Ketuhanan ala Soekarno Versus Kartosuwiryo

oleh -198 views

Jakarta — Sabtu pagi 18 Agustus 1945, Soekarno bergerak cepat mengumpulkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk menindaklanjuti proklamasi yang dia bacakan sehari sebelumnya.

Sebelum rapat formal, Mohammad Hatta dan Sukarno menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh Islam dari Panitia Sembilan yang ditunjuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), di antaranya Wahid Hasyim, Teuku Mohammad Hasan, dan Ki Bagus Hadikusumo.

Diskusi yang mereka bangun sangat krusial. Rumusan Pancasila yang bakal dijadikan mukadimah Undang-Undang Dasar rupanya mendapat ganjalan dari golongan nasionalis-sekuler.

Perdebatan kala itu merujuk pada-kata kata yang tercantum di sila pertama: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Sila tersebut merupakan bagian dari lima prinsip yang sebelumnya telah disepakati Panitia Sembilan 22 Juni 1945. Kesepakatan itu kemudian dikenal dengan naskah Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Naskah itu sebulan kemudian diteken Sukarno.

Pembakuan narasi ‘syariat Islam’ belakangan mendapat penolakan dari perwakilan timur yang mayoritas nonmuslim. Seketika tokoh Islam dihadapkan pada dilema kompromi kepentingan dalam membangun daulat negara kesatuan.

Syahdan tujuh kata itu dicoret. Sila pertama yang berlaku hingga kini berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa.

“Ini semua tentang kompromi dua kekuatan, dan dua kekuatan inilah yang menciptakan Indonesia,” ujar sejarawan Anhar Gongong dalam perbincangan dengan CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.

Perjuangan tokoh dan pejuang Islam di masa penjajahan terbilang militan di sejumlah daerah, terutama Aceh, Jawa dan Sumatera.

Di ranah pergerakan dan intelektual, ada nama Oemar Said atau HOS Tjokroaminoto yang memimpin Sarekat Islam, organisasi pelopor yang berusaha mempersatukan kaum tertindas masa penjajahan –sebelumnya bernama Sarekat Dagang Indonesia (1905).

Tjokroaminoto adalah tokoh intelektual yang juga dikenal sebagai guru bagi Semaun yang beraliran komunis dan Sukarno yang beraliran nasionalis.

Sukarno dan Semaun semasa perjuangan boleh jadi berkompromi mengesampingkan perbedaan visi kebangsaan demi memerdekakan Indonesia, tapi hal itu tak berlaku bagi Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo –yang juga murid HOS Tjokroaminoto.

Tak Terima jadi Sekuler

Kartosuwiryo tak terima Indonesia menjadi negara sekuler. Dia berontak dari keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia karena menganggap falsafah bangsa menutup ruang penerapan hukum syariat.