Kejati Jateng Sidik Dugaan Korupsi Pendidikan Banprov Jateng 2018. Bupati Pekalongan : Tunggu Proses

oleh

Pekalongan – Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan digeledah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah terkait dugaan penyelewengan dana bantuan Pemerintah Provinsi (Banprov) tahun 2018. Saat dimintai tanggapan, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi tak bicara banyak soal kasus tersebut.

“Itu dana Banprov ya. Kami menunggu proses selanjutnya seperti apa. Belum ada (koordinasi dari Dinas Pendidikan),” ujar Asip kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (26/8/2019).

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menyelidiki dugaan penyelewengan dana Bantuan Pemerintah Provinsi (Banprov) tahun 2018. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Pekalongan pun digeledah oleh Kejati.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Ketut Sumedana, membenarkan hal itu. Ketut mengatakan penggeledahan sudah dilakukan pekan ini.

“Yang sudah digeledah adalah kantor dinas pendidikan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Pekalongan,” kata Ketut kepada wartawan, Sabtu (24/8/2019).

Selain itu Kejati juga meminta keterangan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Provinsi Jateng, Sumarsono dan Kabid Anggaran, Dwianto. Namun Ketut menegaskan belum ada penetapan tersangka.

“Penyidikan telah dilakukan untuk 2 Kabupaten tersebut, tapi belum menetapkan tersangkanya,” pungkas Ketut.

Untuk diketahui total Banprov tahun 2018 adalah 1,142 triliun. Namun untuk kerugian negara akibat dugaan penyelewengan yang diselidiki Kejati belum bisa dipastikan.

“Bantuan pendidikan diberikan di tiap Kabupaten Kota yang jumlahnya bervariatif, untuk kerugian negara nanti akan dihitung oleh ahli , masih pendalaman saksi,” jelasnya.

Sumber Detik