalnya Rp 1, 844 miliar. Dari total pencairan dengan cara pengajuan pembaharuan kredit fiktif dengan nilai total sebesar Rp1.844.360.000, Sumanto mempergunakan seluruhnya.  

Kredit Topengan dan Gelembungkan Plafon

Terdakwa membuat pengajuan Kredit Topengan dan Penggelembungan Plafon dengan cara meminjam nama orang lain, padahal kredit tersebut untuk Terdakwa. Menggelembungkan permohonan kredit dengan cara meminta debitur hanya menandatangani permohonan yang kosong (tidak ada nilai kredit yang diajukan), kemudian Terdakwa menambah plafonnya sesuai dengan keinginannya.

Ia meminta kepada staf untuk membuat Laporan Analisa Kredit seolah-olah benar telah dilakaukan analisa. Mengambil langsung pencairan dari kasir, kemudian menyerahkan pinjaman tersebut kepada debitur sesuai dengan nilai yang diajukannya, sedangkan sisanya (digelembungkan Terdakwa) diambil oleh Terdakwa.

“Penyalahgunaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat  kredit topengan dan penggelembungan plafon kredit  nilai totalnya adalah sebesar Rp. 1.175.000.000,” jelas jaksa.

Atas pencairan dari pembuatan kredit topengan dan penggelembungan plafon kredit dengan nilai total sebesar Rp 1.175.000.000, dikurangi biaya provisi dan administrasi Rp 23,5 juta. Sehingga totalnya menjadi Rp 1.151.500.000. 

Dari jumlah itu yang digunakan riil debitur hanya sebesar Rp 348 juta. Sisanya yang mempergunakan Terdakwa  sebesar Rp 803.500.000.

Kredit Tak Sesuai Ketentuan

Terdakwa memberikan/menyalurkan kredit yang tidak sesuai ketentuan. Sumanto memproses dan mencairkan kredit kepada Suratmi, Wuryadi dan Yuniyanti tanpa melalui prosedur pencairan yang benar. 

Sumanto melakukan analisa kredit tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga hanya sebagai formalitas kelengkapan dan persyaratan pengajuan kredit. Ia memerintahkan Pursidi mencetak laporan analisa kredit seolah-olah benar dilakukan analisa.

Agustin Ria Pratiwi selaku kasir mencairkan uang kredit kepada Terdakwa bukan kepada debitur. Penyalahgunaan yang dilakukan Sumanto dengan cara menyalurkan/memberikan Pencairan kredit yang tidak sesuai ketentuan yaitu nilai totalnya adalah sebesar Rp 260 juta. Usai dikurangi provisi dan adminitrasi Rp 5,2 juta, Rp 254,8 juta dipakai para debitur.

Perbuatan Terdakwa secara berlanjut melakukan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian negara Rp 4.073.860.000. 

Sumanto dijerat primair dengan Pasal 2 Ayat (1) dan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(far)