Korupsi Dana Desa Sidorejo Pekalongan Pak Kades Tilep Rp 170 Juta

oleh -352 views

Ilustrasi

PEKALONGAN – Muhamad Jamal bin Maun Busthomi (48), warga Dukuh Bodren RT.07 RW.03, Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Kepala Desa Sidorejo Periode 2013-2019 terjerat kasus korupsi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Pekalongan, Bambang Widianto SH, Broto Susilo SH MH, EKo Hertanto SH dalam surat dakwaanya menguraikan. Dugaan korupsi terjadi pada 28 Juli 2017 sampai 5 Januari 2018.

“Memperkaya diri sendiri Rp 170,6 juta sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah dengan Surat Pengantar Nomor: SR-1269/PW11/5.2/2019 tertanggal 21 Juni 2019,” jelasnya pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.

Sidang kini masih dalam proses pemeriksaan perkaranya. Diuraikan JPU,pada Tahun Anggaran 2017 Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Desa Rp 814.189.000.

Melaksanakan kegiatan Dana Desa tersebut, pada 10 Januari 2017 Terdakwa Muhamad Jamal selaku Kepala Desa Sidorejo menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 412.6/01 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Desa Sidorejo Tahun 2017. Ia menunjuk saksi Edy Supriyanto selaku Bendahara Desa.

Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa Sidorejo :TABEL 1
Sekitar April Tahun 2017, Terdakwa Jamal memanggil Muhamad Reza Firdaus selaku Pelaksana CV Makmur di Kantor Balai Desa Sidorejo. Dalam pertemuan ia menunjuknya agar mengerjakan kegiatan fisik Dana Desa Sidorejo Tahap I. Kesepakatannya, terdakwa Jamal mendapatkan fee 5 persen dari nilai kegiatan.

Pada 19 Juni 2017 Terdakwa memerintahkan Sinang bin Nadhirin selaku Kaur Keuangan Desa Sidorejo membuat Proposal Penyaluran Dana Desa Tahap I disertai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). Dalam surat permohonan Nomor: 412.6/09 yang mengajukan tiga pekerjaan fisik senilai Rp 488,5 juta.

Rincian Pekerjaan dan Nilai AnggaranTABEL 2
Proposal dan RAB tersebut kemudian diverifikasi oleh pihak Kecamatan Tirto dengan menerbitkan surat rekomendasi Nomor : 142.42/558/2017 tertanggal 17 Juli 2017.

Permohonan diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD, P3A, dan PPKB). Kemudan Dinas PMD, P3A, dan PPKB melalui Nota Dinas Nomor: 900/1204/2017 tanggal 17 Juli 2017 meneruskan permohonan tersebut ke Bupati Pekalongan.

Pada 20 Juli 2017 Bupati Pekalongan telah mendisposisi permohonan untuk ditindaklanjuti ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Pada tanggal 21 Juli Kepala BPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1046/SPP/PPKD/2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1046/SPM/PPKD/2017.
Berdasarkan SPP dan SPM tersebut, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01405/BTL/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang kemudian dikirim ke Bank Jateng untuk ditransfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa Sidorejo;

Pada 24 Juli 2017 Dana Desa Sidorejo Tahap I masuk ke rekening nomor: 2-087-00467-5 atas nama Pemerintah Desa Sidorejo senilai Rp 488.513.400. Uang itu kemudian dicairkan Terdakwa bersama dengan Edy Supriyanto di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Wiradesa sebanyak 4 kali.

Usai penarikan Dana Desa tahap I tersebut Terdakwa mengusai sendiri Dana Desa dan tidak menyerahkannya kepada Edy Supriyanto selaku Bendahara Desa.

Uang sebagian untuk kepentingan kegiatan pekerjaan fisik Dana Desa Sidorejo Tahap I. Yakni kepada Muhamad Reza Firdaus secara bertahap sebesar total Rp 277 juta.
Dari besaran Rp 277 juta M Reza hanya menerima pembayaran Rp 248 juta karena memperhitungkan fee untuk Terdakwa dan pihak desa yang dipotong langsung dari pembayaran.

Selain itu Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp 49.621.000 kepada saksi Rohibul Khoirot (Anggota TPK Dana Desa Sidorejo) untuk biaya operasional kegiatan pengaspalan dan drainase serta pembayaran pajak.

Dalam pelaksanaannya terdapat pekerjaan fisik Dana Desa Tahap I yang tidak selesai yakni Pembangunan Drainase di Rt.03/01 dan Pavingisasi di RT 02/01, RT 03/01, RT 10/03. Pasalnya uang Dana Desa digunakan Terdakwa untuk kepentingan sendiri.

Selain itu Terdakwa tidak pernah mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Sidorejo Tahap I yang berakibat Dana Desa Tahap II dan Tahap III tidak dapat dicairkan sehingga pembangunan fisik di Desa Sidorejo menjadi terhambat.
Pada 8 Januari 2019 Tim Teknik dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pekalongan memeriksa fisik atas kegiatan Desa Sidorejo.

Hasil Pemeriksaan :TABEL 3

Penghitungan Tim Teknik dari DPU Kabupeten Pekalongan tersebut diperhitungkan lagi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Disimpulkan adanya kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Dana Desa Sidorejo Tahap I sebesar Rp 170,6 juta.

Tindakan Terdakwa dinilai bertentangan dengan Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Atas perbuatannya, terdakwa primair dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair, Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang yang sama.

(far)

One thought on “Korupsi Dana Desa Sidorejo Pekalongan Pak Kades Tilep Rp 170 Juta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *